BUMDes Mampu Genjot Pendapatan Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 03 Jun 2024 - 20:15

BUMDes Mampu Genjot Pendapatan Desa -Radar Utara/Benny Siswanto-

"Maka BUMDes ini menjadi sangat penting," ujarnya.

Daerah, terus dia, siap memberikan asistensi kepada desa-desa dalam proses pembangunan, pendirian hingga pengembangan perusahaan plat merah desa itu.

Dia juga menyampaikan, dalam pola kendali pengawasan yang terus dibangun sistemnya oleh Kemendes PDTT, diterangkannya, BUMDes menjadi bagian dari informasi yang terus dipantau pusat.

Sejalan dengan dukungan fiskal APBN (Dana Desa,red) yang digelontorkan pusat hingga tahun kesembilan yang artinya tengah menuju satu dekade.

"Meski begitu, sudah cukup banyak BUMDes yang terpantau memiliki grafik positif," terangnya.

Dia juga menyampaikan, tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal di kabupaten ini.

Sejalan dengan grafis jumlah desa mandiri yang juga terus bertambah. Sejalan ketetapan dari pemerintah pusat saban tahunnnya.

Untuk diketahui, ada 5 kriteria desa dalam penilaian pusat. Mulai dari status Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri sebagai "kasta" paripurna desa dalam penyelenggaraan dana desanya.

Pada 2023 lalu, BUMDes Bersama, kata dia, yang sudah terbentuk yang berada di wilayah Kecamatan Putri Hijau. Komposan BUMDesma ini, menyebar pada 9 desa di wilayah itu.

Konsorsium BUMDes ini, menjadi tonggak awal transformasi UPK eks PNPM yang berakhir pada 2016 silam.

"Total anggarannya Rp 2,8 miliar," bebernya, memotivasi.

bumdes mampu genjot pendapatan desa                             radarutara.bacakoran.co - menuju satu dekade dana desa, perluasan simpul-simpul penghasilan tetap atau siltap desa, sudah harus terjadi.
pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa oleh pemerintah desa, idealnya tidak terus bertumpu pada transfer dari dana desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak dan retribusi. 
peningkatan pades lewat badan usaha milik desa (bumdes), sudah perlu bahkan harus digenjot. 
pada 2023 lalu, eksistensi bumdes di kabupaten pemilik 215 desa yang menyebar pada 19 kecamatan ini, masih sangat rendah. 
baca juga:longsor di binduriang, bpbd bengkulu kerahkan alat berat
baca juga:hasil kajian draf raperda disabilitas, disampaikan ke dprd provinsi bengkulu
saat itu, baru ada 14 desa yang mengabarkan kondisi faktual bumdes-nya ke pusat. padahal, perluasan peran dana desa adalah salah satunya menggeliatkan potensi ekonomi desa dan antar desa lewat bumdes. 
penelusuran di lapangan, masih ditemukan upaya oknum-oknum di lingkungan desa, untuk cawe-cawe pengelolaan potensi desa itu, justru diarahkan lewat kelompok. bukan lewat bumdes. 
inspektur inspektorat daerah (ipda) bu, nopri anto silaban, se,m.si, mengingatkan, agar desa fokus pada pengembangan potensi ekonomi melalui bumdes, sebagai rekanan resmi desa dalam mengelola potensi ekonomi untuk berimplikasi pada masyarakat serta menambah komponen penghasilan tetap (siltap) desa, selain dari apbn dan apbd.
"karena bumdes ini amanah regulasi dan menjadi obyek dalam revisi uu desa," tegasnya.
baca juga:rudi iskandar sh, mh jabat kajari muara enim, ini pesan kajari mukomuko sebelum pindah tugas
baca juga:hari ini, mtq tingkat provinsi bengkulu dimulai. berikut jadwal mtq ke xxxvi di kabupaten bengkulu utara
"maka jika ada motivasi pengelolaan potensi tanpa melalui bumdes, perlu dipertanyakan," terangnya, menyikapi  gelagat tak beres pelemahan bumdes.
seirama, kepala dpmd bu, rahmat hidayat, sstp, mm, melalui pejabat penggerak swadaya masyarakat (psm), anggit purbo kintoko, se, juga menegasi bahwa bumdes merupakan lembaga yang menjadi fokus penyelenggaraan dana desa. 
"maka bumdes ini menjadi sangat penting," ujarnya.
daerah, terus dia, siap memberikan asistensi kepada desa-desa dalam proses pembangunan, pendirian hingga pengembangan perusahaan plat merah desa itu.
baca juga:paskibraka 2023 dibubarkan, ini pesan sekdaprov bengkulu
baca juga:pelaksanaan apbd, opd pemprov bengkulu diminta tingkatkan kinerja
dia juga menyampaikan, dalam pola kendali pengawasan yang terus dibangun sistemnya oleh kemendes pdtt, diterangkannya, bumdes menjadi bagian dari informasi yang terus dipantau pusat. 
sejalan dengan dukungan fiskal apbn (dana desa,red) yang digelontorkan pusat hingga tahun kesembilan yang artinya tengah menuju satu dekade. 
"meski begitu, sudah cukup banyak bumdes yang terpantau memiliki grafik positif," terangnya.
dia juga menyampaikan, tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal di kabupaten ini. 
sejalan dengan grafis jumlah desa mandiri yang juga terus bertambah. sejalan ketetapan dari pemerintah pusat saban tahunnnya. 
baca juga:permenperin dicabut, pembangkit listrik geothermal dibangun
baca juga:permenperin dicabut, pembangkit listrik geothermal dibangun
untuk diketahui, ada 5 kriteria desa dalam penilaian pusat. mulai dari status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri sebagai "kasta" paripurna desa dalam penyelenggaraan dana desanya.
pada 2023 lalu, bumdes bersama, kata dia, yang sudah terbentuk yang berada di wilayah kecamatan putri hijau. komposan bumdesma ini, menyebar pada 9 desa di wilayah itu. 
konsorsium bumdes ini, menjadi tonggak awal transformasi upk eks pnpm yang berakhir pada 2016 silam.
"total anggarannya rp 2,8 miliar," bebernya, memotivasi.
untuk diketahui, peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan dana desa. 
baca juga:dishub mukomuko dorong pengujian kendaraan bermotor
baca juga:jangan kendor perangi demam berdarah
tepatnya pasal 5 sudah mengatur subyek sampai dengan obyek untuk memastikan penyelenggaraan program yang dipayungi uu desa yang telah direvisi pemerintah dan dpr itu, mengamanahi pola-pola dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan desa. 
dana desa yang berkomposisi ragam program, tak terkecuali bumdes, pengawasannya dilakukan mulai dari aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip), camat, badan permusyawaratan desa (bpd) sampai dengan masyarakat.
langkah dan komitmen moril sekaligus yuridis itu, sebagai wujud semangat penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. 
maka laju kewenangan pengawasan itu, dikuatkan pula dengan adanya sistem informasi pengawasan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 4 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan