Peraturan Pemerintah Terkait Pengentasan Pegawai Honorer, Segera Terbit. Otomatis Langsung jadi ASN?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 06 Jun 2024 - 20:03

Anggota DPR RI dari Komisi II, Mardani Ali Sera-PKS.id-

Diungkapkan pula secara umum, rumun regulasi yang menjurus pada Undang-Undang No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara itu terbagi dalam 22 Bab yang terdiri dari 305 pasal.

Pangkalan database tenaga non ASN, kini tengah menjadi perbincangan. Lumrah saja, basedata yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN itu, telah diproses sejak Oktober 2022 lalu.

Disebut-sebut, pangkalan data tersebut menjadi cikal bakal basis data, saat kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi nantinya dilakukan, sesuai dengan UU ASN terbaru.

Polemik keberadaan pegawai non ASN di lingkungan birokrasi yang berjumlah 2,3 juta se Indonesia, kembali menjadi sorotan.

Lewat unggahan resmi, BKN melempar tema tentang bagaimana mengecek tenaga Non-ASN yang telah masuk dalam database BKN?

BKN tidak membeber caranya. BKN cuma menerangkan, proses pendataan non-ASN telah rampung sejak Oktober 2022 lalu. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada kebijakan lanjutan, perihal pendataan kembali.

"Silakan berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tempat anda bekerjaan saat ini (Biro SDM/BKD/BKPSDM), karena kewenangan pendataan non ASN ada di masing-masing instansi," terang BKN lewat akun medsos resminya @bkngoidofficial, dirilis Senin, 18 Maret 2024 sekitar Pukul 14.29 WIB.

peraturan pemerintah terkait pengentasan pegawai honorer, segera terbit. otomatis langsung jadi asn?                            radarutara.bacakoran.co - penuntasan keberadaan pegawai honorer di sejumlah instansi pemerintah baik pusat hingga daerah, kini regulasinya tengah dalam finalisasi. 
itu artinya, aturan yang bakal mengait pada 2,3 juta honorer di seluruh indonesia yang telah masuk dalam database badan kepegawaian negara atau bkn.
menteri panrb, abdullah azwar anas, memimpin laju rapat yang mencermati draf peraturan pemerintah tentang manajemen asn.
rapat itu diikuti oleh lintas panitia antar kementerian, mulai dari kementerian keuangan (kemenkeu), kementerian dalam negeri (kemendagri), badan kepegawaian negara (bkn), lembaga arsip nasional hingga korp pegawai negeri atau korpri. 
baca juga:baru 8 daerah irigasi di selagan raya dinyatakan aktif
baca juga:dua syarat agar timnas indonesia lolos ronde ketiga kualifikasi piala dunia 2026
agenda di atas meja itu, membahas fokus penyelesaian tenaga non asn yang kalau membaca uu asn terbaru, memiliki kans kuat untuk menjadi asn tahun 2024 ini. 
lansiran ru sebelumnya, mewartakan soal honorer atau pegawai non asn yang menyebar di seluruh indonesia, dikabarkan bakal menerima nomor induk pegawai atau nip pada bulan desember tahun 2024 ini. 
informasi pengangkatan tenaga non asn ini dipaparkan oleh anggota dpr ri dari komisi ii, mardani ali sera. 
politisi senayan yang berada di dalam komisi pembidangan yang membahas aturan turunan uu asn itu, mengungkapkan penegasannya berdasarkan kesepakatan hasil rapat dengan pemerintah. 
baca juga:12 puskesmas di mukomuko bakal dipasang plts
baca juga:bpbd susun dokumen kontinjensi hadapi bencana gempa dan tsunami
"honorer dapat nip desember 2024. lulusan sd juga boleh, khusus untuk honorer, insya allah ayo sama-sama berdoa," ujarnya dijumput dari laman instagram miliknya @mardanialisera, dikutip, selasa, 19 maret 2024. 
wakil ketua fraksi pks dpr ri itu menjelaskan, pengangkatan dan penetapan ni untuk kalangan pegawai non asn ini, tertuang dalam keputusan rapat komisi 2 dengan menteri panrb. 
"insya allah desember 2024 semua yang terdata di bkn (2.3 jt orang totalnya) akan dapat nomor induk pegawai termasuk lulusan sd. honorer kategori 2 termasuk yang diprioritaskan," bebernya. 
kementerian panrb membahas rancangan peraturan pemerintah (rpp) yang mengatur manajemen aparatur sipil negara (asn) bersama komisi ii dpr ri. 
baca juga:trc penanggulangan bencana kecamatan segera dibentuk
baca juga:bbm langka, ancam produksi beras di daerah
menteri panrb, abdullah azwar anas, mengungkapkan sejumlah substansi yang dibahas antara lain insentif bagi asn di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3t).
tak ketinggalan, soal penataan karier asn, sampai dengan penataan tenaga non-asn. mantan bupati banyuwangi itu menerangkan proyeksi pemerintah tahun ini di sektor merit. 
"pemerintah sampai saat ini terus bergerak cepat dalam penyelesaian rpp manajemen asn. peraturan pemerintah tentang manajemen asn ini ditargetkan rampung pada 30 april 2024," ungkapnya.
rpp manajemen asn yang tengah dibahas secara maraton itu, bakal memberikan imbasan luas di sektor birokrasi. 
baca juga:bukan sekedar bumbu masakan! ini 7 penyakit yang dapat disembuhkan oleh kunyit
baca juga:kouta data boros ? berikut cara cek aplikasi hp android yang paling boros kuota data
kata menteri, regulasi itu nantinya memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja sampai dengan pengembangan talenta dan karier. 
bukan itu saja, pengembangan kompetensi, termasuk di dalam rancang bangun aturan turunan uu asn ini. termasuk juga, pemberian penghargaan dan pengakuan sampai dengan metoda pemberhentian. 
turut dipapar pula, transformasi di sektor birokrasi nasional. upaya adaptif itu, nantinya akan mengusung semangat digitalisasi dalam modernisasi birokrasi.
"manajemen asn ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit dan dilaksanakan melalui platform digital manajemen asn yang sedang dirancang bersama bkn dan lan," ungkapnya.
baca juga:ada sesuatu yang mengerikan, dibalik prilaku mandi gebyar gebyur boros air
baca juga:7 keistimewaan ka'bah, orang tawaf tak merasa lelah
diungkapkan pula secara umum, rumun regulasi yang menjurus pada undang-undang no 20/2023 tentang aparatur sipil negara itu terbagi dalam 22 bab yang terdiri dari 305 pasal. 
pangkalan database tenaga non asn, kini tengah menjadi perbincangan. lumrah saja, basedata yang dikelola oleh badan kepegawaian negara atau bkn itu, telah diproses sejak oktober 2022 lalu. 
disebut-sebut, pangkalan data tersebut menjadi cikal bakal basis data, saat kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi nantinya dilakukan, sesuai dengan uu asn terbaru.
polemik keberadaan pegawai non asn di lingkungan birokrasi yang berjumlah 2,3 juta se indonesia, kembali menjadi sorotan. 
baca juga:baru 8 daerah irigasi di selagan raya dinyatakan aktif
baca juga:dua syarat agar timnas indonesia lolos ronde ketiga kualifikasi piala dunia 2026
lewat unggahan resmi, bkn melempar tema tentang bagaimana mengecek tenaga non-asn yang telah masuk dalam database bkn?
bkn tidak membeber caranya. bkn cuma menerangkan, proses pendataan non-asn telah rampung sejak oktober 2022 lalu. akan tetapi, hingga saat ini belum ada kebijakan lanjutan, perihal pendataan kembali.
"silakan berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tempat anda bekerjaan saat ini (biro sdm/bkd/bkpsdm), karena kewenangan pendataan non asn ada di masing-masing instansi," terang bkn lewat akun medsos resminya @bkngoidofficial, dirilis senin, 18 maret 2024 sekitar pukul 14.29 wib.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan