Masa Kerja KPPS Dilanjut? Begini Alur Evaluasi KPSS Versi Aturan KPU

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 22 Apr 2024 - 11:02

PETUGAS KPPS Pemilu 2024 saat memasuki tahapan penghitungan suara-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Ungkapannya pun senada dengan Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Dedi Mulyadi, yang mengikuti langsung rakor persiapan pembentukan penyelenggara adhoc, sejalan terbitnya Keputusan 476/2024 yang menegasi metode pembentukan PPK dan PPS.

"Keputusan 475 tahun 2024 juga jadi rujukan yang memuat tehnis perekrutan adhoc," kata Dedi Mulyadi, mengonfirmasi pertanyaan wartawan via aplikasi perpesanan.

Lantas bagaimana pola pembentukan penyelenggara adhoc, selain PPK dan PPS?

Secara lugas, sudah diterang dalam rujukan lain yang dipakai KPU di daerah.

Mekanisme evaluasi, sudah diterangkan dalam keputusan tertanggal 7 April 2024 itu.

Keputusan yang dituangkan dalam 20 lembar penegasan ini, menjelaskan beberapa langkah evaluasi, salah satunya terhadap KPPS.

Skemanya, diterang dalam Bab VI tentang Evaluasi Kinerja. Dijelaskan, tujuan dari evaluasi ini, meliputi ; mengetahui pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh Badan Adhoc;

Sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilakukan oleh Badan Adhoc; dan

Menjadi dasar pertimbangan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengangkatan kembali Badan Adhoc apabila pembentukan Badan Adhoc dilakukan menggunakan metode pengangkatan kembali.

KPU lewat putusan tersebut, menjelaskan, komponen evaluasi kinerja badan adhoc diperlukan untuk pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;

masa kerja kpps dilanjut? begini alur evaluasi kpss versi aturan kpu                            radarutara.bacakoran.co - banyak penyelenggara adhoc di bawah kpu, yang memungkinkan pembentukannya dilakukan lewat skema evaluasi. 
apalagi, sejauh ini, penegasan soal seleksi terbuka berdasarkan keputusan kpu nomor 476 tahun 2024, hanya menegaskan pada panitia pemilihan kecamatan atau ppk dan panitia pemungutan suara atau pps. 
penegasan itu, gamblang ditegas pada diktum kesatu dalam keputusan yang diteken langsung ketua kpu, hasyim asyari, tertanggal 7 april 2024.
metode pembentukan ppk dan pps dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati.
baca juga:kata wabup asa, hidup butuh perencanaan yang detail, apa artinya.?
baca juga:berminat jadi pps? ini tahapan dan jadwal lengkap seleksinya 
serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 dilaksanakan dengan metode seleksi terbuka.
sejauh ini, kpu di daerah masih fokus pada persiapan pembentukan penyelenggara adhoc ppk. 
kemudian bakal dilanjut lagi dan masih di bulan mei 2024, dengan tahapan pembentukan pps. 
metode pendaftaran pun masih menggunakan siakba. 
baca juga:sah, tes ppk dan pps lewat seleksi terbuka, pelantikan 16 mei 2024
baca juga:kpps dan linmas tps lapas ditempati sipir 
ketua kpu bengkulu utara, santoso, menerangkan selain keputusan 476/2024, kpu di daerah masih merujuk keputusan 475 tahun 2024. 
"masih mempedomani aturan lainnya seperti keputusan 475/2024," terang santoso. 
ungkapannya pun senada dengan divisi sosdiklih, parmas dan sdm, dedi mulyadi, yang mengikuti langsung rakor persiapan pembentukan penyelenggara adhoc, sejalan terbitnya keputusan 476/2024 yang menegasi metode pembentukan ppk dan pps. 
"keputusan 475 tahun 2024 juga jadi rujukan yang memuat tehnis perekrutan adhoc," kata dedi mulyadi, mengonfirmasi pertanyaan wartawan via aplikasi perpesanan. 
baca juga:pilkada serentak 2024, bawaslu seleksi panwascam
baca juga:rekrut ulang badan adhoc untuk pilkada 2024 termasuk kpps
lantas bagaimana pola pembentukan penyelenggara adhoc, selain ppk dan pps? 
secara lugas, sudah diterang dalam rujukan lain yang dipakai kpu di daerah. 
mekanisme evaluasi, sudah diterangkan dalam keputusan tertanggal 7 april 2024 itu. 
keputusan yang dituangkan dalam 20 lembar penegasan ini, menjelaskan beberapa langkah evaluasi, salah satunya terhadap kpps. 
baca juga:pilkada 2024, bakal terjadi aksi borong partai?
baca juga:rekrut ulang badan adhoc pilkada tunggu juknis dari kpu ri
skemanya, diterang dalam bab vi tentang evaluasi kinerja. dijelaskan, tujuan dari evaluasi ini, meliputi ; mengetahui pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh badan adhoc; 
sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan yang dilakukan oleh badan adhoc; dan  
menjadi dasar pertimbangan bagi kpu kabupaten/kota dalam melakukan pengangkatan kembali badan adhoc apabila pembentukan badan adhoc dilakukan menggunakan metode pengangkatan kembali.
kpu lewat putusan tersebut, menjelaskan, komponen evaluasi kinerja badan adhoc diperlukan untuk pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan;
baca juga:pilkada bengkulu utara, 2 nama ini penerima mandat golkar
baca juga:dukcapil kejar perekaman data jelang pilkada 
kesesuaian penggunaan anggaran dan koordinasi pada tiap tingkatan yang nantinya akan menjadi hasil penilaian akhir evaluasi kinerja berbentuk kesimpulan. 
"direkomendasikan; atau tidak direkomendasikan," begitu jelas penegasan pada poin ke 3 bab evaluasi kinerja. 
lebih lugas lagi, dijelaskan, ketika hasil akhir evaluasi mendapatkan nilai direkomendasikan, maka ppk dan pps diangkat kembali menjadi ppk dan pps untuk pemilu atau pemilihan selanjutnya; atau 
jika sebaliknya, maka ppk dan pps dapat diganti oleh calon anggota ppk dan pps pada peringkat berikutnya yang masih memenuhi persyaratan dan menyatakan kesediaan. 
baca juga:dorongan maju pilkada bengkulu utara 2024 makin menguat, dukungan untuk asa terus mengalir
baca juga:agustus calon kuat pilkada muncul 
penjelasan di atas, sebelum terbitnya keputusan 475/2024. 
bagaimana melakukan evaluasi terhadap kelompok kerja pemungutan suara atau kpps? 
kpps wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan dan kinerja kepada pps paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.
penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek yang meliputi : mulai dari pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan pada tingkatan kpps; 
baca juga:rekrutmen badan ad hoc pilkada tunggu petunjuk teknis kpu ri
baca juga: proses pencairan kekurangan hibah pilkada 
penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara pemilu; dan hasil laporan berkala. 
penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan pps dan kpps sesuai dengan wilayah kerja kpps.
penghitungan nilai evaluasi kpps menjadi tanggung jawab pps. pps melaporkan hasil penilaian evaluasi kpps kepada kpu kabupaten/kota melalui ppk. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 5 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan