Kementerian Ambil Alih Pengesahan Perda RTRW Mukomuko

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Rabu , 06 Mar 2024 - 20:35

Kementerian Ambil Alih Pengesahan Perda RTRW Mukomuko-mediaasuransinews.co.id-

Bapem Perda ke kementerian juga bersama dengan pejabat terkait dari kabupaten. Rencananya kepala dinas PUPR akan hadir, termasuk Ketua dewan.

Tapi karena ada keperluan mendesak lain, Kadis dan ketua dewan gagal berangkat. Dan hasil dari kementerian ini akan dilaporkan ke pimpinan.

Kemungkinan, peraturan menteri ini akan keluar lebih cepat dari jangka waktu 4 bulan. Karena kemarin pejabat terkait langsung diminta bersama-sama menyusun Permen RTRW tersebut sampai selesai.

"Permen ini paling lambat 4 bulan, tapi kemungkinan bisa lebih cepat, karena rekan kita dari bidang terkait, langsung diminta menunggu untuk menyusun Permen tantang RTRW Mukomuko tersebut," ujarnya.

Busra menjelaskan, waktu 15 hari yang akan diberikan untuk pengesahan setelah keluarya permen cukup pendek. Karena dalam 15 hari ini harus ditetapkan dan kembali ke Kementerian.

Maka harapannya setelah keluar, langsung dewan bisa duduk bersama untuk pengesahannya.

"Kami akan minta pada pimpinan dewan agar dapat menjadwalkan untuk pengesahannya nanti," pungkasnya. (*)

kementerian ambil alih pengesahan perda rtrw mukomuko                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - dprd mukomuko bersama dengan pemerintah daerah dinyatakan gagal menyepakati peraturan daerah (perda) rtrw paling lambat 2 bulan. 
setelah keluarnya hasil pembahasan lintas sektoral (linsek) yang berakhir pada 21 februari 2024 lalu. 
menyikapi kondisi tersebut, kementerian agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional direktorat jendral tata ruang tidak tinggal diam. dan mengambil alih pengesahan peraturan rencana tata ruang wilayah (rtrw) kabupaten mukomuko. 
kepastian akan diambilalihnya penetapan rtrw mukomuko lewat peraturan kementerian agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional direktorat jendral tata ruang. 
baca juga:pedagang takjil ramadhan dilarang jualan di bundaran mukomuko
baca juga: parah, bangunan gedung sdn 06 v koto bolong!!
setelah tim bapem perda datang langsung ke kementerian pada 29 februari 2024 lalu. 
ketua bapem perda dprd mukomuko, busra mengatakan. hasil ia ke kementerian pada 29 februari 2024, ada kabar baik terkait dengan rtrw. 
dipastikan hasil linsek rtrw tidak kadaluarsa seperti diperkirkan sebelumnya hingga harus dibahas dari awal kembali. 
hasil linsek rtrw tetap akan menjadi peraturan daerah dengan lebih dulu diambil alih kementerian yang bakal mengeluarkan permen tentang rtrw mukomuko.
baca juga: usai terjaring satpol pp, 30 pekerja panti pijat diceramahi ustadz
baca juga: satgas tmmd perkuat program ketahanan pangan di mukomuko
setelah keluar permen rtrw mukomuko dari kementerian, maka daerah diberi waktu selama 15 hari untuk penetapan tanpa ada perubahan kembali.
"penetapan hanya mengesahkan apa yang sudah ditetapkan kementerian, setelah itu dilaporkan kembali hingga akhirnya sah menjadi perda rtrw. jadi tidak ada kadaluarsa walau sudah lewat waktu. ini akan diambil alih pihak kementerian dengan menerbitkan permen khusus rtrw mukomuko," kata busra.
bapem perda ke kementerian juga bersama dengan pejabat terkait dari kabupaten. rencananya kepala dinas pupr akan hadir, termasuk ketua dewan. 
tapi karena ada keperluan mendesak lain, kadis dan ketua dewan gagal berangkat. dan hasil dari kementerian ini akan dilaporkan ke pimpinan. 
baca juga:pemprov bengkulu buka peluang bagi warga mukomuko magang ke jepang
baca juga:pecah telor, golkar mukomuko bakal dapat dana banpol ratusan juta setiap tahun
kemungkinan, peraturan menteri ini akan keluar lebih cepat dari jangka waktu 4 bulan. karena kemarin pejabat terkait langsung diminta bersama-sama menyusun permen rtrw tersebut sampai selesai.
"permen ini paling lambat 4 bulan, tapi kemungkinan bisa lebih cepat, karena rekan kita dari bidang terkait, langsung diminta menunggu untuk menyusun permen tantang rtrw mukomuko tersebut," ujarnya.
busra menjelaskan, waktu 15 hari yang akan diberikan untuk pengesahan setelah keluarya permen cukup pendek. karena dalam 15 hari ini harus ditetapkan dan kembali ke kementerian. 
maka harapannya setelah keluar, langsung dewan bisa duduk bersama untuk pengesahannya.
baca juga:pecah telor, golkar mukomuko bakal dapat dana banpol ratusan juta setiap tahun
baca juga: polres mukomuko gelar operasi keselamatan nala 2024, ini sasarannya...
"kami akan minta pada pimpinan dewan agar dapat menjadwalkan untuk pengesahannya nanti," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan