Sentralistik Tata Kelola CSR, Belum Rambah Pelaku UMKM

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 05 Apr 2024 - 20:14

ILUSTRASI Corporate Social Responsibility-Gramedia.com-

sentralistik tata kelola csr, belum rambah pelaku umkm                             radarutara.bacakoran.co - perluasan program corporate social responsibility atau csr di daerah, sudah perlu dilakukan.
sokongan dana csr dari perusahaan-perusahaan yang dihimpun forum tangggungjawab sosial lingkungan perusahaan (tjslp) di kabupaten bengkulu utara (bu), praktis cenderung terpusat. 
di tataran lapangan, potensi konflik horizontal antara warga dan perusahaan dipastikan masih harus menjadi cermatan bersama.
sentralistik pengelolaan anggaran csr oleh daerah, yang nyatanya menjadi modus operandi dalam mega korupsi anyar yang digarap kejaksaan agung (kejagung). 
baca juga:desa ini keramat, warganya minta wabup asa maju sebagai bupati bengkulu utara
baca juga: gasak honda beat warga giri kencana, dpo 11 bulan ini, diborgol polisi
dalam skandal korupsi timah, menempatkan csr sebagai alibi para tersangka, selama bertahun-tahun sebelum kemudian dibongkar praktik curangnya.   
pegiat sosial daerah, alfian yudiansyah, s.sos, menilai sentralistik pengelolaan dana csr di daerah, harus segera dilakukan penyelarasan dan perluasan program. 
"walau pun saat ini sudah dilakukan memang. tapi, didominasi oleh kebutuhan infrasktruktur," ungkapnya. 
sementara, csr yang dipayungi oleh undang-undang ini, dimaksudkan menjaga iklim investasi, antara investor dengan kawasan sosial di wilayah bisnisnya. 
baca juga:gak pakai ribet, ini cara jitu agar pohon durian cepat berbuah
baca juga:ini jadwal tutup pabrik sawit sebelum lebaran, harga cenderung turun 
"baik itu seperti desa penyangga dan program lainnya yang bertujuan menjaga hubungan perusahaan dan lingkungan sosial," ujarnya.
dia tak menampik, secara praktik, sebenarnya sudah dimulai tahun lalu oleh daerah atas pengelolaan anggaran 3 persen dari total laba bersih perusahaan itu.
dimana, sudah mengakomodir kebutuhan dana dukungan untuk pendamping pasien yang dirawat di rumah sakit. 
mulai dari rujukan di tingkat kabupaten, provinsi sampai dengan ke luar provinsi. namun pemanfaatan hasil himpun csr itu, harus terus dikembangkan pada sektor lainnya. 
baca juga:ojk bengkulu dorong masyarakat manfaatkan slik
baca juga:pasang barier di titik rawan kecelakaan lintas barat sumatera 
salah satunya, kata dia, perlu juga dilakukan menyikapi kebutuhan unit pemadam kebakaran di daerah yang masih kelabakan dalam manajemen kebakaran. 
sebaran unit kendalinya, yang relatif belum memberikan jangkauan yang selaras dengan luas wilayah daerah saat ini.
perluasan lagi juga perlu dilakukan dengan membangun sistem ekonomi di masyarakat. dimana, csr juga menjadi basis pendanaan bagi pelaku umkm di daerah misalnya, ini juga perlu dilakukan.
"masyarakat saat ini masih dalam pengaruh putaran setan dana rentenir. ini terjadi karena dilema di masyarakat. di satu sisi, akses perbankan juga belum mumpuni mengakomodi pelaku usaha," ungkapnya. 
baca juga: mediasi sengketa batas bu dan lebong kembali diagendakan
baca juga:juni, gardu induk arga makmur beroperasi? 
anggota dprd bu dari pks, agustanto, sependapat soal perluasan program csr itu. fasilitas damkar, berikut dengan sarana dan prasarana penunjang, memang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dipikirkan bersama. 
dengan kondisi fiskal yang terbatas, ditambah lagi adanya penugasan-penugasan pada slot-slot anggaran yang mestinya dapat lebih leluasa digunakan daerah. 
seperti dana alokasi umum (dau), memang kian menyulitkan ruang gerak perencanaan anggaran yang otonom. 
"maka perluasan fungsi csr yang dimotori tjslp ini, patut dilakukan. dan sudah berjalan. tahun ini dengan mengakomodir anggaran khusus dana bagi pendamping pasien tidak mampu yang harus dirawat di rumah sakit," ujarnya, kemarin. 
baca juga:desa ini keramat, warganya minta wabup asa maju sebagai bupati bengkulu utara
baca juga: gasak honda beat warga giri kencana, dpo 11 bulan ini, diborgol polisi
"program positif ini, merupakan rumpun regulasi turunan atas perda jamkesda yang merupakan inisiasi dewan," sambungnya lagi menjelas. 
rentet kejadian kebakaran yang belakangan kerap terjadi, dinilai agustanto harusnya sudah menjadi warning bagi pemerintah daerah soal urgensi unit-unit kendali damkar.
upaya daerah yang berhasil melobi pusat, sehingga menjadi obyek program hibah dari negara jepang, turut diakui legislatif sebagai upaya cerdas menyikapi ruang gerak fiskal terbatas yang menjadi kasus laten di banyak daerah.
"tinggal lagi, manajemen opd terkait untuk jangka pendek dan jangka panjang tentang kebutuhan damkar ini harus dilakukan," ungkapnya. 
baca juga:gak pakai ribet, ini cara jitu agar pohon durian cepat berbuah
baca juga: pemprov bengkulu berikan himbauan pada pemudik idul fitri 1445 h.
"termasuk forum tjslp bisa memainkan peran," susulnya lagi menegas. 
dia menegas, jika tidak segera mungkin dilakukan, maka justifikasi negatif terhadap pemerintahan di daerah, lama-lama juga akan terjadi. 
terpisah, kepala satpol pp dan damkar bu, sasman,s.sos, mm, mengatakan desain penempatan damkar secara umum sudah dilakukan. 
langkah mencari solusi, untuk dapat meng-upgrade fasilitas damkar yang fungsinya juga sangat luas, lebih kurang hingga belasan item, kata sasman, terus dilakukan daerah.
baca juga:ini jadwal tutup pabrik sawit sebelum lebaran, harga cenderung turun 
baca juga:sertifikasi belasan miliar belum cair, ini alasannya
walau pun, terus dia lagi, kendala keterbatasan anggaran di daerah yang terjadi. kondisi semacam ini, kata sasman, tidak hanya terjadi di bengkulu utara, tapi banyak di daerah lain juga. 
"maka lewat arahan bapak bupati mian, alhamdulillah daerah kita ini menjadi obyek program hubungan diplomatis indonesia-jepang. kita mendapatkan 3 unit kendaraan, untuk menunjang fungsi damkar," kata sasman. 
kepastian program yang sudah dileges pusat dan diterima daerah, kata sasman, menjadi jawaban atas upaya daerah menyikapi kondisi pelik dan dilematis akan kebutuhan unit damkar di daerah yang memiliki 215 desa, 5 kelurahan dan tersebar di 19 kecamatan. 
"tata kelola damkar, tentu terus dilakukan evaluasi. seturut dengan perkembangan dan kebijakan fiskal di daerah dan juga pusat pusat. sembari mengintip, program-program lain yang memungkinkan untuk ditarik ke daerah kita," ungkapnya memungkas. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan