Perekrutan Panwascam Lebih Dulu?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 18 Apr 2024 - 22:26

Ketua Bawaslu Bengkulu Utara (BU), Tri Suyanto, SE-Radar Utara/Benny Siswanto-

perekrutan panwascam lebih dulu?                            radarutara.bacakoran.co - seleksi panitia adhoc di lingkungan badan pengawas pemilu atau bawaslu dilakukan lebih dulu?
prediksi ini berangkat dari logika, lembaga pengawasan itu, harus lebih siap dari sisi perangkat dan sistem untuk mengawasi tahapan oleh penyelenggara pilkada. 
ketua bawaslu bengkulu utara (bu), tri suyanto, se, mensinyalkan lembaganya masih meramu petunjuk teknis pengadaan jajaran badan adhoc.
"belum," jelasnya tri suyanto, saat dikonfirmasi rabu, 17 april 2024, sesaat keputusan kpu nomor 20 tahun 2024 tentang metode perekrutan ppk dan pps pilkada yang sudah terbit. 
baca juga:jaksa dilarang terlibat tender proyek
baca juga:cipta jingle dan maskot pilkada, kpu provinsi bengkulu siapkan puluhan juta 
bawaslu dalam peranannya, memiliki fungsi mengawasi setiap tahapan kontestasi yang dijalankan oleh penyelenggara elektoral. 
tri juga tak menampik soal ini. pantauan ru, internal bawaslu kini tengah dalam rancang bangun aturan teknis soal perekrutan badan adhocnya. 
dengan sudah gamblangnya, skema perekrutan ppk dan pps pilkada, termasuk timeline waktu yang dijelaskan dalam keputusan kpu nomor 476 tahun 2024.   
bawaslu lazimnya, bakal melanjut dengan pembentukan aturan teknis pengadaan jajaran adhoc yang selevel dengan ppk hingga pps. 
baca juga:pilkada 2024, bakal terjadi aksi borong partai?
baca juga:realisasikan dd 2024, pemdes pasar tebat sukses salurkan blt dd dan titik nol pembangunan fisik
"karena kita di daerah ini kan sifatnya sebagai user, maka kita tunggu," jelasnya. 
untuk diketahui, lewat beleid yang diterbitkan kementerian keuangan atau kemenkeu dan kemudian dibreakdown dengan aturan serumpun. 
diketahuim, besaran honor panwascam tidak berbeda dalam proses elektoral 2024 ini. baik pemilu hingga pilkada. 
indeks honornya untuk ketua sebesar rp 2.200.000 perbulan. sedangkan untuk anggota sebesar rp 1.900.000 perbulannya. 
baca juga:perkuat silaturahmi, kecamatan batik nau gelar halal bihalal
baca juga:585 pinjol ilegal dan pinri diblokir
netralitas asn menjadi salah satu hal yang menjadi cermatan saat tahun politik. bukan suatu keniscayaan, para abdi negara digerakkan.
langkah itu untuk menjadi bagian lokomotif pemenangan yang dilakukan oleh elit-elit, mulai di daerah sampai dengan level pusat. 
ketua bawaslu bengkulu utara (bu), tri suyanto,se, menyampaikan soal netralitas asn,tni,polri serta pejabat yang diatur soal larangan netralitas.
netralitas, kata dia, menjadi salah satu bagian dari hal yang perlu mendapatkan dukungan lintas lembaga mulai dari pusat dan daerah. 
baca juga:lepas 257 siswa/i, drs kaman apresiasi prestasi & suksesnya pelepasan pelajar sman 02 bu
baca juga: pemprov bengkulu targetkan 7 pr pembangunan tuntas
bawaslu sangat meyakini, kata tri, setiap lembaga dan telah dibuktikan dengan laga-laga preventif yang telah dilakukan.
sehingga penyelenggaraan kontestasi yang digelar 2024, mulai dari pemilu dan pilkada, terselenggara dengan semangat mendukung kontestasi berkepastian hukum dan fair. 
"langkah-langkah penguatan juga terus dilakukan. salah satumya soal tim pemeriksa daerah dan di daerah juga sudah memiliki komitmen yang sama, untuk mendukung penyelenggaran kontestasi yang fair dan profesional," ujarnya. 
tim pemeriksa daerah (tpd), dibentuk bersamaan dengan rakor penyelenggaraan pemilu yang digelar dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) yang turut dihadiri langsung presiden joko widodo atau jokowi. 
baca juga:pasca pelatihan, tim rmc p3pd bengkulu monev desa di padang jaya. begini targetnya...
baca juga: elva hartati siap maju pilgub bengkulu
diketahui, tpd dkpp provinsi bengkulu periode tahun 2023-2024 dari unsur kpu adalah dodi hendra supiarso dan bapak emex verzoni. dari unsur bawaslu, faham syah, s.pd.i.m.pd.i (ketua bawaslu provinsi bengkulu) dan eko sugianto, s.p.m.si (anggota bawaslu provinsi bengkulu).
dari sisi manajemen, menekan angka mobilisasi atau politisasi asn hingga program pemerintah, mendagri juga sudah memberlakukan aturan di sektor merit. 
mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 april 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negari atau mendagri. 
regulasi tersebut, berdasarkan surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj tentang kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
baca juga:jaksa dilarang terlibat tender proyek
baca juga:cipta jingle dan maskot pilkada, kpu provinsi bengkulu siapkan puluhan juta 
surat mendagri tito karnavian itu, diteken 29 maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh indonesia.
catatan ru, direktif pemerintah yang merujuk pada beleid yang ditegas uu nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota itu, sempat digugat ke mahkamah konstitusi atau mk. 
tapi, perkara konstitusi yang dimohonkan oleh perkumpulan maha bidik indonesia yang diwakili oleh moch ojat sudrajat s, hapid, s.hi., m.h., dan muhamad madroni pada 29 maret 2022 itu, akhirnya dicabut. 
itu artinya, penerapan pasal-pasal yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pilkada 2024 tersebut berlaku. 
baca juga:pilkada 2024, bakal terjadi aksi borong partai?
baca juga:realisasikan dd 2024, pemdes pasar tebat sukses salurkan blt dd dan titik nol pembangunan fisik
persis 2 tahun kemudian, tepatnya 29 maret 2024, mendagri menurunkan direktifnya. kemudian melarang kepala daerah melalukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.  
dasarnya juga jelas, tito mengutip pasal 71 ayat (2) uu pilkada. aturan tersebut, juga berlaku bagi kepala daerah yang berstatus penjabat. 
sanksi pelanggaran ini, ketika kepala daerah itu nantinya menjadi petahana, maka akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota. 
pelarangan mutasi atau pelantikan pejabat sebelum ada ijin mendagri ini, kalau ditarik mundur, maka sudah berlaku efektif sejak 22 april 2024. (*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 19 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan