Dugaan Pelanggaran Administrasi DPT Pemilu 2024 Dilaporkan ke Bawaslu Mukomuko

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Senin , 04 Mar 2024 - 18:55

Mantan Ketua KPU Mukomuko Irsyad, resmi melaporkan KPU Mukomuko ke Bawaslu-Radar Utara/ Wahyudi -

dugaan pelanggaran administrasi dpt pemilu 2024 dilaporkan ke bawaslu mukomuko                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - mantan ketua komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten mukomuko, irsyad. 
secara resmi membuat laporan ke badan pengawas pemilu (bawaslu) mukomuko, senin, 04 maret 2024 pagi. 
ia resmi melaporkan kpu kabupaten mukomuko atas dugaan pelanggaran administrasi daftar pemilih tetap (dpt) pemilihan umum (pemilu) 2024.
"ya, kita melaporkan kpu mukomuko atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap dpt pemilu 2024," kata irsyad, ketika dikonfirmasi di kantor bawaslu mukomuko usai menyampaikan laporannya, senin 04 maret 2024.
baca juga: hasil pleno kpu tak bisa berubah. ini yang duduk di kursi dprd mukomuko
baca juga: hindari cap ilegal, pengusaha ram sawit diminta urus izin
ia menyampaikan, kronologinya ia melaporkan kpu mukomuko ke bawaslu. bermula pada persoalan dpt untuk pemilu 2004. 
dijelaskanya, dpt pemilu 2024 sudah disahkan tanggal 21 juni 2023 lalu saat ia menjabat sebagai ketua kpu mukomuko. 
kemudian, pada hari h pelaksaan pemilu, dpt yang digunakan di tps itu adalah dpt yang ditandatangani oleh ketua kpu saat ini yaitu, deni setiabudi. 
dengan kondisi itu, irsyad pun langsung konfirmasi kepada kpu pada saat rapat pleno penghitungan suara kemarin. apakah sk nomor 35 yang ia tanda tangani bulan juni 2023 tersebut telah dilakukan perubahan?.
baca juga:pasar ikan lubuk sanai 3 dan tunggang akan dilengkapi listrik dan air
baca juga:faktor lingkungan kumuh, 80 warga mukomuko dinyatakan positif dbd
"maka ketua kpu menjawab, tidak pernah menandatangani perubahan sk tersebut. sk nomor 35 tersebut hanya dirubah dengan berita acara rapat pleno tertutup oleh kpu kabupaten mukomuko dengan dalih perintah dari kpu ri," terang irsyad.
atas pernyataan ketua kpu mukomuko itu, ia pun menduga kpu telah melanggar administrasi pelaksanaan pemilu. 
dan poin ini yang dilaporkan ke bawaslu, untuk kemudian dapat ditelaah dan diperiksa oleh bawaslu. atas tindakan yang diduga dilakukan oleh kpu, ia selaku mantan ketua kpu sangat menyayangkan. 
kpu dinilai nekat dan berani merubah administrasi penetapan dpt berdasarkan rapat pleno terbuka yang ditandatanganinya saat ia menjabat. 
baca juga:satgas tmmd kejar target tuntaskan pengoralan jalan dan rehabilitasi masjid di lubuk talang
baca juga:hadapi puasa ramadhan, pemkab gelar pasar murah
keberatannya soal dpt tersebut, juga sudah disampaikan pada saat pihaknya ikut pleno dan menjadi saksi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03.
"saat saya menjadi saksi, saya sudah membuat surat keberatan. dan itu sudah kita tuangkan dalam berit acara," ujarnya.
keberatan yang ia tuangkan dalam berita acara tersebut bukan hanya soal dpt saja. namun juga keberatan  soal pemungutan suara ulang (psu) di tps 09 penarik. 
sebab dalam proses psu, tidak diikutkan untuk psu pilpres. itulah sebabnya menurut dia, pemilu 2024 di kabupaten mukomuko cacat hukum. 
baca juga:8 maret sekolah libur awal ramadhan 1445 hijriah
baca juga:capaian fisik proyek rs pratama 97 persen
sehingga hasil perolehan suara yang sudah diplenokan oleh kpu harus dibatalkan.
"sekarang ini kita lihat dulu bagaimana proses hukumnya. nanti kami juga akan bawa masalah ini ke ptun. jika nanti sudah ada hasil dari ptun, langsung kita bawa ke mk. dan kami akan terus berusaha agar pemilu di kabupaten mukomuko bisa dilaksanakan ulang," ungkapnya.
terpisah, ketua kpu mukomuko, deny setiabudi, sh, ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui secara pasti apa saja yang dilaporkan masyarakat ke bawalsu. 
meski demikian, apapun yang dilaporkan peserta pemilu maupun masyarakat hal itu merupakan dinamika politik.
baca juga: hasil pleno kpu tak bisa berubah. ini yang duduk di kursi dprd mukomuko
baca juga: hindari cap ilegal, pengusaha ram sawit diminta urus izin
“ini dinamika politik. ketika peserta pemilu maupun masyarakat yang merasa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan kpu mukomuko yang tidak sesuai aturan maupun regulasi berhak melapor,” katanya.
secara kelembagaan, pihaknya siap menghadapi. termasuk jikalau nantinya di minta klarifikasi ataupun diminta keterangan atas laporan dari masyarakat. kpu mukomuko siap menghadapi.
“kita siap menghadapi. dan jika ada panggilan dari bawaslu kita akan datang,” pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan