Bulan Depan, 561 PPPK Tenaga Kesehatan Bengkulu Utara Terima Gaji

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 28 Apr 2024 - 20:52

Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Tenaga Kesehatan (Nakes) Tahun 2023, dijadwalkan Senin, 29 April 2024 bakal menerima SK. -SS medos Ainul Arifin-

bulan depan, 561 pppk tenaga kesehatan bengkulu utara terima gaji                             radarutara.bacakoran.co - formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk tenaga kesehatan (nakes) tahun 2023, dijadwalkan senin, 29 april 2024 bakal menerima sk. 
pantauan ru, 561 orang yang bakal menerima sk pengangkatan, sebagai tindaklanjut persetujuan teknis atau pertek atas usulan nomor induk sudah diterbitkan dari badan kepegawaian negara (bnk), minggu, 28 april 2024, tengah melakukan penadatanganan perjanjiaan kerja. 
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkp-sdm) melalui kabid pengembangan sdm, muchsinin azhabat, membenarkan, tengah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja. 
proses ini, kata dia, sebagai estafet sebelum kemudian dilakukan penyerahan sk sekaligus pelantikan yang akan dilakukan oleh kepala daerah. 
baca juga:diserang virus, tikus hingga burung, panen petani anjlok parah 
baca juga: realisasi dana desa, pemdes magelang titik nol pembangunan fisik
"561 pppk nakes dari tahun formasi 2023," kata muchsinin, minggu, 28 april 2024.  
dalam warta sebelumnya, ru mengulas soal progres penerbitan nomor induk asn yakni untuk cpns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atas pppk, terus bertambah. 
badan kepegawaian nasional atau bkn, saat itu mengabarkan data terbarunya yakni periode 16 april 2024.
dipaparkan bkn, secara nasional dari total formasi cpns sebanyak 28.834 dengan tingkat kelulusan sebanyak 20.862, ni cpns yang telah rampung sebanyak 6.336. 
baca juga: perdana, benny suharto daftar ke hanura
baca juga:diserang virus, tikus hingga burung, panen petani anjlok parah 
peserta lulus pada formasi cpns tahun lalu, yang telah menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup atau drh sebanyak 20.176. 
dengan artian, lebih dari 500-an peserta lulus cpns, terancam gagal disahkan menjadi cpns, lantaran tak kunjungan merampungkan pengisian drh. 
di sektor pppk, jabatan fungsional guru yang secara nasional mendapatkan jumlah kelulusan 230.668 dari total 295.788 formasi, nip yang telah rampung sebanyak 198.291. 
lebih dari 350-an peserta juga diambang pembatalan menjadi asn yang bakal bergaji hingga rp 3,5 juta perbulannya itu. pengisian drh guru sebanyak 20.176. 
baca juga: realisasi dana desa, pemdes magelang titik nol pembangunan fisik
baca juga:serius! bupati keluarkan surat edaran penanganan dbd, dinkes aksi nyata bersama masyarakat
nip untuk pppk tenaga kesehatan, yang telah rampung sebanyak 110.166 dengan pengisian drh sebanyak 124.925 dari jumlah kelulusan sebanyak 126.115. 
untuk diketahui, 2023 lalu, pemerintah membuka formasi jabfung ini sebanyak 166.595. 
nip pppk teknis yang telah rampung sebanyak 48.982. jelas angkanya lebih sedikit, karena formasi yang dibuka pemerintah memang paling sedikit yakni 75.949. 
formasi ini telah meluluskan sebanyak 55.886 peserta dengan pengisian drh sebanyak 48.982. 
baca juga:jadikan pemberantasan sarang nyamuk sebagai agenda rutin
baca juga:pinjaman untuk pppk, bpr dian binarta siap kucurkan ratusan juta 
daerah dipandang perlu usulkan tambahan formasi 
di tengah persetujuan formasi untuk tes asn tahun 2024 oleh pemerintah. di beberapa daerah, dipandang perlu melakukan rasionalisasi formasi.
salah satunya kebutuhan formasi guru yang terjadi di kabupaten bengkulu utara, provinsi bengkulu, misalnya. 
terbuka munculnya potensi selisih anggaran gaji asn, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk, ketika menilik rencana tes asn di pemda bengkulu utara tahun 2024. 
baca juga:pmjb dan patri bengkulu utara halal bihalal, begini pesan bupati mian......
baca juga: jembatan lembah duri, sehari dibenahi sudah jebol lagi!
mencatat hasil tes pppk tahun lalu yang kini masih berproses untuk penerbitan nomor induknya, dari total 1.924 formasi, keterisiannya sebanyak 1.564. praktis, masih ada 360 formasi kosong. 
dalam perencanaan pengadaan pegawai, dibarengi pula perencanaan anggarannya. arsip ru, edisi 22 desember 2023, menegasi slot anggaran khusus pppk di daerah ini sebesar rp 62 miliar. 
lonjakan belanja daerah itu, salah satunya terjadi untuk penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
kalau membaca paparan angkanya, praktis terjadi kenaikan hingga rp 28 miliar dari tahun 2023 sebesar rp 34 miliar. 
baca juga: perdana, benny suharto daftar ke hanura
baca juga:diserang virus, tikus hingga burung, panen petani anjlok parah 
sementara, usulan formasi daerah ini yang sudah disetujui pusat, berjumlah 268 formasi. jika sisa formasi 2023 lalu dikurangi dengan formasi 2024, maka terdapat selisih 92 formasi yang dipastikan anggarannya sudah tersedia. 
itu belum lagi menghitung adanya 5 peserta lulus yang memilih mundur serta 1 peserta dari formasi guru yang tengah diupayakan daerah, lantaran mengaku mengalami error sistem saat unggah dokumen.
pasalnya, dalam transfer keuangan ke daerah atau tkd, dana alokasi umum atau dau sudah dikunci pusat sebagai anggaran earmarked. sederhananya, anggaran itu sudah ditegasi peruntukannya. 
mestinya pemda bu melakukan upaya penambahan formasi di tahun ini? apalagi melihat komposan umum formasinya, sudah menyebabkan guru non asn yang gigit jari.
baca juga: perdana, benny suharto daftar ke hanura
baca juga:diserang virus, tikus hingga burung, panen petani anjlok parah 
praktis memupus kalangan guru untuk ikut berkompetisi memperebutkan kursi aparatur yang bergaji 3,5 juta sebulannya itu. 
kepala bkp-sdm bu, syarifah inayati,se, belum dapat dikonfirmasi soal ini. tapi melihat paparannya soal formasi 2024 yang sudah disetujui dan bakal dibreakdown lagi komponennya sesuai kebutuhan daerah.
pemda bu mendapatkan total 268 formasi. formasi itu didominasi oleh pppk teknis sebanyak 193. sisanya, sebanyak 75 jabatan fungsional, bakal menjadi slot untuk formasi cpns. 
khusus tes cpns, akan diisi oleh jabfung teknis sebanyak 43 formasi dan tenaga kesehatan atau nakes sebanyak 32 formasi. 
baca juga: realisasi dana desa, pemdes magelang titik nol pembangunan fisik
baca juga:serius! bupati keluarkan surat edaran penanganan dbd, dinkes aksi nyata bersama masyarakat
"untuk komponen formasinya, masih akan dibahas lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan di daerah," ujarnya. 
 membaca arsip ru, dalam seleksi pegawai tahun 2023, dari total 1.924 formasi yang dibuka daerah, dengan keterisian sebanyak 1.564 formasi. 
hal itu ditegas dalam pada 22 desember, lewat pengumuman nomor : 810/1805/bkpsdm/ii/2023 hasil seleksi kompetensi pppk untuk jabfung di lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara tahun 2023.
sejak dibuka pendaftarannya, pada 20 september 2023, daerah ini memiliki 1.924 formasi pppk. 
baca juga:jadikan pemberantasan sarang nyamuk sebagai agenda rutin
baca juga:pinjaman untuk pppk, bpr dian binarta siap kucurkan ratusan juta 
terbagi mulai dari formasi kesehatan dan teknis, masing-masing kuota 787 formasi dan 73 formasi. 
disusul lagi dengan jumlah lowongan kerja terbanyak yakni pppk guru dengan 1.064 formasi. 
seluruh formasi itu, didaftar 2.297 orang. formasi nakes terdiri dari 801 pendaftar, formasi teknis diikuti oleh 226 pendaftar sedangkan guru 1.270 pendaftar. 
dalam pengumuman tersebut, diketahui keterisian formasi guru 903 orang, nakes 602 orang serta teknis sebanyak 59 orang yang dinyatakan lulus.
baca juga:pmjb dan patri bengkulu utara halal bihalal, begini pesan bupati mian......
baca juga: jembatan lembah duri, sehari dibenahi sudah jebol lagi!
seorang peserta yang mengklaim gagal submit lantaran web error dan kemudian diusulkan daerah ke pusat juga masih menunggu jawaban.
dalam pross pengusulan ni pppk, empat peserta lulus mengundurkan diri. seorang lagi, gagal resume saat proses unggah dokumen. 
pantauan ru, kelima peserta lulus yang dianggap mundur itu, terbagi 2 orang berasal dari formasi guru dan sisanya dari formasi kesehatan. 
adapun empat peserta lulus itu, tidak melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau drh.
baca juga: perdana, benny suharto daftar ke hanura
baca juga:diserang virus, tikus hingga burung, panen petani anjlok parah 
secara aturan, masa pengisian drh untuk pengajuan ni pppk paling lambat minggu (14/1), harus diresume oleh setiap peserta yang dinyatakan lulus.
"tiga orang dari tenaga kesehatan, sedangkan dua orang lainnya adalah tenaga guru," jabar kabid pengembangan sdm, muchsinin azhabat. 
lagi-lagi, kasus penempatan tugas menjadi pangkal soal sehingga menyebabkan peserta lulus itu mengurungkan niatnya menjadi abdi negara. 
hal itu pun tak ditepis daerah. walaupun, lanjut dia, pihaknya sudah berupaya mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. 
baca juga: realisasi dana desa, pemdes magelang titik nol pembangunan fisik
baca juga:serius! bupati keluarkan surat edaran penanganan dbd, dinkes aksi nyata bersama masyarakat
untuk diketahui, tiga orang peserta lulus nakes itu satu diantaranya adalah dokter yang memiliki penempatan di luar kota arga makmur. dokter itu keberatan dan memilih mundur. 
pemda bu juga baru saja mengikuti evaluasi atas usulan formasi untuk 2024. ratusan usulan itu, salah satunya guru yang baru-baru ini dibahas bersama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan. 
"sejauh ini masih evaluasi sifatnya atas usulan-usulan yang disampaikan dan masih menunggu tindaklanjut resmi dari pusat," ujarnya. 
dalam warta menuju penghujung desember tahun lalu, dari sisi teknis penyelenggaraan keuangan, terungkap pula kondisi fiskal yang sudah dianggarkan oleh daerah ini untuk gaji pppk. 
baca juga:jadikan pemberantasan sarang nyamuk sebagai agenda rutin
baca juga:pinjaman untuk pppk, bpr dian binarta siap kucurkan ratusan juta 
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bu, masrup,sst.pi,m.si, menyampaikan, anggaran pppk menjadi salah satu konsistensi program pemerintah di sektor reformasi kepegawaian mulai dari pusat hingga daerah. 
konsistensi serupa, kata dia, turut dilakukan pula di daerah dalam pelaksanaan pembangunan non infrastruktur. 
"total alokasi untuk tahun depan sebesar rp 62 miliar," ujar masrup, menjabar slot belanja daerah tahun 2024. 
konsistensi program ini, lanjut dia, menempatkan klasifikasi slot-slot anggaran yang juga sudah ditegas pemerintah lewat kementerian keuangan (kemenkeu) lewat transfer keuangan ke daerah atau tkd. 
baca juga:pmjb dan patri bengkulu utara halal bihalal, begini pesan bupati mian......
baca juga: jembatan lembah duri, sehari dibenahi sudah jebol lagi!
terdapat jenis anggaran yang sudah ditegasi penggunaannya atau earmarked pada transfer dana alokasi umum (dau). 
"salah satunya digunakan untuk pppk. masih ada lagi seperti untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," jabarnya. 
turut dijabarkan masrup, arsitektur keuangan yang dirancanag daerah, dipastikan tidak lepas dari transfer pusat ke daerah ini untuk tahun 2024.
untuk diketahui, apbd bu 2024 senilai rp 1,3 triliun, ditegaskan masrup, peruntukannya pun selaras dengan semangat undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah (uu-hkpd). 
baca juga: perdana, benny suharto daftar ke hanura
baca juga:diserang virus, tikus hingga burung, panen petani anjlok parah 
di dalamnya, lanjut dia, termasuk penambahan anggaran dalam rangka kepastian rancang bangun program yang tengah dilaksanakan yakni pengadaan pppk. 
pengadaan pegawai yang bakal memasuki tes tertulis tersebut, ditegaskan masrup, sudah didukung dengan alokasi anggaran. jumlahnya, sesuai dengan kuota formasi yang dibuka. 
"makanya dalam anggaran sebesar rp 62 miliaran itu, alokasinya untuk 1.924 pppk," jabarnya. 
di tengah alokasi formasi yang tidak terisi penuh, masrup menjelaskan, rancang bangun anggaran yang dilakukan sejak awal, mesti merujuk pada indikator-indikator yang dapat dipertanggungjawabkan. 
baca juga: realisasi dana desa, pemdes magelang titik nol pembangunan fisik
baca juga:serius! bupati keluarkan surat edaran penanganan dbd, dinkes aksi nyata bersama masyarakat
karenanya, terus dia, penganggarannya pun dilakukan merujuk dengan alokasi formasi yang dibuka oleh instansi seluruh instansi teknis. 
"inilah yang dimaksud dengan konsistensi. jadi pada prinsipnya, daerah mengupayakan, membuka seluas-luasnya lowongan kerja di sektor birokrasi ini. kepastiannya di anggaran. bagaimana pelaksanaannya, itu menjadi tahap di sektor teknis," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan