Stabilitas Jalur Mudik Mendesak

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 17 Mar 2024 - 20:54

Salah satu ruas jalur mudik yang perlu diwaspadai, karena rawan longsor-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Sebagai komponen penyelenggara pemerintahan di daerah, memiliki kewajiban untuk menyukseskan penyelenggaraan program nasional," politisi Golkar ini mengingatkan.

Lebih jauh, langkah saling aktif juga perlu dilakukan Pemda BU juga pihak balai, menyikapi fakta paket proyek nasional itu wajib rampung pada November 2024.

Tak kalah penting juga, terus dia lagi, konsolidasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah desa, menyikapi dinamika yang muncul.

"Memang situasi ini memberikan dilematika tersendiri. Kerusakan jalan memang satu fakta tak bisa dibantah. Tapi dari sisi tertentu, sudah dilakukan upaya pemerintah dan juga pemerintah daerah serta kepentingan umum lainnya yang harus menjadi pertimbangan serius," jelasnya lagi.

Disinggung sikap DPRD? Juhaili menegaskan, legislatif akan sangat mendukung upaya-upaya solutif yang perlu dilakukan.

Termasuk, kemungkinan tukar guling status kewenangan pada ruas yang kini menjadi lokus persoalan sosial di masyarakat. Dari sisi regulasi, kata dia, masih terbuka kemungkinan untuk dilakukan.

"Tinggal lagi kita mencari opsi terbaiknya, karena penyelenggaraan pemerintahan ini kan yang harus dijaga adalah stabilitas nasional-daerah, di dalamnya terdapat masyarakat, kemudian program nasional serta stabilitas ekonomi dan politik," ungkapnya.

Pemda BU saat ini tengah menelaah surat yang disampaikan Camat Batiknau, perihal deadlock sosialisasi oleh BPJN Wilayah Bengkulu beberapa waktu lalu yang digelar di Kantor Camat Batiknau.

Poin pokoknya adalah lanjutan paket proyek strategis nasional itu, belum dapat dilakukan karena akan berimbas dengan pengalihan sementara arus lalulintas ke ruas eks Jalinbar.

Langkah itu ditolak mentah-mentah masyarakat setempat, khususnya untuk armada pengangkut batubara yang selalu overkapasitas hingga ugal-ugalan dan merusak jalan hingga menyebabkan kecelakaan itu.

stabilitas jalur mudik mendesak                            radarutara.bacakoran.co - kepastian status di ruas alternatif eks jalinbar yang persoalannya kian melebar, mesti disikapi cepat pemerintah daerah. 
bukan hanya soal pelaksanaan paket kegiatan anggaran dari apbn yang merupakan renstra nasional, terancam gagal. 
praktis menghitung hari, jalur tersebut bakal menjadi laluan arus mudik di lintas barat sumatera. gejolak sosial, harus segera disikapi serius demi kepentingan nasional. 
wakil ketua 1 dprd bengkulu utara (bu), juhaili, sip, saat dibincangi atas persoalan infrastruktur nasional di kawasan kecamatan ketahun dan batiknau itu, menilai perlu langkah cepat daerah. 
baca juga:hut ke-305 kota bengkulu, ini harapan pemprov bengkulu
baca juga:proyek patung pejuang dan harimau di bundaran kota disiapkan rp900 juta
"jangan sampai dinamika sosial ini, memberikan justifikasi negatif kepada daerah. ini harus kita hindari. tinggal lagi melakukan pemetaan persoalan. karena tidak lama lagi arus mudik," ujarnya, belum lama ini. 
politisi golkar yang menjadi pendulang suara tertinggi pada seluruh caleg dprd provinsi bengkulu yang bertotal 45 orang itu, menilai pengambilan langkah cepat sudah harus dilakukan. 
"secara ekonomi kita akan dirugikan ketika proyeknya gagal atau ditunda. karena persoalan kita di daerah ini kan persoalan laten: keterbatasan anggaran. maka proyek ini sangat strategis," ungkapnya. 
secara politis, lanjut dia, terganjalnya proyek apbn yang menjadi paket rencana strategis nasional yang sudah terhambat sejak 2022, akan menciptkan trust negatif pusat terhadap daerah. 
baca juga:kemiskinan di mukomuko turun menjadi 10,76 persen
baca juga:breaking news: rumah dan ruko di terminal desa marga sakti terbakar
sudah barang tentu, lanjut dia, persoalan ini mesti disikapi secara aktif oleh daerah, selaku pemilik wilayah. 
walaupun secara hukum, pelaksana proyek ini adalah balai penyelenggara jalan nasional atau bpjn wilayah bengkulu, selaku satuan kerja atau satker di bawah kementerian pupr.
"sebagai komponen penyelenggara pemerintahan di daerah, memiliki kewajiban untuk menyukseskan penyelenggaraan program nasional," politisi golkar ini mengingatkan. 
lebih jauh, langkah saling aktif juga perlu dilakukan pemda bu juga pihak balai, menyikapi fakta paket proyek nasional itu wajib rampung pada november 2024. 
baca juga:renovasi rtlh rampung, ketang tempati rumah barunya
baca juga:kepala sekolah sd dan smp dilatih isi dapodik tahun 2025
tak kalah penting juga, terus dia lagi, konsolidasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah desa, menyikapi dinamika yang muncul. 
"memang situasi ini memberikan dilematika tersendiri. kerusakan jalan memang satu fakta tak bisa dibantah. tapi dari sisi tertentu, sudah dilakukan upaya pemerintah dan juga pemerintah daerah serta kepentingan umum lainnya yang harus menjadi pertimbangan serius," jelasnya lagi. 
disinggung sikap dprd? juhaili menegaskan, legislatif akan sangat mendukung upaya-upaya solutif yang perlu dilakukan. 
termasuk, kemungkinan tukar guling status kewenangan pada ruas yang kini menjadi lokus persoalan sosial di masyarakat. dari sisi regulasi, kata dia, masih terbuka kemungkinan untuk dilakukan. 
baca juga:potensi ada tersangka baru, jaksa kembangkan perkara korupsi rsud mukomuko
baca juga:breaking news! tenggelam di irigasi lubuk pinang, bocah 4 tahun dikabarkan meninggal dunia
"tinggal lagi kita mencari opsi terbaiknya, karena penyelenggaraan pemerintahan ini kan yang harus dijaga adalah stabilitas nasional-daerah, di dalamnya terdapat masyarakat, kemudian program nasional serta stabilitas ekonomi dan politik," ungkapnya. 
pemda bu saat ini tengah menelaah surat yang disampaikan camat batiknau, perihal deadlock sosialisasi oleh bpjn wilayah bengkulu beberapa waktu lalu yang digelar di kantor camat batiknau. 
poin pokoknya adalah lanjutan paket proyek strategis nasional itu, belum dapat dilakukan karena akan berimbas dengan pengalihan sementara arus lalulintas ke ruas eks jalinbar. 
langkah itu ditolak mentah-mentah masyarakat setempat, khususnya untuk armada pengangkut batubara yang selalu overkapasitas hingga ugal-ugalan dan merusak jalan hingga menyebabkan kecelakaan itu. 
baca juga:ini waktu yang tepat menggunakan rem tangan saat mengemudi
baca juga:masuk 12 besar ppd 2024, tim penilai turun ke bengkulu
sebelumnya, ketua asosiasi pemilik ijin usaha pertambangan (iup) provinsi bengkulu, sutarman, berkeberatan ketika batubara dinilai sebagai penyebab utama kerusakan jalan. 
versinya, batubara merupakan produk tambang yang memberikan devisa tidak kurang 4 triliun saban tahunnya di provinsi bengkulu. 
"jadi selain asosiasi pemilik iup, masih ada asosiasi transportasi dan niaga lainnya. jadi keduanya, merupakan satu hal yang berbeda," ungkapnya. 
maka ketika opsi pembangunan jalur khusus atau houling, sutarman menilai perlunya pembahasan lintas pemangku kepentingan. 
baca juga:hut ke-305 kota bengkulu, ini harapan pemprov bengkulu
baca juga:proyek patung pejuang dan harimau di bundaran kota disiapkan rp900 juta
pasalnya, pelaksanaannya akan melibatkan lintas pelaku niaga, bukan hanya batubara. maka kehadiran asosiasi lainnya sangat penting untuk turut hadir dalam pembahasan.
"upaya kami menggunakan pelabuhan titan, sudah kami bincangkan dengan gubernur. tapi masih mengalami beberapa kendala yang perlu dilakukan penyesuaian," ujarnya. 
meski begitu, sutarman menilai penggunaan armada laut via titan sangat mungkin, untuk menekan cost yang harus dikeluarkan perusahaan, untuk menempatkan hasil tambangnya sebelum diekspor. 
"yang memungkinkan titan. karena disana ijinnya umum. kalo injatama ga bisa, karena mereka ijin khusus. jadi kalo lewat injatama, otomatis ekspor akan menggunakan nama mereka, makanya titan dipilih," bebernya. (*)