57 Berkas PPPK Dikembalikan BKN ke Daerah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 13 Mar 2024 - 20:41

Ilustrasi PPPK-pastipas.id-

57 berkas pppk dikembalikan bkn ke daerah                            radarutara.bacakoran.co - hasil verifikasi atas usulan nomor induk (ni) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk dari kabupaten bengkulu utara (bu), ada yang dikembalikan ke daerah. 
badan kepegawaian negara atau bkn, menilai setidaknya 57 berkas yang diusulkan daerah ini, tidak sesuai sehingga dikembalikan ke daerah ini untuk dilakukan perbaikan.
kabar ini sebagaimana mencermati paparan progres penetapan ni pppk oleh bkn regional vii palembang yang memiliki cakupan wilayah kerja menyebar pada 4 provinsi itu.
dicatat sebagaimana paparan dalam laporannya. berkas yang dikembalikan ke daerah itu, berasal dari formasi pppk tenaga kesehatan atau nakes sebanyak 7 berkas. 
baca juga:serius tata kawasan pantai panjang
baca juga:ombak laut tak bersahabat, lalulintas ke pulau enggano makin sulit
dilanjut lagi dari formasi guru sebanyak 2 berkas serta formasi nakes khusus sebanyak 48 berkas usulan dari daerah. 
tak hanya itu saja, progres yang telah mendapatkan persetujuan atau acc juga disampaikan oleh bkn regional vii palembang.
untuk daerah ini, usulan yang mendapatkan persetujuan terbanyak dari formasi nakes khusus. dari total 506 usulan, 335 berkas telah disetujui. 
sebanyaknya, 123 usulan kini tengah dilakukan verifikasi oleh jejaring bkn yang memiliki wilayah kerja provinsi sumatera selatan, jambi, kepulauan bangka belitung dan bengkulu.
baca juga:hak anak pasca perceraian harus diperhatikan
baca juga: pertamina kurangi pasokan bbm, termasuk pertalite?
guru menempati tangga tertinggi, berkas dengan angka acc terendah. dari total 611 usulan, tengah diverifikasi 607 berkas, dengan 2 berkas bts atau dikembalikan ke daerah serta 2 berkas yang telah mendapatkan persetujuan dari bkn atau acc.
sedangkan formasi teknis khusus dan teknis, telah mendapatkan persetujuan seluruhnya. masing-masing formasi yang diusulkan oleh daerah ini berjumlah 54 dan 5 berkas usulan. 
usulan ni pppk nakes, juga nyaris tuntas. dari usulan 89 berkas, sebanyak 81 usulan telah mendapatkan persetujuan, 1 berkas tengah dilakukan verifikasi serta 7 berkas dikembalikan. 
tenggat waktu perpanjangan pengusulan nomor induk (ni) pppk, berakhir selasa, 27 februari 2024.
dikabarkan, masih ditemukan beberapa dokumen yang diunggah peserta tak terdetek di sistem lewat portal sscasn. 
baca juga:jadi ketua dprd, 3 penilaian ini berlaku bagi kader golkar
baca juga:dprd provinsi dukung penataan ddts, tetap perhatikan aspek ini
pemda bengkulu utara tengah mengupayakan perpanjangan jadwal, untuk dilakukan perbaikannya. 
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkp-sdm) bu, syarifah inayati, se, membenarkan proses tahapan atas seleksi casn tahun lalu itu.
didampingi kabid perencanaan dan sdm, muchsinin azshabat, mantan camat padang jaya itu, menyampaikan, tengah melakukan upaya ke badan kepegawaian negara atau bkn. 
upaya tersebut, agar dapat dilakukan perbaikan atas dokumen ijazah yang diduga terkendala resolusi file yang rendah.
"kalau proses input sudah. cuma belum dihitung lagi totalnya. jadi belum bisa menyampaikan jumlahnya," kata muchsinin, rabu, 28 februari 2024 dikonfirmasi petang. 
baca juga: buka murokaz al qur'an, ini harapan gubernur rohidin
baca juga: patroli subuh selama ramadhan, balap liar jadi to polisi...
membaca arsip ru, dalam seleksi pegawai tahun 2023, dari total 1.924 formasi yang dibuka daerah, dengan keterisian sebanyak 1.564 formasi. 
hal itu ditegas dalam pada 22 desember, lewat pengumuman nomor : 810/1805/bkpsdm/ii/2023 hasil seleksi kompetensi pppk untuk jabfung di lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara tahun 2023.
sejak dibuka pendaftarannya, pada 20 september 2023, daerah ini memiliki 1.924 formasi pppk. 
terbagi mulai dari formasi kesehatan dan teknis, masing-masing kuota 787 formasi dan 73 formasi. 
disusul lagi dengan jumlah lowongan kerja terbanyak yakni pppk guru dengan 1.064 formasi. 
baca juga: darurat dbd! 4 warga ulok kupai dirujuk ke rumah sakit, 1 masuk icu. ini sebaran di 6 kecamatan
baca juga: siapkan jembatan darurat, pengalihan arus lalin ketahun-batiknau tertunda?
seluruh formasi itu, didaftar 2.297 orang. formasi nakes terdiri dari 801 pendaftar, formasi teknis diikuti oleh 226 pendaftar sedangkan guru 1.270 pendaftar. 
dalam pengumuman tersebut, diketahui keterisian formasi guru 903 orang, nakes 602 orang serta teknis sebanyak 59 orang yang dinyatakan lulus.
seorang peserta yang mengklaim gagal submit lantaran web error dan kemudian diusulkan daerah ke pusat juga masih menunggu jawaban.
dalam pross pengusulan ni pppk, empat peserta lulus mengundurkan diri. seorang lagi, gagal resume saat proses unggah dokumen. 
baca juga:serius tata kawasan pantai panjang
baca juga:ombak laut tak bersahabat, lalulintas ke pulau enggano makin sulit
pantauan ru, kelima peserta lulus yang dianggap mundur itu, terbagi 2 orang berasal dari formasi guru dan sisanya dari formasi kesehatan. 
adapun empat peserta lulus itu, tidak melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau drh.
secara aturan, masa pengisian drh untuk pengajuan ni pppk paling lambat minggu (14/1), harus diresume oleh setiap peserta yang dinyatakan lulus.
"tiga orang dari tenaga kesehatan, sedangkan dua orang lainnya adalah tenaga guru," jabar muchsinin. 
lagi-lagi, kasus penempatan tugas menjadi pangkal soal sehingga menyebabkan peserta lulus itu mengurungkan niatnya menjadi abdi negara. 
baca juga:hak anak pasca perceraian harus diperhatikan
baca juga: pertamina kurangi pasokan bbm, termasuk pertalite?
hal itu pun tak ditepis daerah. walaupun, lanjut dia, pihaknya sudah berupaya mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. 
untuk diketahui, tiga orang peserta lulus nakes itu satu diantaranya adalah dokter yang memiliki penempatan di luar kota arga makmur. dokter itu keberatan dan memilih mundur. 
pemda bu juga baru saja mengikuti evaluasi atas usulan formasi untuk 2024. ratusan usulan itu, salah satunya guru yang baru-baru ini dibahas bersama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan. 
"sejauh ini masih evaluasi sifatnya atas usulan-usulan yang disampaikan dan masih menunggu tindaklanjut resmi dari pusat," ujarnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan