Lowongan kerja : KPUD Bakal Rekrut 840 Petugas Pantarlih, Lumayan Honornya Sejuta

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 11 Jun 2024 - 20:57

Ketua KPU Bengkulu Utara tengah melantik PPS Pilkada 2024-Radar Utara/ Benny Siswanto-

lowongan kerja : kpud bakal rekrut 840 petugas pantarlih, lumayan honornya sejuta                            radarutara.bacakoran.co - kpu di daerah, bakal kembali membuka lowongan kerja untuk mengisi kebutuhan badan adhoc di lingkungannya. 
adalah petugas pantarlih atau petugas pemutahiran data pemilih yang akan mencermati dinamika yang terjadi data pemilih pemilu terakhir, untuk difaktualkan menuju ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau dpt pilkada. 
divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan sdm kpu bengkulu utara, dr dedi mulyadi, saat dikonfirmasi soal ini, tak menampiknya. 
dijelaskan dedi, secara teknis nantinya pantarlih akan menjadi bagian kerja dari panitia pemungutan suara atau pps yang sudah dibentuk oleh pihaknya. 
baca juga:dprd bu gelar sidang paripurna nota pengantar raperda apbd tahun 2023
baca juga:mtq provinsi bengkulu ke xxxvi ditutup, bengkulu utara raih juara umum
"teknis perekrutannya nanti akan disampaikan. pendaftarannya akan dilaksanakan di juni ini," kata dedi lewat sambungan telpon, selasa, 11 juni 2024. 
dia mengungkapkan, setidak-tidaknya kebutuhan petugas pantarlih yang memiliki masa kerja satu bulan ini, bisa membutuhkan 840-an petugas. 
"direncanakan, pelantikannya akan dilakukan pada 24 juni 2024. masa kerjanya sejak dilantik. honornya sama dengan pemilu lalu yakni rp 1 juta perbulan," terang dedi. 
barisan panitia adhoc yang sudah akan melaksanakan tugasnya pada penghujung juni, kata dedi, nantinya akan mencermati data pemilih hasil kontestasi terakhir. 
baca juga: soal 800 kk di dtks, potensi dapat bansos pendidikan. begini alur mendaftarkan pelajar miskin
baca juga:waduh, dewan semprot mendagri soal pj kada, siapkan sanksi tegas pj kada yang kepincut jadi kepala daerah 
untuk itu, dedi juga mengharapkan masyarakat pemilih memberikan dukungan bagi petugas yang nantinya akan melaksanakan verifikasi secara door to door alias dari rumah ke rumah.
"karena hasil pantarlih ini, menjadi dasar prinsip penyelenggaraan pilkada yang dijadwalkan digelar 27 november 2024 nanti," serunya. 
diketahui, perpanjangan kpu daerah di tingkat desa atau kelurahan yang memiliki masa kerja 8 bulan ini, tengah mempersiapkan nama-nama calon sekretariat pps. 
itu artinya, kebutuhan sumber daya manusia (sdm) untuk mendukung kerja kesekretariatan pps di pilkada 2024, jumlahnya sama dengan pps yakni 660 orang yang menyebar pada 215 desa dan 5 kelurahan. 
baca juga:tmmd ke-120 kodim bengkulu utara wujudkan mimpi yang nyaris sirna
baca juga:abrasi pantai, pemprov bengkulu koordinasi dengan bwss vii
terdapat 3 orang sekretariat pps dengan posisi sebagai seorang sekretaris dan 2 orang staf sekretariat. 
ketua kpu bengkulu utara, santoso, membenarkan kalau saat ini tengah dalam proses penyusunan sekretariat pps. 
"prosesnya sudah berjalan. karena sekretariat ini, nantinya akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas dari pps," kata santoso, minggu, 2 juni 2024. 
pantauan ru di lapangan, saat ini sinyalemen tensi kepentingan di elit desa atau kelurahan, tengah terjadi dalam ramu-ramu calon sekretariat ini. 
apalagi, kedua subyek yakni kades/lurah serta pps, memilik kewenangan yang saling berhubungan. 
baca juga:rakor nakretrans, gubernur rohidin soroti angka pengangguran
baca juga:komitmen optimalkan keterbukaan informasi di bengkulu
terpisah, divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan sdm, dr dedi mulyadi, menyampaikan proses pembentukannya saat ini dilakukan seperti saat tahapan pemilu 2024 lalu. 
penegasan dedi pun, menegasi bahwa penyusunan sekretariat, tidak menggunakan skema evaluasi. tapi pembentukan ulang. 
"ya kesepakatan antara pps dan kades/lurah. diusulkan kembali calon sekretariatnya," jelas dedi. 
pembentukan sekretariat pps ini, diterang dalam keputusan kpu nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. 
baca juga:bbm subsidi dipastikan sampai pada masyarakat
baca juga:asa ajak semua pihak terlibat bangun bu
diterangkan, ketentuan pembentukan sekretariat pps yakni a. sekretariat pps dipimpin oleh seorang sekretaris pps dan dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat pps yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau non-aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;  
b. sekretariat pps merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa;  c. pembentukan sekretariat pps dilakukan setelah pengangkatan pps terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sumpah/janji. 
mekanisme pembentukan sekretariat pps diantaranya :  a. pps melalui ppk mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama calon sekretaris pps dan paling banyak 4 (empat) nama calon staf sekretariat pps kepada kpu kabupaten/kota; 
b. kpu kabupaten/kota menyampaikan usulan nama calon sekretaris dan staf sekretariat pps kepada lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain; 
baca juga:dprd bu gelar sidang paripurna nota pengantar raperda apbd tahun 2023
baca juga:mtq provinsi bengkulu ke xxxvi ditutup, bengkulu utara raih juara umum
c. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) sekretaris pps dan 2 (dua) staf sekretariat pps atas dasar usulan dan rekomendasi dari pps melalui kpu kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain;
d. kpu kabupaten/kota menetapkan sekretaris dan staf sekretariat pps berdasarkan keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan 
sebagai sekretaris dan staf sekretariat pps dengan menggunakan format keputusan kpu kabupaten/kota sebagaimana yang tercantum pada lampiran ii; 
e. penetapan sekretaris dan staf sekretariat pps dilakukan oleh kpu kabupaten/kota disertai dengan penandatanganan pakta integritas. 
lantas, bagaimana dengan skema evaluasi? skema ini diterangkan dalam keputusan kpu nomor 475 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas pkpu nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
baca juga: soal 800 kk di dtks, potensi dapat bansos pendidikan. begini alur mendaftarkan pelajar miskin
baca juga:waduh, dewan semprot mendagri soal pj kada, siapkan sanksi tegas pj kada yang kepincut jadi kepala daerah 
prosesnya sebagai beritkut : a. sekretariat pps wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada pps pada akhir masa jabatan sekretariat pps untuk dilakukan penilaian kinerja;  
b. penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: 1) pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan;  2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara pemilu; dan 3) hasil laporan berkala.  
"perekrutannya seperti awal. saat ini sudah ada beberapa yang telah menyampaikan, masih ada juga yang belum. tapi hal ini (pembentukan sekretariat pps) sudah kita sampaikan sejak pelantikan pps," terangnya. 
karena tahapan selanjutnya yang tinggal menunggu petunjuk teknis dari kpu, adalah pelaksanaan pemutahiran data pemilih atau pantarlih. 
"nah penyiapan sekratariat ppk hingga pps, ini salah satunya adalah untuk pelaksanaan tahapan pantarlih," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 12 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan