Ketua Pansus DPRD BU Sampaikan Catatan dan Rekomendasi LKPJ Bupati Bupati TA 2023

Reporter: Wahyudi Ndut |

Editor: Ependi |

Selasa , 21 May 2024 - 20:23

Ketua Pansus DPRD BU Sampaikan Catatan dan Rekomendasi LKPJ Bupati Bupati TA 2023 -Radar Utara/Wahyudi Ndut-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Setelah menimbang, mengingat dan memperhatikan laporan panitia khusus (Pansus) pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ Bupati Bengkulu Utara tahun 2023.

Akhirnya, melalui rapat paripurna internal tanggal 20 Mei 2024, DPRD Kabupaten Bengkulu Utara memutuskan dan menetapkan rekomendasi penyempurnaan atas LKPJ Bupati Bengkulu Utara tahun 2023.

Guna menjadi perbaikan dalam waktu berjalan dan tahun berikutnya.

Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara No 5 Tahun 2024 tentang rekomendasi atas LKPJ Bupati Bengkulu Utara tahun 2023 yang disampaikan oleh Ketua Pansus DPRD BU.

Sekaligus menjadi catatan evaluasi DPRD atas kinerja pemerintah daerah tahun 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pansus DPRD Bengkulu Utara, Edi Putra S,IP menyampaikan bahwa LKPJ merupakan laporan yang berisi formasi penyelenggaran pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Sebagaimana gambaran kinerja tahunan penyelenggara daerah yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh satuan perangkat daerah dan pengendalian yang ditunjang oleh stakeholder.

Edi juga menyampaikan bahwa Lembaga DPRD Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ini dtegaskan dalam undang-undang R1 no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Sebagaimana sudah beberapa kali diubah, undang undang RI No 9 tahun 2025 tentang perubahan ke 2 atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

ketua pansus dprd bu sampaikan catatan dan rekomendasi lkpj bupati bupati ta 2023                              radarutara.bacakoran.co - setelah menimbang, mengingat dan memperhatikan laporan panitia khusus (pansus) pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban lkpj bupati bengkulu utara tahun 2023. 
akhirnya, melalui rapat paripurna internal tanggal 20 mei 2024, dprd kabupaten bengkulu utara memutuskan dan menetapkan rekomendasi penyempurnaan atas lkpj bupati bengkulu utara tahun 2023.
guna menjadi perbaikan dalam waktu berjalan dan tahun berikutnya.
keputusan dprd kabupaten bengkulu utara no 5 tahun 2024 tentang rekomendasi atas lkpj bupati bengkulu utara tahun 2023 yang disampaikan oleh ketua pansus dprd bu.
baca juga:pastikan pembangunan tmmd berkualitas baik, dandim bengkulu utara turun ke lokasi
baca juga:180 jch mukomuko melaksanakan ibadah arbain di madinah
sekaligus menjadi catatan evaluasi dprd atas kinerja pemerintah daerah tahun 2023. 
dalam kesempatan tersebut, ketua pansus dprd bengkulu utara, edi putra s,ip menyampaikan bahwa lkpj merupakan laporan yang berisi formasi penyelenggaran pemerintahan selama satu tahun anggaran. 
sebagaimana gambaran kinerja tahunan penyelenggara daerah yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh satuan perangkat daerah dan pengendalian yang ditunjang oleh stakeholder.
edi juga menyampaikan bahwa lembaga dprd kabupaten bengkulu utara merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 
ini dtegaskan dalam undang-undang r1 no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 
baca juga:pasar murah solusi cepat atasi inflasi jelang idul adha
baca juga:mau baterai hp tetap awet!! hindari 8 kesalahan ini saat mengecas hp
sebagaimana sudah beberapa kali diubah, undang undang ri no 9 tahun 2025 tentang perubahan ke 2 atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan dan dprd menurut azaz ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip negara.
berdasarkan pasal 16 pp no 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 
ruang lingkup lkpj meliputi hasil penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas dari pembantuan dan penugasan.
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi sumatera barat 
baca juga:digempur berbulan-bulan, pejuang palestina tetap kokoh, apa rahasianya?
sedangkan berdasarkan pasal 16 bahwa hasil penyelenggaraan pemerintah tersebut meliputi diantaranya adalah poin c yakni tindak lanjut rekomendasi dprd tahun anggaran sebelumnya. 
dan pada pasal 20 hurup a menyebutkan capaian kinerja program dan kegiatan, sementara hurup b yang menyatakan pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
oleh karena itu, lanjut edi putra penyajian lkpj bupati bu harus mempedomani rekomendasi dprd terhadap lkpj tahun anggaran sebelumnya.
kemudian dalam romawi 2 menyebutkan capaian kinerja pembangunan ekonomi makro daerah, catatan dan rekomendasi. 
edi juga menyampaikan bahwa capaian kinerja pembangunan suatu daerah atau wilayah dengan indikator tingkat pendidikan, standar hidup layak, usia harapan hidup atau yang disebut dengan indeks pembangunan manusia (ipm). 
baca juga:terkenal dengan pahitnya, ternyata pare menyimpan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh
baca juga:berikut ini, daftar 10 pria dengan istri terbanyak di dunia, ada yang berasal indonesia
kabupaten bengkulu utara yang masih membutuhkan formulasi sebagaimana pemerintahan dimana pemerintah dan masyarakat saling mendukung, saling menopang meskipun tuntunan regulasi berada di kebijakan pemerintah. 
dengan mengakomodir setiap potensi dan kebutuhan masyarakat untuk pembangunan sektor ekonomi sesuai dengan karakteristik dalam sumberdaya yang potensial.
edi putra juga memaparkan bahwa berdasarkan berita resmi statistik no 75/12/17 1 desember 2023 menyebutkan bahwa ipm bengkulu utara di tahun 2023 berada di posisi ke 6 dari 10 kabupaten kota yang ada di provinsi bengkulu. 
artinya, ini sebuah persoalan yang tentunya diperlukan terobosan yang cerdas dan akurat bagi pemerintah daerah untuk memacu ketercapaian kondisi tersebut.
baca juga:tips ini perlu dicaoba! pengalaman pribadi : tips, sambal uenak dengan bawang putih yang irit.
baca juga:nip 3.073 peserta lulus tes pppk guru provinsi bengkulu sudah terbit, ini sebaran lengkapnya untuk 10 daerah
selain itu, edi putara juga menyebutkan bahwa secara umum program urusan wajib pendidikan di kabupaten bengkulu tercapai. 
namun demikian, pihaknya menilai terdapat beberapa kegiatan yang belum tercapai target yang telah ditetapkan. 
diantaranya pengelolaan pendidikan dasar kegiatan pembinaan, bakat dan kreativitas siswa, penyediaan tenaga pendidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
kemudian perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kemajuan kebudayaan, penyediaan sarana dan prasarana untuk pembinaan lembaga adat.
baca juga:pastikan pembangunan tmmd berkualitas baik, dandim bengkulu utara turun ke lokasi
baca juga:180 jch mukomuko melaksanakan ibadah arbain di madinah
dari sektor ini, dprd memberikan catatan dan rekomendasi, dari adanya perubahan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten seharusnya mempermudah urusan pendidikan khususnya pendidikan dasar di kabupaten bengkulu utara.
berdasarkan keterangan pertangungjawaban bupati bengkulu utara terdapat 5 kegiatan yang pencapaiannya masih sangat rendah untuk itu.
pansus dprd bu merekomendasikan dan mendorong pemerintah daerah untuk terus bergerak optimal dengan menyediakan anggaran yang memadai dan tepat sasaran. 
untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas kapabilitas tenaga pendidik dengan melanjutkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan jurusan.   
baca juga:pasar murah solusi cepat atasi inflasi jelang idul adha
baca juga:tiket penjara dipesan, jaksa naikkan perkara 20 persen ke penyidikan
selain itu, dprd juga merekomendasikan kepala skpd agar terus menginvetarisir hingga sekecil kecilnya terhadap sarana dan prasarana pendidikan dasar.
agar tingkat kenyamanan dan sisi fasilitas tercapai dari target pendidikan. 
kemudian dprd juga mendorong pemerintah melalui opd agar dapat melakukan pemetaan yang riel terhadap kebutuhan pendidik. 
edi juga menyampaikan rekomendasi dprd kepada pemerintah daerah agar dapat mengembangkan kelompok belajar paket a,b dan c.
baca juga:mau baterai hp tetap awet!! hindari 8 kesalahan ini saat mengecas hp
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi sumatera barat 
"untuk rata rata sekolah dan kualitas sdm, kemudian pemerintah melakukan rehab sekolah sd dan smp serta mencermati kembali anggaran agar tepat guna untuk meningkatkan mutu pendidikan," jelas edi putra. 
hal ini disampaikan oleh edi putra, s.ip dalam siding paripurna dprd kabupaten bengkulu utara, senin 20 mei 2024 belum lama ini. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan