Banner Dempo - kenedi

Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan Diminta Lengkapi Syarat

Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Epin Masyuardi, SP --

MUKOMUKO RU - Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pertanian meminta kelompok tani di Kecamatan Kota Mukomuko. Agar segera melengkapi persyaratan untuk diusulkan sebagai calon penerima sarana dan prasarana guna meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS). 

Sebab dari hasil verifikasi data kelompok tani, masih ada kekurangan data. Salah satunya soal  lokasi yang diusulkan harus pakai foto drone. Hal ini dibenarkan Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Epin Masyuardi, SP melalui  Kabid Perkebunan, Iwan Cahaya.

"Kekurangan syarat itu sudah kami sampaikan kepada kelompok tani yang bersangkutan. Dan kelompok tani ini mengusulkan bantuan sarana dan prasarana berupa jalan sentra perkebunan di lahan perkebunan kelapa sawit seluas 100 hektare," kata Iwan.

Kalau sebelumnya, data lahan hanya memakai foto satelit. Namun sekarang, sambung Iwan, data lahan perkebunan kelompok tani harus memakai foto drone. Untuk itu, sekarang ini pihaknya  menunggu kelompok tani mengambil data lahan perkebunan kelapa sawit menggunakan foto drone. 

Diakuinya, sebelumnya pihaknya meminta data lahan menggunakan foto satelit. Karena tidak mau merepotkan kelompok tani.

BACA JUGA:Calon Penerima Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Diverifikasi

"Yang jadi masalah sekarang, regulasinya harus pakai drone. Maka petani harus pakai drone dan petani bersedia melengkapi data tersebut," ujarnya.

Untuk diketahui, pihak BPD-PKS mengalokasikan anggaran bantuan pembangunan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di daerah ini sesuai dengan usulan dari masing-masing kelompok tani. BPD-PKS memberikan bantuan sarana untuk peningkatan perkebunan kelapa sawit kepada kelompok tani yang belum pernah mendapatkan bantuan program peremajaan tanaman kelapa sawit.

"Bantuan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit ini merupakan program lain pemerintah pusat selain program peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah berjalan selama ini. Dan mudah-mudahan saja kelompok tani segera melengkapi syarat yang kurang itu," pungkasnya. (rel)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan