May Day, Mahasiswa dan Buruh Turun ke Jalan

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Jumat , 03 May 2024 - 21:19

Aksi demontraksi yang digelar mahasiswa dan buruh dalam rangkai May Day-Radar Utara/Doni Aftarizal-

may day, mahasiswa dan buruh turun ke jalan                            bengkulu ru - ratusan massa yang merupakan gabungan dari badan eksekutif mahasiswa (bem) sejumlah perguruan tinggi (pt) serta buruh di bengkulu, jum'at 3 april 2024 turun ke jalan dan melakukan aksi demontrasi.
aksi dalam rangka may day atau peringatan hari buruh internasional tersebut, dilakukan ratusan massa di gedung dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu.
pantauan wartawan koran ini ratusan massa dengan membawa berbagai perlengkapan aksi, terlebih dahulu melakukan long march menuju kantor dprd provinsi bengkulu.
setelah beberapa lama melakukan orasi, barulah empat anggota dprd provinsi bengkulu yakni h. zainal, s.sos, mm, drs. gunadi yunir, mm, zulasmi octarina, se dan mega sulastri menemui massa di gerbang masuk gedung wakil rakyat.
baca juga:wadaw! sabtu ini listrik di mukomuko padam lagi
baca juga:duhh, ada kabar kurang baik soal 2,3 juta formasi asn, tes casn 2024 ditunda?
presiden mahasiswa (presma) universitas bengkulu (unib), ridhoan p. hutasuhut mengatakan, pihaknya bersama buruh turun ke jalan, karena hingga saat ini kehidupan buruh termasuk di bengkuilu kian terhimpit.
"terutama dengan adanya sejumlah regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan buruh, serta upah yang masih jauh dari kata layak," ungkap ridho.
--
maka dari itu, lanjut ridho, hari ini pihaknya selaku mahasiswa bersama sejumlah buruh turun ke jalan, dan menggelar aksi sebagai wujud komitmen untuk memperjuangkan hak-hak buruh.
"adapun tuntutan aksi kita diantaranya meminta agar dprd dan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, menyuarakan kepada pemerintah pusat untuk mencabung undang-undang (uu) cipta kerja," tegas ridho.
baca juga:gedung sekolah tidak layak prioritas perbaikan tahun 2024
baca juga:vasektomi tidak dilirik kaum pria di mukomuko
disamping itu, sambung ridho, pihaknya juga menuntut agar pemerintah daerah (pemda) dapat membuat regulasi terkait upah, sehingga nantinya upah yang layak dapat dirasakan buruh.
"kita juga minta pemda dapat bersikap tegas terhadap perusahaan yang terkesan semena-mena terhadap para buruh. misalnya seperti pemotongan tunjangan hari raya (thr) dan larangan bagi buruh untuk berserikat," beber ridho. 
ditambahkan ketua konfederasi serikat perkerja seluruh indonesia (kspsi) provinsi bengkulu, aizan dahlan, tuntutan buruh itu dari tahun-ketahun tetap sama.
"tentu ini menunjukkann dan membuktikan bahwa apa yang jadi tuntutan para buruh belum terealisasi hingga sekarang. tentunya ini yang sangat kita sayangkan," sesal aizan diwawancarai disela-sela aksi demontrasi.
baca juga:jelang idul adha, ketersediaan hewan kurban dipastikan aman
baca juga:dinas pertanian komitmen tangani alih fungsi lahan pertanian di mukomuko
menurut aizan, adapun tuntutan itu diantaranya mendesak agar uu cipta kerja dicabut, karena cenderung merugikan para buruh. diantaranya dari sisi pemutusan hubungan kerja (phk), upah dan lainnya.
"sejauh ini memang belum ada solusi konkrit terkait perjuangan para buruh. jangankan di tingkat pusat, di daerah saja belum. buktinya upah buruh di daerah kita ini paling rendah se-sumatera," sampai aizan.
sementara itu, zainal menyampaikannya, kehadiran pihaknya di tengah-tengah massa aksi tadi, merupakan intruksi pimpinan karena terkait tenagaa kerja ini bidangnya komisi iv dprd provinsi bengkulu.
"segala sesuatu terkait pertanyaan massa aksi, sudah kita jawab. misalnya seperti pencabutan uu cipta kerja, sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui komisi di dpr ri yang membidangi," jelas zainal.
baca juga: maksimalkan peran ibu untuk pencegahan kekerasan terhadap anak
baca juga: suka medan realisasikan pembangunan fisik dana desa tahap i
lebih lanjut disampaikan zainal, namun terkait dengan upah minimum, sejauh ini pihaknya tidak pernah dilibatkan sama sekali. maka dari itu, pihaknya juga menyambut baik usulan dari massa aksi untuk duduk bersama denga dinas nakertrans.
"karena kita tidak memiliki kewenangan sama sekali terkait penetapan upah," demikian politisi partai kebangkitan bangsa (pkb) ini. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 4 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan