Perkebunan Masuk Obyek Serapan Pupuk Subsidi, Tapi...

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 07 Jun 2024 - 20:06

Perkebunan Masuk Obyek Serapan Pupuk Subsidi-Radar Utara/Benny Siswanto-

Maka, pemerintah daerah melalui penyuluh pertanian yang ingin melakukan input dan atau update data petani penerima manfaat dapat memanfaatkan tahapan yang akan berlangsung hingga dasarian kedua Juni itu.

Setidaknya, ada 4 hal yang perlu dicermati oleh penyuluh pertanian se Indonesia dengan adanya regulasi anyar ini.

Dijelaskan, proses penginputan ke aplikasi e-RDKK harus mencermati beberapa hal penting yang meliputi :

Penambahan NIK yang baru atau petani yang sebelumnya belum masuk RDKK dengan verifikasi dan persetujuan berjenjang sampai dengan kepala dinas;

Selanjutnya, penambahan luasan lahan dan pupuk pada MT tertentu yang sebelumnya tidak masuk dengan verifikasi dan persetujuan berjenjang sampai dengan kepala dinas;

Update NIK eksisting atau data yang sudah disetujui kepala dinas untuk volume pupuk serta penambahan pupuk organik bagi NIK eksisting yang telah terdaftar sesuai dengan rekomendasi wilayah.

Untuk diketahui, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai wilayah dengan alokasi pupuk terbanyak di Provinsi Bengkulu, patut menjadi cermatan. (*)

perkebunan masuk obyek serapan pupuk subsidi, tapi...                            radarutara.bacakoran.co - perkebunan menjadi sektor yang menjadi penegasan soal penggunaan pupuk bersubsidi tahun 2024. 
setidaknya, terdapat 12 penegasan atas regulasi yang diteken menteri pertanian atau mentan, andi amran sulaiman. 
beleid anyar ini, merupakan peraturan yang mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan menteri pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian yaitu tentang ketentuan umum, pupuk bersubsidi, jenis pupuk organik dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat. 
sektor perkebunan yang mnejadi obyek revisi permentan ini, salah satunya secara umum diterang pada pembuka pasal. tepatnya pasal 1 yang fokus pada penerangan definisi. 
baca juga:gaji 13 tembus 50 miliar lebih belum cair, ini penyebabnya
baca juga:wabup arie salam kompak dengan ketua tim nasional pemenangan pilkada 2024 pdip 
ditegaskan pada pasal 1 ayat 3, menjelaskan, petani penerima pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut petani adalah warga negara indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. 
namun pada ayat 1, ditegaskan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya pemerintah untuk mendapat kebutuhan subsidi petani dari yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. 
ditegaskan juga pada ayat 2, lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat lp2b adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 
obyek perubahan lainnya, diterangkan juga pada pasal 3 mulai ayat 1 hingga ayat 6. pada ayat 1 menjelaskan, penggunaan pupuk subsidi bagi petani adalah yang melakukan usaha tani tiga subsektor.
baca juga:keabsahan pelantikan dirut rsud m. yunus bengkulu dipertanyakan
baca juga:pipa penyaluran masih diinspeksi, pasokan bbm dipastikan aman
pertama adalah sektor tanaman pangan, selanjutnya hortikultura dan/atau perkebunan. tiga subsektor ini ditegas lewat huruf a hingga c. 
ditegaskan juga, penggunaanya pun memiliki pembatasan dari sisi jumlah, yakni lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam.
breakdown penjelasan, digamblang lagi pada ayat 2. ini terkait usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:  
a. padi;  b. jagung ; dan c. kedelai.
pada ayat 3, menjelaskan, usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana diamksud pada ayat (1) b terdiri atas : cabai, bawang merah dan bawang putih.
baca juga:gaji 13 tembus 50 miliar lebih belum cair, ini penyebabnya
baca juga:wabup arie salam kompak dengan ketua tim nasional pemenangan pilkada 2024 pdip 
lantas, bagaimana dengan penegasan soal sektor perkebunan yang kini bisa menggunakan pupuk bersubsidi? 
tak ketinggalan, mentan amran pun menjelaskannya lewat ayat 4 yang berbunyi subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: tebu rakyat; kakao dan kopi. 
untuk diketahui, ditegasi juga pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk organik dan pupuk an-organik. 
jenis an-organik terdiri atas 2 jenis yakni urea; dan nitrogen, phosphat dan kalium (npk).
dalam warta sebelumnya, dijelaskan terdapat perubahan skema penyaluran pupuk subsidi mulai tahun ini. itu sejalan dengan terbitnya peraturan menteri pertanian atau permentan nomor 1 tahun 2024. 
baca juga:keabsahan pelantikan dirut rsud m. yunus bengkulu dipertanyakan
baca juga:pipa penyaluran masih diinspeksi, pasokan bbm dipastikan aman
lewat beleid anyar yang dileges putra dari seorang veteran kelahiran bone, sulawesi selatan, 27 april 1968 itu, kini rencana detail kebutuhan kelompok atau rdkk online, dievaluasi saban empat bulan. 
artinya, dalam setahunnya, pemerintah akan melakukan evaluasi sebanyak 3 kali, terkait pendistribusian barang bersubsidi tersebut. 
terpantau, sejak kemarin, 5 juni 2024, pemerintah membuka aplikasi e-rdkk dan akan dilakukan hingga 18 juni nanti. 
maka, pemerintah daerah melalui penyuluh pertanian yang ingin melakukan input dan atau update data petani penerima manfaat dapat memanfaatkan tahapan yang akan berlangsung hingga dasarian kedua juni itu.
baca juga:persiapan pilkades gelombang 2 di bengkulu utara. kapan pelaksanaannya?
baca juga:warga tuntut perbaikan jalan, pt jop minta waktu seminggu
setidaknya, ada 4 hal yang perlu dicermati oleh penyuluh pertanian se indonesia dengan adanya regulasi anyar ini. 
dijelaskan, proses penginputan ke aplikasi e-rdkk harus mencermati beberapa hal penting yang meliputi :
penambahan nik yang baru atau petani yang sebelumnya belum masuk rdkk dengan verifikasi dan persetujuan berjenjang sampai dengan kepala dinas;
selanjutnya, penambahan luasan lahan dan pupuk pada mt tertentu yang sebelumnya tidak masuk dengan verifikasi dan persetujuan berjenjang sampai dengan kepala dinas;
update nik eksisting atau data yang sudah disetujui kepala dinas untuk volume pupuk serta penambahan pupuk organik bagi nik eksisting yang telah terdaftar sesuai dengan rekomendasi wilayah.
baca juga:cegah aksi curang saat pendistribusian bbm, polsek kerahkan personel ke spbu
baca juga:dinas perkim komitmen entaskan rtlh di mukomuko
untuk diketahui, kabupaten bengkulu utara sebagai wilayah dengan alokasi pupuk terbanyak di provinsi bengkulu, patut menjadi cermatan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 8 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan