Bawaslu Buka Loker Musiman, Pendapatan Total Hampir Rp 7 Juta

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 18 May 2024 - 19:20

Ketua Bawaslu Bengkulu Utara, Tri Suyanto-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Lowongan kerja musiman, kembali dikabarkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Kerja musiman yang sudah dibukan pendaftarannya sejak 18 Mei 2024 ini, memiliki tingkat pendapatan atau honor yang lumayan.

Sebulan honornya Rp 1.100.000. Dengan masa kerja, minimal 6 bulan, terhitung mulai Juni hingga November, maka total pendapatan PKD jika diakumulasi tembus Rp 6.600.000 perorangnya.

Itu dalam situasi normal. Dengan artian, tidak terdapat sengketa Pilkada atau Pilkada ulang.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Bengkulu Utara, Taufik Akbar Pane, SE,M.Si, dibincangi membenarkan soal ini.

Dia menyampaikan, pihaknya sudah menyampaikan kepada publik atau menyeberluaskan informasi perekrutan PKD Pilkada 2024.

"Penerimaan pendaftaran mulai dari tanggal 18 hingga 21 Mei 2024 Pukul 08.00 WIB," terang Taufik Akbar Pane, Sabtu, 18 Mei 2024 petang.

Dia juga membenarkan, soal besaran honor PKD yang berbasis kelurahan dan desa. Begitu juga dengan nominal honornya.

"Masa kerjanya terhitung mulai Juni hingga November 2024 dengan honor sebesar Rp 1.100.000 perbulannya," ia menjelaskan.

Ketua Bawaslu Bengkulu Utara, Tri Suyanto, menyampaikan, perekrutan badan adhoc tingkat kelurahan dan desa ini, merujuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023.

bawaslu buka loker musiman, pendapatan total hampir rp 7 juta                             radarutara.bacakoran.co - lowongan kerja musiman, kembali dikabarkan badan pengawas pemilu atau bawaslu. 
kerja musiman yang sudah dibukan pendaftarannya sejak 18 mei 2024 ini, memiliki tingkat pendapatan atau honor yang lumayan. 
sebulan honornya rp 1.100.000. dengan masa kerja, minimal 6 bulan, terhitung mulai juni hingga november, maka total pendapatan pkd jika diakumulasi tembus rp 6.600.000 perorangnya. 
itu dalam situasi normal. dengan artian, tidak terdapat sengketa pilkada atau pilkada ulang. 
koordinator sekretariat bawaslu bengkulu utara, taufik akbar pane, se,m.si, dibincangi membenarkan soal ini. 
baca juga:efek ngeri, minuman berwarna. bocah 11 tahun ini harus cuci darah seumur hidup
baca juga:dampak hujan deras, warga diminta waspadai ancaman bencana
dia menyampaikan, pihaknya sudah menyampaikan kepada publik atau menyeberluaskan informasi perekrutan pkd pilkada 2024. 
"penerimaan pendaftaran mulai dari tanggal 18 hingga 21 mei 2024 pukul 08.00 wib," terang taufik akbar pane, sabtu, 18 mei 2024 petang. 
dia juga membenarkan, soal besaran honor pkd yang berbasis kelurahan dan desa. begitu juga dengan nominal honornya. 
"masa kerjanya terhitung mulai juni hingga november 2024 dengan honor sebesar rp 1.100.000 perbulannya," ia menjelaskan. 
ketua bawaslu bengkulu utara, tri suyanto, menyampaikan, perekrutan badan adhoc tingkat kelurahan dan desa ini, merujuk peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 17 tahun 2023. 
baca juga:kpu siapkan motor dinas untuk ppk di mukomuko
baca juga:maju pilbup bu, 3 poin ini jadi visi dan misi arie
regulasi ini, kata dia, mengatur tentang perubahan keempat atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu badan pengawas pemilihan umum provinsi. 
beleid itu, juga mengatur tentang badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 1078). 
tri menyeru, bawaslu membuka kesempatan bagi seluruh warga negara indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota panwaslu kelurahan/ desa.
"pkd, akan menjadi salah satu basis pengawasan pilkada," ungkap tri suyanto. 
baca juga:usai fit and proper test, haryadi kian mantap maju pilbup bu
baca juga:mengulik cerita pembuatan irigasi peninggalan belanda di kelurahan kemumu
diterangkan tri, selain integritas yang menjadi poin penting dalam perekrutan badan ad hoc di lingkungannya. 
memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan pemilu, turut menjadi pra syarat. 
turut disyaratkan pula, soal pendidikan minimal bagi calon pendaftar yakni minimal sekolah menengah atas atau sma sederajat. 
berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau ktp. 
"telah mengundurkan diri setidak-tidaknya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon," jelas tri suyanto menegaskan. 
baca juga:ternyata, ampas kopi menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan yang jarang diketahui orang
baca juga:jarang diketahui, menu bekal anak untuk kecerdasan
pendaftar juga harus tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah inkrah, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 
calon peserta juga dilarang jika pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, legislatif mulai dari pusat hingga daerah serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
"sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun," jelasnya lagi. 
membaca pengumumannya, terdapat 4 lampiran yang wajib disampaikan oleh setiap pendaftar. 
lampiran itu mulai dari surat lamaran yang ditujukan kepada kelompok kerja. selanjutnya lampiran soal ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau ppk atau pejabat berwenang, bagi asn yang mendaftar. 
baca juga:tips penerbangan nyaman dengan pesawat kelas ekonomi yang jarang diketahui
baca juga:jarang diketahui, beberapa jenis obat alami nyeri sendi yang dapat ditanam saling rumah
lampiran surat permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar. 
selanjutnya lampiran yang ditegaskan dalam penjelasan huruf h yang memuat poin-poin sebagaimana diterang pada angka 1 hingga 8. 
tri menyampaikan, untuk surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas, disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang disampaikan sebelum pelantikan. 
"untuk diperhatikan, surat keterangan sehat dari instansi swasta, klinik atau pun dokter praktik, tidak diterima," tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 19 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan