Ini Tugas Verifikator Kabupaten/Kota Pada Usulan Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 26 Apr 2024 - 15:20

Desa kemumu bengkulu utara-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Untuk diketahui, perubahan status kelurahan menjadi desa ini, dapat saja dilakukan untuk seluruhnya berubah status menjadi desa.

Atau sebagian menjadi desa dan sebagian lagi tetap menjadi kelurahan. Aturannya ditegasi dalam pasal 49 ayat (3) Permendagri 1/2017.

Kemudian desa yang merupakan hasil perubahan status seperti dijelaskan di atas, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Seperti contoh, untuk wilayah Jawa, syarat menjadi desa baru paling sedikit memiliki 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga.

Pemerintah sudah mengakategorikan syarat jumlah dan sebaran penduduk di Indonesia ketika mengusulkan perubahan status kelurahan menjadi desa.

Dari seluruh wilayah tanah air, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sudah membagikan 9 syarat jumlah penduduk serta jumlah kepala keluarga minimal.

Pembagiannya mulai dari wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, serta wilayah Papua.

Kemudian, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;

ini tugas verifikator kabupaten/kota pada usulan perubahan status kelurahan menjadi desa                             radarutara.bacakoran.co - perubahan status kelurahan menjadi desa, merupakan sebuah proses politik masyarakat yang sudah diatur oleh regulasi pemerintah. 
salah satunya, permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. apalagi, kondisi faktualnya, kelurahan yang berada di wilayah yang relatif jauh dari perkotaan atau akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensinya. 
secara administratif, kelurahan merupakan bagian dari satuan kerja pemerintah daerah. 
setingkat uptd yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang birokrat eselon iva. 
baca juga:dugaan pemalsuan dokumen, peserta lulus tes pppk bawaslu dibatalkan, ini data dan penggantinya
baca juga:kemendikbud-ristek rilis jadwal asesmen nasional tahun 2024. ini tanggal dan materi kegiatannya 
di tengah harapan pembangunan dari pinggiran yang menjadi amanat undang-undang desa, praktis wilayah kecamatan di seluruh indonesia harus menjadi obyek evaluasi pemerintah.
urgensi evaluasi itu, untuk menggenjot pemerataan pembangunan menuju indonesia emas yang ditargetkan 2024 mendatang. 
melanjut kembali atas ulasan sebelumnya, ketika kepala daerah sudah membentuk tim kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi atas usulan perubahan status kelurahan menjadi desa. 
maka tim kabupaten/kota akan melanjut pada kerja-kerja teknsi yang juga sudah diatur mekanisme, parameter kerjanya dalam permendagri 1/2017. 
baca juga:bursa panwascam pilkada 2024, didominasi wajah lama. ini penyebabnya
baca juga:ribuan guru bakal sumringah, berkas usulan sertifikasi triwulan pertama lengkap, tinggal teken kadis 
penegasan soal acuan verifikasi, salah satunya ditegasi dalam pasal 7. pasal ini menegasi soal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah wilayah administratif otonom anyar. 
dimana inti dari usulan yang kemudian diproses itu, wajib atas prakarsa masyarakat yang kemudian diproses oleh otoritas pemerintah setempat, dalam hal ini berati pemerintah kelurahan. 
untuk diketahui, perubahan status kelurahan menjadi desa ini, dapat saja dilakukan untuk seluruhnya berubah status menjadi desa. 
atau sebagian menjadi desa dan sebagian lagi tetap menjadi kelurahan. aturannya ditegasi dalam pasal 49 ayat (3) permendagri 1/2017. 
baca juga: bupati mian terima penghargaan sdi, apa itu sdi?
baca juga:kelurahan menjadi desa, tahapan ini yang melibatkan dprd 
kemudian desa yang merupakan hasil perubahan status seperti dijelaskan di atas, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. 
seperti contoh, untuk wilayah jawa, syarat menjadi desa baru paling sedikit memiliki 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga. 
pemerintah sudah mengakategorikan syarat jumlah dan sebaran penduduk di indonesia ketika mengusulkan perubahan status kelurahan menjadi desa. 
dari seluruh wilayah tanah air, kementerian dalam negeri atau kemendagri sudah membagikan 9 syarat jumlah penduduk serta jumlah kepala keluarga minimal. 
baca juga:pendaftaran ppk pilkada, tiga kecamatan ini tingkat persaingannya rendah
baca juga:pelanggan listrik sokong utama pad yang ditarget 27 miliar, segini realiasasinya 
pembagiannya mulai dari wilayah jawa, sumatera, bali, sulawesi selatan, nusa tenggara barat, sulawesi, kalimantan, nusa tenggara, maluku, serta wilayah papua. 
kemudian, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa; 
memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; 
batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota;  
baca juga:telegram blast soal bantuan pkh ini sesat, jangan diikuti!
baca juga:harimau sumatera, kucing besar yang terancam punah
sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 
serta cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain. perihal cakupan wilayah ini, diatur dalam perkada dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa. 
mengulas kembali, verifikasi yang dilakukan oleh tim kabupaten/kota itu, bersifat mutatis mutandis yang merujuk pada pasal 20 dan 22 permendagri tentang penataan desa. 
pasal 20 
(1) verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) berupa: a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis. 
baca juga:dugaan pemalsuan dokumen, peserta lulus tes pppk bawaslu dibatalkan, ini data dan penggantinya
baca juga:harimau sumatera, kucing besar yang terancam punah
(2) verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah desa serta batas usia minimal desa induk dan jumlah penduduk minimal.
(3) verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan. 
pasal 22 
(1) hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa persiapan oleh tim pembentukan desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan. 
baca juga:kemendikbud-ristek rilis jadwal asesmen nasional tahun 2024. ini tanggal dan materi kegiatannya
baca juga:bursa panwascam pilkada 2024, didominasi wajah lama. ini penyebabnya 
(2) rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan bupati/wali kota untuk melakukan pemekaran desa. 
(3) dalam hal bupati/wali kota menyetujui pemekaran desa, bupati/wali kota menetapkan dengan peraturan bupati/wali kota tentang pembentukan desa persiapan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan