Pertamina Kurangi Pasokan BBM, Termasuk Pertalite?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 13 Mar 2024 - 20:32

ANTREAN panjang masih terjadi di sejumlah titik layanan SPBU dalam Kabupaten Bengkulu Utara.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Lantas bagaimana ketika masih terjadi antrean di SPBU, pada hari-hari yang notabene bukan Sabtu dan Minggu?

Nengah, mengaku daerah akan menelusuri kasuistik yang terjadi.

"Proses pengawasan ini, akan terus dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi," ungkapnya.

Sekadar menginformasikan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, tengah melakukan revisi regulasi, terkait distribusi BBM, khusunya yang menjadi obyek anggaran subsidi.

Sejauh ini, aturan pemerintah menegasi, angkutan niaga, khusus batubara atau moda angkutan milik perusahaan, dilarang menggunakan BBM subsidi.

Pantauan di lapangan, kondisi itu membuka peluang praktik curang pengusaha yang menggunakan armada pribadi untuk mencukupi kebutuhan operasionalnya.

Praktik curang itu sangat mungkin dilakukan, menghindari kocek dalam, saat membeli BBM industri yang non subsidi yang mestinya wajib dilakukan oleh setiap pengusaha itu.

Bisa saja, antrean panjang oleh armada angkutan pribadi, mengantre BBM subsidi, dijual kembali kepada mobil angkutan milik perusahaan.

Dikutip dari Tempo, pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan solar.

Pembatasan ini tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang segera selesai.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, bilang kalau revisi Perpres 191 itu rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.

pertamina kurangi pasokan bbm, termasuk pertalite?                            radarutara.bacakoran.co - dua hari dalam sepekan, pertamina di bengkulu bakal melakukan pengurangan pasokan bahan bakar minyak atau bbm di daerah-daerah. 
pengurangan pasokan harian itu, dilakukan untuk bbm jenis pertalite yang saat ini menjadi "minuman" kendaraan bermotor yang paling diburu masyarakat. 
selain solar yang juga menjadi obyek antrean, khususnya pengangkut batubara serta rentan disalahgunakan itu.  
kabag sumber daya alam atau sda setkab bengkulu utara (bu), sahmad, sip, melalui fungsional sub koordinator energi dan air, nengah adyana, tak menampik adanya kebijakan pertamian itu.
baca juga:jadi ketua dprd, 3 penilaian ini berlaku bagi kader golkar
baca juga:dprd provinsi dukung penataan ddts, tetap perhatikan aspek ini
belum lama ini, lanjut dia, daerah turut melakukan pengecekan ke sejumlah stasiun bahan bakar umum atau spbu, untuk memastikan situasi yang terjadi pascakebijakan pertamina itu. 
hasil pengawasan pihaknya, terus dia, dari sejumlah pengelola spbu, relatif tidak menjumpa persoalan, dari sisi pendistribusian bbm saban harinya.
hanya saja, kata dia, berdasarkan data hasil himpun pihaknya, bahwa pertamina melakukan kebijakan pengurangan pasokan selama 2 hari setiap pekannya.
"untuk sabtu dan minggu, kuota bbm dikurangi setengah dari pasokan biasanya, jadi 8 ton," ungkapnya.
tapi untuk hari lainnya yakni senin sampai dengan jumat, pengiriman pasokan bbm jenis pertalite tidak ada perubahan alias normal.
baca juga: buka murokaz al qur'an, ini harapan gubernur rohidin
baca juga: patroli subuh selama ramadhan, balap liar jadi to polisi...
"pasokannya kembali ke 16 ton perharinya," jelasnya.
lantas bagaimana ketika masih terjadi antrean di spbu, pada hari-hari yang notabene bukan sabtu dan minggu? 
nengah, mengaku daerah akan menelusuri kasuistik yang terjadi. 
"proses pengawasan ini, akan terus dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi," ungkapnya. 
sekadar menginformasikan, pemerintah melalui kementerian energi dan sumber daya mineral atau esdm, tengah melakukan revisi regulasi, terkait distribusi bbm, khusunya yang menjadi obyek anggaran subsidi.
baca juga: darurat dbd! 4 warga ulok kupai dirujuk ke rumah sakit, 1 masuk icu. ini sebaran di 6 kecamatan
baca juga: siapkan jembatan darurat, pengalihan arus lalin ketahun-batiknau tertunda?
sejauh ini, aturan pemerintah menegasi, angkutan niaga, khusus batubara atau moda angkutan milik perusahaan, dilarang menggunakan bbm subsidi.
pantauan di lapangan, kondisi itu membuka peluang praktik curang pengusaha yang menggunakan armada pribadi untuk mencukupi kebutuhan operasionalnya. 
praktik curang itu sangat mungkin dilakukan, menghindari kocek dalam, saat membeli bbm industri yang non subsidi yang mestinya wajib dilakukan oleh setiap pengusaha itu. 
bisa saja, antrean panjang oleh armada angkutan pribadi, mengantre bbm subsidi, dijual kembali kepada mobil angkutan milik perusahaan.
baca juga: pemekaran desa lubuk talang terganjal moratorium
baca juga:dak fisik dinas pendidikan mukomuko anjlok
dikutip dari tempo, pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (bbm) subsidi jenis pertalite dan solar. 
pembatasan ini tertuang dalam revisi peraturan presiden (perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak yang segera selesai.
menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) arifin tasrif, bilang kalau revisi perpres 191 itu rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan bbm bersubsidi.
nantinya terdapat kategori kendaraan kelas yang diperbolehkan menggunakan bbm bersubsidi seperti solar dan pertalite. 
"....umumnya yang dikasih (pengguna bbm bersubsidi,red), untuk kendaraan yang mengangkut bahan pangan, bahan pokok, angkutan umum," kata arifin di komplek kementerian esdm, jumat, 8 maret 2024.
baca juga: 1.467 warga mukomuko sudah kb
baca juga: nambah lagi, tercatat 85 kasus dbd di mukomuko, 2 korban meninggal
dijelaskan arifin, pembatasan bbm dilakukan agar alokasi subsidi bbm menjadi tepat sasaran. sebab jika tidak, pemerintah atau negara bakal merugi. karena itu, ia menargetkan revisi perpres 191 tahun 2014 rampung dalam waktu dekat.
"targetnya tahun ini harus jalan. dalam beberapa bulan ini,lah. kan sudah setahun draft-nya (revisinya)," ujar arifin.
meski belum ada pemberlakukan pembatasan, sebenarnya badan pengatur hilir minyak dan gas atau bph migas, telah mengurangi kuota penyaluran pertalite tahun ini. 
kepala bph migas erika retnowati mengatakan, kuota penyaluran jenis bbm khusus penugasan (jbkp) pertalite pada 2024 sebanyak 31,7 juta kilo liter. 
angka tersebut lebih rendah ketimbang 2023 yang mencapai 32,56 juta kiloliter.
baca juga:jadi ketua dprd, 3 penilaian ini berlaku bagi kader golkar
baca juga:dprd provinsi dukung penataan ddts, tetap perhatikan aspek ini
"jadi, ini memang sedikit lebih kecil karena kami melihat realisasinya di tahun 2023 sekitar 30 juta kiloliter," kata erika saat penutupan dan konferensi pers posko nasional sektor esdm hari raya natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 di jakarta, senin, 8 januari 2024, dikutip dari antara.
menariknya, kuota penyaluran solar ditambah 2 juta kiloliter. hal ini disampaikan erika dalam paparan kinerja di kabupaten bogor pada sabtu, 30 desember 2023. 
erika bilang, kuota penyaluran solar ditambah menjadi 19 juta kiloliter sebagai upaya antisipasi berlangsungnya kegiatan pemilu 2024. 
via catatan bph migas per 28 desember 2023, realisasi penyaluran solar mencapai 17,64 juta kiloliter. angka tersebut mencakup 102,69 persen dari total kuota 17 juta kiloliter. 
baca juga: buka murokaz al qur'an, ini harapan gubernur rohidin
baca juga: patroli subuh selama ramadhan, balap liar jadi to polisi...
sementara itu, penyaluran pertalite tercatat sebanyak 29,77 juta kiloliter atau 91,43 persen dari kuota 21,56 juta kiloliter.
dalam warta ru sebelumnya, diketahui usulan kebutuhan solar di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024 ini, jumlahnya hampir 8 kali lipat pertalite. 
hal ini ditilik dari usulan yang disampaikan pemda bu, 14 november 2023 lalu, tentang penyampaian usulan kuota jenis bbm tertentu (jbt) solar serta jenis bbm khusus penugasan (jbkp) pertalite. 
surat tersebut ditujukan kepada kepala biro perekonomian setda provinsi bengkulu yang ditandatangani sekda bu, h fitriansyah,sstp,mm. 
baca juga: darurat dbd! 4 warga ulok kupai dirujuk ke rumah sakit, 1 masuk icu. ini sebaran di 6 kecamatan
baca juga: siapkan jembatan darurat, pengalihan arus lalin ketahun-batiknau tertunda?
dijelaskan lewat surat itu, kabupaten juga mengusulkan jbt minyak tanah yang diusulkan untuk kecamatan enggano yang diperuntukkan bagi usaha perikanan, rumah tangga, usaha mikro. 
"untuk ketiga obyek usulan itu, totalnya 116 kilo liter. masing-masing peruntukan, 22 kilo liter, 66 kilo liter dan 28 kilo liter," membaca surat dengan nomor b_500.2/1178/b/xi/2023. 
surat tersebut, menindaklanjuti surat gubernur bengkulu nomor : 500/2/b.3/2023 tanggal 30 oktober 2023 yang diteken secara elektronik oleh fitriansyah. 
dijabarkan, jbt minyak solar yang memiliki kuota usulan sebanyak 35.701,79 kilo liter, terbagi dalam lima segmen usaha. 
kuota terbanyak ditempati usaha perikanan dengan 503,85 kilo liter. di posisi kedua transportasi darat dengan 35.035 kilo liter. 
baca juga: pemekaran desa lubuk talang terganjal moratorium
baca juga:dak fisik dinas pendidikan mukomuko anjlok
selanjutnya usaha pertanian dengan 94,910 kilo liter, usaha mikro 50 kilo liter serta pelyanan umum sebanyak 18 kilo liter. 
sedangkan untuk jbkp pertalite, usulan yang bakal menjadi rujukan pada tahun ini totalnya sebanyak 4.486,84 kilo liter. 
terbagi untuk usaha perikanan sebanyak 2.241,960 kilo liter, usaha pertanian 2.200,88 kilo liter, usaha mikro 3,5 kilo liter, pelayanan umum 4,5 kilo liter serta transportasi darat 36 kilo liter. 
sementara itu, gubernur bengkulu, rohidin mersyah, 3 januari 2024 lalu, menerbitkan surat pemberitahuan kepada kapolda bengkulu, danrem 041/gamas, bupati/walikota se provinsi bengkulu, kepala dpc hiswana migas provinsi bengkulu, kepala instansi perwakilan kementerian/lembaga serta jajaran pemprov bengkulu. 
baca juga: 1.467 warga mukomuko sudah kb
baca juga: nambah lagi, tercatat 85 kasus dbd di mukomuko, 2 korban meninggal
surat itu menyatakan se gubernur nomor 500/1900/b.3/2023 tanggal 20 oktober 2023 tentang pengendalian kuota jenis bbm tertentu (minyak solar) dan jenis khusus penugasan (pertalite) di provinsi bengkulu, tertanggal 3 januari 2024 dinyatakan tidak berlaku. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan