Wujudkan Pembangunan Daerah, Perencanaan Mesti Selaras dengan RPJMD

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Selasa , 26 Mar 2024 - 21:18

Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE, MM, Ak, CA, CPA, CPI, mengingatkan pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD agar memahami Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. -Radar Utara/Wahyudi-

Bupati juga akui, selama ini masih banyak permasalahan dalam perencanaan. Karena masih ada OPD yang membuat kegiatannya diluar dari RPJMD.

Melalui sistem aplikasi SIPD ini, diharapkan Bupati tidak ada lagi ditemukan permasalahan seperti ini. Karena semua sudah diatur melalui sistem secara online.

Dan aplikasi SIPD ini akan menunjukkan target-target mana saja yang harus diprioritaskan yang sesuai RPJMD yang telah disusun sebelumnya.

"Kegiatan yang di programkan OPD juga tidak harus banyak, tapi lihatlah sejauh mana kegiatan itu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Bupati juga menekankan, mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh OPD harus mulai membiasakan menggunakan sistem online yang terintegrasi seperti SIPD ini.

Keunggulan lainnya, SIPD ini juga akan mengurangi titipan-titipan program atau pokir.

Sebab semuanya sudah berbasis online. Siapapun nantinya yang jadi Kepala Daerah tetap akan mengikuti sesuai sistem yang sudah disusun sebelumnya.

"Intinya program yang tidak selaras dengan RPJMD tidak akan bisa dijalankan," demikian Bupati. (rel/adv)

wujudkan pembangunan daerah, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - bupati mukomuko, h. sapuan, se, mm, ak, ca, cpa, cpi, mengingatkan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (opd) yang ada di daerah ini. 
agar dapat memahami apa itu sistem informasi pemerintah daerah (sipd) sesuai amanat permendagri nomor 70 tahun 2019. 
menurut sapuan, jika opd sudah memahami apa itu sipd maka semua program pembangunan daerah akan dapat terwujud dan dilaksanakan dengan baik. 
sebab sipd ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur. 
baca juga:pemdes kualalangi geber pembangunan fisik, blt-dd diserahkan kepada 23 kpm
baca juga: pemdes karang pulau titik nol pembangunan fisik dan salurkan blt-dd ta 2024
selain perencanaan pembangunan dan keuangan daerah melalui sipd dan memastikan singkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah serta antar perencanaan-perencanaan pembangunan daerah.
"sekarang ini, tidak ada lagi mengajukan kegiatan atau program di tengah jalan. jadi semua kegiatan atau  program, harus diajukan dan dibahas dari bawah. mulai dari musrenbang desa, kecamatan hingga kabupaten," tegas bupati sapuan.
setelah itu dilaksanakan maka pemerintah daerah membahas rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan hasil musrenbang desa dan musrenbang kecamatan berdasarkan skala prioritas atau pelayanan umum dasar masyarakat. 
setelah tersusun pada rkpd maka pemerintah mengajukan berkas kebijakan umum apbd prioritas dan plafon anggaran sementara (kua ppas) ke dprd kabupaten mukomuko. 
baca juga:longsor di jalinbar putri hijau belum tersentuh. ini kata camat...
baca juga: mantan kepala sekolah, ini yang akan dilakukan bambang am di kecamatan napal putih
agar usulan rencana pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dapat disetujui. jika sudah disetujui maka kegiatan itu akan langsung  terkunci di sipd dan tidak bisa dirubah lagi.
"itu tidak bisa dirubah lagi baik nama kegiatan atau lokusnya. bisa saja dirubah, tapi prosesnya lama. makanya saya minta semua opd harus pahami betul apa itu sipd. agar pada saat pengisian tidak ada masalah di kemudian hari," ingatnya.
bupati juga akui, selama ini masih banyak permasalahan dalam perencanaan. karena masih ada opd yang membuat kegiatannya diluar dari rpjmd. 
melalui sistem aplikasi sipd ini, diharapkan bupati tidak ada lagi ditemukan permasalahan seperti ini. karena semua sudah diatur melalui sistem secara online. 
baca juga: pemkab mukomuko berhasil turunkan angka kemiskinan menjadi 10,76 persen
baca juga:desa diminta manfaatkan operator siks-ng perbaiki dtks
dan aplikasi sipd ini akan menunjukkan target-target mana saja yang harus diprioritaskan yang sesuai rpjmd yang telah disusun sebelumnya.
"kegiatan yang di programkan opd juga tidak harus banyak, tapi lihatlah sejauh mana kegiatan itu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
bupati juga menekankan, mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh opd harus mulai membiasakan menggunakan sistem online yang terintegrasi seperti sipd ini. 
keunggulan lainnya, sipd ini juga akan mengurangi titipan-titipan program atau pokir. 
baca juga:jelang pilkada, mulai muncul kandidat balon bupati mukomuko
baca juga: kabarnya, sekretaris daerah mukomuko dipanggil jaksa. diduga terkait masalah ini...
sebab semuanya sudah berbasis online. siapapun nantinya yang jadi kepala daerah tetap akan mengikuti sesuai sistem yang sudah disusun sebelumnya.
"intinya program yang tidak selaras dengan rpjmd tidak akan bisa dijalankan," demikian bupati. (rel/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan