Pelantikan Kadis, Dibarengi Pejabat Eselon Lainnya? Begini Kata Sekda

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 17 May 2024 - 20:10

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

Menimpali tanya pewarta soal pelantikan pejabat non eselon II, Sekda kembali menegaskan, regulasi mengatur, kata dia, pelantikan pejabat harus lebih dulu mendapatkan ijin tertulis dari Mendagri.

"Nah kalau yang pelantikan pejabat ini baik itu rotasi, mutasi atau promosi, saat ini harus ada ijin dari Mendagri dulu," terangnya lagi.

Dia membenarkan, daerah dihadapkan dengan gelombang pensiun ASN sejak tiga tahun terakhir yang mencapai ratusan ASN, saban tahunnya.

Beruntung, lanjut dia, pemerintah menggulirkan kran pengadaan pegawai sejak 2023 lalu dalam skema seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Diterangkan pula, sektor meritokrasi menjadi salah satu kerja strategis dalam penyelenggaraan roda pemerintahan.

Untuk itu, Sekda mengungkapkan, daerah memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien serta berkepastian hukum.

"Karenanya dalam setiap pelaksanaan proses di dalamnya, benar-benar dilakukan dengan prinsip kehati-hatian," tandasnya.

Sekadar mengulas, Seperti diketahui, mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 April 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negari atau Mendagri.

Regulasi tersebut, berdasarkan Surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.

Surat Mendagri Tito Karnavian itu, diteken 29 Maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh Indonesia.

Catatan RU, direktif pemerintah yang merujuk pada beleid yang ditegas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota itu, sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

pelantikan kadis, dibarengi pejabat eselon lainnya? begini kata sekda                             radarutara.bacakoran.co - dalam waktu dekat, pemda bengkulu utara provinsi bengkulu bakal membuka pendaftaran seleksi terbuka atau selter yang sering disebut lelang jabatan. 
hasil koordinasi yang sudah diamini pusat, lelang yang bakal dibuka itu antara lain kepala dinas kesehatan. 
selanjutnya adalah kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr). jumlah pejabat eselon ii di daerah ini juga bakal berkurang lagi. 
adalah margono, spd, yang kini menjabat staf ahli di lingkungan sekretariat pemda bengkulu utara, terhitung juni 2024 sudah harus pensiun.
baca juga:asn pppk guru, bisa dapat salary lebih dari rp 6 juta perbulannya
baca juga:dirjen gtk kemendikbudristek angkat bicara soal keterlambatan sertifikasi guru triwulan i tahun 2024
turut menyeruak, daerah juga masih melakukan lobi untuk mendapatkan ijin, khususnya dari menteri dalam negeri atau mendagri. 
ini terkait kebutuhan penyegaran organisasi yang tidak bisa dilakukan seperti sebelumnya, lantaran adanya regulasi yang mengatur soal pelantikan pejabat jelang dan setelah pilkada 2024. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, ketika dikonfirmasi perihal rumor ini, belum menjabat lugas.
versinya, yang tengah dalam proses pengusulan untuk mendapatkan restu dari mendagri adalah untuk selter. 
khusus soal ini, lanjut dia, memang dipandang sangat strategis dan mendesak. dimana, pejabat definitifnya bakal memasuki masa pensiun. 
baca juga:menuju bupati bengkulu utara 1, arie septia adinata kembalikan berkas ke pdi perjuangan dan gerindra
baca juga:gubernur ini, sambangi pppk guru korban lakalantas, kakinya diamputasi. apa saja santunan korban kecelakaan?
"maka fokus kita (usulan ijin mendagri,red) adalah untuk selter," ujar sekda, dibincangi usai menghadiri pelantikan ppk pilkada di aula smkn 1 bengkulu utara, kamis, 16 mei 2024. 
menimpali tanya pewarta soal pelantikan pejabat non eselon ii, sekda kembali menegaskan, regulasi mengatur, kata dia, pelantikan pejabat harus lebih dulu mendapatkan ijin tertulis dari mendagri. 
"nah kalau yang pelantikan pejabat ini baik itu rotasi, mutasi atau promosi, saat ini harus ada ijin dari mendagri dulu," terangnya lagi. 
dia membenarkan, daerah dihadapkan dengan gelombang pensiun asn sejak tiga tahun terakhir yang mencapai ratusan asn, saban tahunnya. 
baca juga:tidak kooperatif, jaksa kembangkan penyelidikan 1 opd perkara 20 persen
baca juga:pusing dengan rambut berketombe! ini 8 tips untuk mengatasi ketombe yang bisa dicoba di rumah
beruntung, lanjut dia, pemerintah menggulirkan kran pengadaan pegawai sejak 2023 lalu dalam skema seleksi cpns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. 
diterangkan pula, sektor meritokrasi menjadi salah satu kerja strategis dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. 
untuk itu, sekda mengungkapkan, daerah memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien serta berkepastian hukum. 
"karenanya dalam setiap pelaksanaan proses di dalamnya, benar-benar dilakukan dengan prinsip kehati-hatian," tandasnya. 
baca juga:tidak mesti harus yang selalu mahal! ini 3 masker untuk membuat kulit menjadi glowing, dapat dibuat sendiri
baca juga:asn pppk guru, bisa dapat salary lebih dari rp 6 juta perbulannya
sekadar mengulas, seperti diketahui, mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 april 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negari atau mendagri. 
regulasi tersebut, berdasarkan surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj tentang kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
surat mendagri tito karnavian itu, diteken 29 maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh indonesia.
catatan ru, direktif pemerintah yang merujuk pada beleid yang ditegas uu nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota itu, sempat digugat ke mahkamah konstitusi atau mk. 
baca juga:dirjen gtk kemendikbudristek angkat bicara soal keterlambatan sertifikasi guru triwulan i tahun 2024
baca juga:menuju bupati bengkulu utara 1, arie septia adinata kembalikan berkas ke pdi perjuangan dan gerindra
perkaranya nomor 55/puu-xx/2022. obyek sengketa konstitusi itu, merupakan runut dari undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 
tapi, perkara konstitusi yang dimohonkan oleh perkumpulan maha bidik indonesia yang diwakili oleh moch ojat sudrajat s, hapid, s.hi., m.h., dan muhamad madroni pada 29 maret 2022 itu, akhirnya dicabut. 
itu artinya, penerapan pasal-pasal yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pilkada 2024 tersebut berlaku. 
persis 2 tahun kemudian, tepatnya 29 maret 2024, mendagri menurunkan direktifnya. kemudian melarang kepala daerah melalukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.  
baca juga:gubernur ini, sambangi pppk guru korban lakalantas, kakinya diamputasi. apa saja santunan korban kecelakaan?
baca juga:tidak kooperatif, jaksa kembangkan penyelidikan 1 opd perkara 20 persen
dasarnya juga jelas, tito mengutip pasal 71 ayat (2) uu pilkada. aturan tersebut, juga berlaku bagi kepala daerah yang berstatus penjabat. 
sanksi pelanggaran ini, ketika kepala daerah itu nantinya menjadi petahana, maka akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota. 
pelarangan mutasi atau pelantikan pejabat sebelum ada ijin mendagri ini, kalau ditarik mundur, maka sudah berlaku efektif sejak 22 april 2024. 
bukan petahana saja yang bisa dikenakan sanksi ini. kepala daerah non petahana, ketika melanggar obyek surat mendagri itu, tetap akan disanksi sesuai regulasi yang berlaku. 
baca juga:pusing dengan rambut berketombe! ini 8 tips untuk mengatasi ketombe yang bisa dicoba di rumah
baca juga:tidak mesti harus yang selalu mahal! ini 3 masker untuk membuat kulit menjadi glowing, dapat dibuat sendiri
itu ditegas dalam pasal 71 ayat (6) uu pilkada, begitu yang menjadi penegasan surat tito karnavian di poin ke-1. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 18 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan