Bawaslu Mantapkan Persiapan Sidang PHPU

Reporter: Dodi Haryanto |

Editor: Ependi |

Senin , 15 Apr 2024 - 21:16

Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Puadi. Foto: bawaslu.go.id--

RADARUTARA.BACAKORAN.CO- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memantapkan persiapan dalam menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), atau sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Bawaslu RI Puadi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pembekalan terhadap seluruh jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menghadapi PHPU.

“Bahkan Bawaslu telah melakukan konsolidasi data pengawasan, baik dari dimensi pencegahan maupun penindakan,” kata Puadi melalui keterangan resmi, Senin (15/4/2024).

Menurut Puadi, pihaknya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya sesuai dengan data dan hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam persidangan.

Sebagai informasi, MK membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara PHPU Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

"Kami, majelis hakim, bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan meskipun ini persidangan terakhir, bisa diakomodasi melalui kesimpulan," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, melalui keterangan resmi, pada akhir sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024.

Suhartoyo mengatakan, bahwa tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres 2024 sebelumnya tidak wajib.

Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.

Sesuai dengan linimasa yang tertera di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tahapan pengucapan putusan maupun penyampaian salinan putusan untuk perkara PHPU Pilpres akan digelar pada Senin (22/4/ 2024).

bawaslu mantapkan persiapan sidang phpu                            radarutara.bacakoran.co- badan pengawas pemilu (bawaslu) ri memantapkan persiapan dalam menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum (phpu), atau sengketa pemilu 2024 di mahkamah konstitusi (mk).
anggota bawaslu ri puadi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pembekalan terhadap seluruh jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menghadapi phpu.
“bahkan bawaslu telah melakukan konsolidasi data pengawasan, baik dari dimensi pencegahan maupun penindakan,” kata puadi melalui keterangan resmi, senin (15/4/2024).
menurut puadi,  pihaknya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya sesuai dengan data dan hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam persidangan.
baca juga: skuad garuda, tim dengan lonjakan peringkat tertinggi dunia
baca juga:mendagri ingatkan kepala daerah soal pangan dan keselamatan jelang arus mudik
sebagai informasi, mk membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara phpu pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.
"kami, majelis hakim, bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan meskipun ini persidangan terakhir, bisa diakomodasi melalui kesimpulan," kata ketua mahkamah konstitusi suhartoyo, melalui keterangan resmi, pada akhir sidang lanjutan perkara phpu pilpres 2024.
suhartoyo mengatakan, bahwa tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan phpu pilpres 2024 sebelumnya tidak wajib.
namun, pada perkara phpu pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga mk mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.
 baca juga:ojk-kemendagri perkuat tim percepatan akses keuangan daerah
baca juga:stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk penanganan dampak covid-19 resmi berakhir
sesuai dengan linimasa yang tertera di dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, tahapan pengucapan putusan maupun penyampaian salinan putusan untuk perkara phpu pilpres akan digelar pada senin (22/4/ 2024).
 
dugaan kecurangan pemilu, ini kata pengamat
pengamat politik dari universitas al azhar indonesia, ujang komarudin, menyatakan sulit untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu melalui bantuan sosial (bansos) pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilpres 2024 di mahkamah konstitusi (mk).
"bisa jadi memang sulit untuk bisa membuktikan tuduhan kecurangan melalui bansos. oleh karena itu, patut kita cermati secara objektif dalam konteks mengamati dan menilai persidangan yang sedang berjalan," kata ujang melalui keterangan resmi, seperti dilansir antara.
menurut ujang, tim hukum pasangan calon nomor urut 1 anies baswedan-muhaimin iskandar dan pasangan calon nomor urut 03 ganjar pranowo-mahfud md akan kewalahan saat persidangan di mk.
baca juga:perputaran ekonomi libur lebaran 2024 diproyeksikan capai rp276,11 triliun
baca juga:bantuan kemanusiaan pemerintah indonesia tiba di port sudan
tuduhan politisasi bansos sebagai salah satu alasan kemenangan pasangan calon nomor urut 02 yakni prabowo-gibran, tambah ujang, sejauh ini belum ada bukti yang cukup sehingga tudingan tersebut hanya bersifat argumentasi.
argumentasi itu mudah dipatahkan sebagaimana telah disampaikan tim hukum prabowo-gibran, otto hasibuan, bahwa masih banyak daerah atau wilayah yang tidak tersentuh bansos, tetapi hasilnya prabowo-gibran tetap menang telak.
bahkan, kata ujang, tidak hanya di pelosok daerah yang tidak terjangkau bansos, sama halnya dengan daerah pemilihan luar negeri yang jelas tidak ada bansos, namun prabowo-gibran tetap unggul.
"di luar negeri 02 menang banyak suaranya dari 01 dan 03, tidak diberi bansos. jadi, itu juga menjadi dalil kedua untuk membantah tuduhan-tuduhan soal bansos, baik dari capres 01 maupun 03," ujarnya.
baca juga:h-4 diprediksi jadi puncak arus mudik 2024
baca juga:kemendikbudristek dan komisi x dpri bahas ferienjob hingga seleksi guru asn pppk
ujang menyebutkan,  posisi prabowo-gibran masih di atas angin karena posisinya di mk lebih kuat dibandingkan pasangan anies-muhaimin dan ganjar-mahfud.
secara hukum, ujang berpendapat alasan bansos sebagai dasar untuk menuntut diskualifikasi prabowo-gibran dan meminta pemilu ulang memiliki argumentasi yang sangat lemah.
"bansos disalurkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk memenangkan pasangan calon tertentu," katanya.
ujang menegaskan ada atau tidak adanya pemilu, bansos memang sejatinya dibutuhkan oleh masyarakat karena masih banyak yang harus dibantu oleh pemerintah. (*)
 
sumber : infopublik.id

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan