Bawaslu Gelar Rakor Pengawas Adhoc, Evaluasi atau Rekrut Ulang?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 21 Apr 2024 - 20:33

Ketua Bawaslu Bengkulu Utara, Tri Suyanto,SE-Radar Utara/Benny Siswanto-

bawaslu gelar rakor pengawas adhoc, evaluasi atau rekrut ulang?                            radarutara.bacakoran.co - pra pembentukan pengawas adhoc, baru-baru ini dilakukan badan pengawas pemilu atau bawaslu. 
jajaran lembaga pengawasan tahapan elektoral itu, memanggil seluruh jajarannya untuk mengikuti rapat koordinasi atau rakor secara nasional. 
langkah bawaslu ini, tentunya mengiringi telah dirilisnya keputusan kpu nomor 476 tahun 2024 tentang pedoman perekrutan panitia adhoc di lingkungan kpu dalam pilkada serentak 2024. 
lewat beleid itu, selain tetap mempedomani regulasi sebelumnya yakni keputusan kpu nomor 475 tahun 2024. 
baca juga:silat, cabor unggulan bengkulu utara untuk boyong puluhan emas di popda
baca juga:soal program replanting, petugas dikerahkan cek tanaman sawit
penyelenggaran pemilihan 2024 itu juga menegasi, perekrutan panitia pemilihan kecamatan atau ppk serta panitia pemungutan suara atau pps digelar dalam seleksi terbuka. 
lantas bagaimana dengan bawaslu? 
dijumput dari kabar resmi rumpun organisasi bawaslu, mengabarkan soal materi paparan dalam rakor yang sudah digelar. 
konsolidasi internal yang bertajuk rapat kooredinasi itu, menegasi tentang petunjuk teknis atau juknis evaluasi/pembentukan pengawas ad hoc pada pemilihan 2024. 
baca juga:bengkulu ajak unib terus berperan gerakkan ekonomi daerah
baca juga:buaya berjemur dipinggir sungai selagan jadi tontonan warga
dijelaskan pula, output dari evaluasi ini ialah memberikan pemahaman terkait proses evaluasi/pembentukan panwascam, mulai dari proses awal hingga pelantikan. 
selain itu, masih dalam laporan bawaslu, lewat rakor evaluasi ini terdapat formulasi-formulasi yang akan digunakan dalam proses pembentukan panwascam. 
ditegaskan pula, setiap proses tahapan akan dilakukan penyebaran informasi secara luas kepada khalayak atau publik sebagai barisan pengawasan partisipatif yang getol didengung-dengungkan bawaslu. 
 lembaga pengawasan yang kini dikomandoi rahmat bagja, sebagai ketuanya itu, meminta jajaran bawaslu kabupaten/kota, dapat melaksanakan proses yang berintegritas. 
baca juga:polres mukomuko buka layanan sim keliling
baca juga: gong pilikada ditabuh, bawaslu larang paslon gunakan fasilitas negara untuk kampanye
ketua bawaslu bengkulu utara, tri suyanto,se, tak menampik rakor tersebut. dia sendiri hadir langsung dalam acara rakor tersebut, didampingi koordinator sekretariat, taufik akabar pane, se, m.si. 
meski begitu, tri belum mengungkap gamblang, soal bagaimana mekanismenya. dia bilang, tengah menunggu juknis fix yang akan dirilis bawaslu usai rakor ini. 
"segera akan kita sampaikan kepada publik, bagaimana skemanya. poin penting yang ditegaskan dalam rakor adalah penyelenggaraan pembentukan yang berintegritas," terang tri suyanto. 
sebelumnya, ketua bawaslu bengkulu utara (bu), tri suyanto, se, mensinyalkan lembaganya masih meramu petunjuk teknis pengadaan jajaran badan adhoc.
baca juga:pemkab mukomuko bantu 100 ribu bibit sawit unggul untuk petani
baca juga:cara menyimpan kue kering lebaran agar tetap awet dan tidak berjamur. lakukan 5 cara ini...
"belum," jelasnya tri suyanto, saat dikonfirmasi rabu, 17 april 2024, sesaat keputusan kpu nomor 20 tahun 2024 tentang metode perekrutan ppk dan pps pilkada yang sudah terbit. 
bawaslu dalam peranannya, memiliki fungsi mengawasi setiap tahapan kontestasi yang dijalankan oleh penyelenggara elektoral. 
tri juga tak menampik soal ini. pantauan ru, internal bawaslu kini tengah dalam rancang bangun aturan teknis soal perekrutan badan adhocnya. 
dengan sudah gamblangnya, skema perekrutan ppk dan pps pilkada, termasuk timeline waktu yang dijelaskan dalam keputusan kpu nomor 476 tahun 2024.   
baca juga:halal bihalal pererat silaturahmi, perkuat ukuwah islamiyah
baca juga:jika tak mampu membangun total, tolong perbaiki titik terparah. begini kondisi jalan tanjung alai...
bawaslu lazimnya, bakal melanjut dengan pembentukan aturan teknis pengadaan jajaran adhoc yang selevel dengan ppk hingga pps. 
"karena kita di daerah ini kan sifatnya sebagai user, maka kita tunggu," jelasnya. 
untuk diketahui, lewat beleid yang diterbitkan kementerian keuangan atau kemenkeu dan kemudian dibreakdown dengan aturan serumpun. 
diketahuim, besaran honor panwascam tidak berbeda dalam proses elektoral 2024 ini. baik pemilu hingga pilkada. 
baca juga:silat, cabor unggulan bengkulu utara untuk boyong puluhan emas di popda
baca juga:soal program replanting, petugas dikerahkan cek tanaman sawit
indeks honornya untuk ketua sebesar rp 2.200.000 perbulan. sedangkan untuk anggota sebesar rp 1.900.000 perbulannya. 
netralitas asn menjadi salah satu hal yang menjadi cermatan saat tahun politik. bukan suatu keniscayaan, para abdi negara digerakkan.
langkah itu untuk menjadi bagian lokomotif pemenangan yang dilakukan oleh elit-elit, mulai di daerah sampai dengan level pusat. 
ketua bawaslu bengkulu utara (bu), tri suyanto,se, menyampaikan soal netralitas asn,tni,polri serta pejabat yang diatur soal larangan netralitas.
baca juga:bengkulu ajak unib terus berperan gerakkan ekonomi daerah
baca juga:buaya berjemur dipinggir sungai selagan jadi tontonan warga
netralitas, kata dia, menjadi salah satu bagian dari hal yang perlu mendapatkan dukungan lintas lembaga mulai dari pusat dan daerah. 
bawaslu sangat meyakini, kata tri, setiap lembaga dan telah dibuktikan dengan laga-laga preventif yang telah dilakukan.
sehingga penyelenggaraan kontestasi yang digelar 2024, mulai dari pemilu dan pilkada, terselenggara dengan semangat mendukung kontestasi berkepastian hukum dan fair. 
"langkah-langkah penguatan juga terus dilakukan. salah satumya soal tim pemeriksa daerah dan di daerah juga sudah memiliki komitmen yang sama, untuk mendukung penyelenggaran kontestasi yang fair dan profesional," ujarnya. 
baca juga:buaya berjemur dipinggir sungai selagan jadi tontonan warga
baca juga:polres mukomuko buka layanan sim keliling
tim pemeriksa daerah (tpd), dibentuk bersamaan dengan rakor penyelenggaraan pemilu yang digelar dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) yang turut dihadiri langsung presiden joko widodo atau jokowi. 
diketahui, tpd dkpp provinsi bengkulu periode tahun 2023-2024 dari unsur kpu adalah dodi hendra supiarso dan bapak emex verzoni. dari unsur bawaslu, faham syah, s.pd.i.m.pd.i (ketua bawaslu provinsi bengkulu) dan eko sugianto, s.p.m.si (anggota bawaslu provinsi bengkulu).
dari sisi manajemen, menekan angka mobilisasi atau politisasi asn hingga program pemerintah, mendagri juga sudah memberlakukan aturan di sektor merit. 
mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 april 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negari atau mendagri. 
baca juga: gong pilikada ditabuh, bawaslu larang paslon gunakan fasilitas negara untuk kampanye
baca juga:pemkab mukomuko bantu 100 ribu bibit sawit unggul untuk petani
regulasi tersebut, berdasarkan surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj tentang kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
surat mendagri tito karnavian itu, diteken 29 maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh indonesia.
catatan ru, direktif pemerintah yang merujuk pada beleid yang ditegas uu nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota itu, sempat digugat ke mahkamah konstitusi atau mk. 
tapi, perkara konstitusi yang dimohonkan oleh perkumpulan maha bidik indonesia yang diwakili oleh moch ojat sudrajat s, hapid, s.hi., m.h., dan muhamad madroni pada 29 maret 2022 itu, akhirnya dicabut. 
baca juga:cara menyimpan kue kering lebaran agar tetap awet dan tidak berjamur. lakukan 5 cara ini...
baca juga:halal bihalal pererat silaturahmi, perkuat ukuwah islamiyah
itu artinya, penerapan pasal-pasal yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pilkada 2024 tersebut berlaku. 
persis 2 tahun kemudian, tepatnya 29 maret 2024, mendagri menurunkan direktifnya. kemudian melarang kepala daerah melalukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.  
dasarnya juga jelas, tito mengutip pasal 71 ayat (2) uu pilkada. aturan tersebut, juga berlaku bagi kepala daerah yang berstatus penjabat. 
sanksi pelanggaran ini, ketika kepala daerah itu nantinya menjadi petahana, maka akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota. 
baca juga:jaksa dalami perkara dugaan korupsi anggaran rsud mukomuko
baca juga:silat, cabor unggulan bengkulu utara untuk boyong puluhan emas di popda
pelarangan mutasi atau pelantikan pejabat sebelum ada ijin mendagri ini, kalau ditarik mundur, maka sudah berlaku efektif sejak 22 april 2024. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan