Sosialisasi Proyek Balai Mentok Gegara Status Jalan dan Batubara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 29 Feb 2024 - 20:56

Sosialisasi rencana pengerjaan proyek infrastruktur oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Bengkulu, tak membuahkan hasil.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Sosialisasi oleh satker di bawah Kementerian PUPR itu dilakukan di Kantor Camat Batiknau.

Camat Batiknau, Alamsyah, SE, menyampaikan sudah merangkum poin-poin hasil rapat seperti aspirasi yang telah disampaikan pemerintah desa yang bakal menjadi ruas laluan utama sementara.

Dia juga mengatakan, bakal berkoordinasi dengan pimpinan terkait dengan belum tercapainya kesepakatan di tengah penolakan masyarakat atas angkutan batubara atas rencana pengalihan arus selama pelaksanaan kegiatan anggaran oleh balai.

"Sesuai hasil rapat hari ini, kita juga akan melakukan koordinasi dengan pimpinan di kabupaten," ujar Alamsyah.

Unsur keamanan dari TNI-Polri yang menjadi komposan rapat yang diinisiasi Satker Kementerian PUPR itu, menyampaikan perlunya pembahasan lebih lanjut, untuk menyikapi persoalan yang terjadi.

Seperti disampaikan Kasat Intelkam Polres BU, AKP Edy Suprianto, menerangkan poin pentingnya adalah paket proyek strategis nasional itu sangat fundamental.

Ditegaskan Edy, deadlock yang terjadi agar segera ditindaklanjuti oleh otoritas, agar segera dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat kabupaten.

Dia juga mewanti-wanti, agar pelaksanaan pembangunan strategis nasional ini, mendapatkan dukungan positif di masyarakat.

"Karena ini tidak hanya menyoal infrastruktur di daerah. Tapi berkaitan dengan laju transportasi pada nadi ekonomi di lintas barat Sumatera," pungkasnya.

Diwartakan RU sebelumnya, akses ekonomi di ruas Jalur Lintas Barat atau Jalinbar Sumatera, bakal dilakukan pengalihan sementara.

sosialisasi proyek balai mentok gegara status jalan dan batubara                            radarutara.bacakoran.co - sosialisasi rencana pengerjaan proyek infrastruktur oleh balai pelaksana jalan  nasional bengkulu, tak membuahkan hasil.
paket proyek yang sedianya, wajib rampung november 2024 tersebut dihadapkan dengan protes masyarakat, yang bakal menjadi alur perlintasan ruas utama sementara yang ada di wilayah kecamatan ketahun dan batiknau. 
menejer ruas balai pelaksana jalan nasional wilayah bengkulu, mardi, menjelaskan proyek yang dilaksanakan dengan skema tahun jamak sejak 2022 itu, tahun ini mestinya rampung.
"sebenarnya, tahun lalu harus dikerjakan. cuma kan ada kendala. dan tahun ini akan dilaksanakan. paketnya wajib selesai november 2024 ini," ujar mardi di kantor camat batiknau.
baca juga:pantau utak atik pergeseran suara caleg, berkepastian hukum jadi tuntutan!
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
sosialisasi gelaran satker pelaksanaan jalan nasional wilayah i provinsi bengkulu itu, belum menjumpa dukungan yang diharapkan.
kerusakan infrastruktur massif di eks jalan negara yang membentang di desa urai kecamatan ketahun serta desa selolong, air lakok, serangan sampai dengan bintunan, menjadi musabab penolakan warga yang terjadi.
masyarakat di jalur alternatif yang bakal menjadi laluan utama sementara, lewat beberapa kepala desa yang hadir, mendesak penegasan perihal status jalan "tak bertuan" sepanjang 20 kilometer itu. 
mardi belum menjawab gamblang, soal ini. jelasnya, balai selaku pelaksana tengah fokus pada penyelesaian paket jalan strategis nasional yang wajib tuntas sebelum 2024 usai. 
baca juga: perencanaan pembangunan desa bisa jadi temuan bpkp, jika...
baca juga: audiensi dengan rektor ugm, ini yang dibahas gubernur rohidin
disinggung tentang perlunya meminta fasilitasi pemda bu sebagai otoritas daerah? mardi juga belum bergeming.
"ya tadi kan sudah dijelas juga saat rapat. mungkin nanti akan difasilitasi camat," kata mardi menoleh ke arah alamsyah tepat di sebelahnya. 
sosialisasi oleh satker di bawah kementerian pupr itu dilakukan di kantor camat batiknau. 
camat batiknau, alamsyah, se, menyampaikan sudah merangkum poin-poin hasil rapat seperti aspirasi yang telah disampaikan pemerintah desa yang bakal menjadi ruas laluan utama sementara. 
baca juga: mulai 4 maret, polres mukomuko gelar operasi keselamatan nala. ini sasarannya..
baca juga: komisi iv dprd sesalkan pencopotan dirut rsud m yunus
dia juga mengatakan, bakal berkoordinasi dengan pimpinan terkait dengan belum tercapainya kesepakatan di tengah penolakan masyarakat atas angkutan batubara atas rencana pengalihan arus selama pelaksanaan kegiatan anggaran oleh balai.
"sesuai hasil rapat hari ini, kita juga akan melakukan koordinasi dengan pimpinan di kabupaten," ujar alamsyah. 
unsur keamanan dari tni-polri yang menjadi komposan rapat yang diinisiasi satker kementerian pupr itu, menyampaikan perlunya pembahasan lebih lanjut, untuk menyikapi persoalan yang terjadi. 
seperti disampaikan kasat intelkam polres bu, akp edy suprianto, menerangkan poin pentingnya adalah paket proyek strategis nasional itu sangat fundamental. 
baca juga: komisi iv dprd sesalkan pencopotan dirut rsud m yunus
baca juga: dibantu tni, polres mukomuko amankan pleno kpu mukomuko
ditegaskan edy, deadlock yang terjadi agar segera ditindaklanjuti oleh otoritas, agar segera dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat kabupaten. 
dia juga mewanti-wanti, agar pelaksanaan pembangunan strategis nasional ini, mendapatkan dukungan positif di masyarakat. 
"karena ini tidak hanya menyoal infrastruktur di daerah. tapi berkaitan dengan laju transportasi pada nadi ekonomi di lintas barat sumatera," pungkasnya. 
diwartakan ru sebelumnya, akses ekonomi di ruas jalur lintas barat atau jalinbar sumatera, bakal dilakukan pengalihan sementara.
baca juga: tni rehap rumah warga miskin di lubuk talang mukomuko
baca juga:stid diterapkan, pelindo bengkulu dorong pelaku usaha lakukan kepengurusan
rencananya, arus transportasi yang berarti bakal dilalui juga oleh moda angkutan berbobot berat seperti truk batubara, bakal melintasi eks jalinbar itu.
yakni ruas sepanjang lebih kurang 20 kilometer bekas jalan negara yang berada di wilayah kecamatan ketahun dan batiknau.
desa yang bakal dilalui meliputi desa urai di wilayah kecamatan ketahun serta desa bintunan, selolong, serangai dan air lakok yang berada di wilayah kecamatan batiknau.
  satuan kerja atau satker pelaksanaan jalan nasional wilayah i provinsi bengkulu, diketahui bakal melakukan pekerjaan infrastruktur pada ruas jalan negara. 
baca juga: selama ramadhan, guru dan siswa diminta berpakaian muslim
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
diterangkan kepala satker, tendi hardianto, st, mt, mengatakan bakal melaksanakan pekerjaan penggantian jembatan urai kecil di desa giri kencana.
selain itu, penggantian lantai jembatan serangai di desa paninjau dan jembatan air limas di desa pinang raya kecamatan pinang raya. 
"....arus lalu lintas di ruas jalan ketahun – desa air limas – bintunan akan ditutup," dikutip dari surat resminya. 
"sementara dan dialihkan ke ruas jalan ketahun – bintunan (jalan lama)," begitu bunyi penjelasan.
baca juga:pantau utak atik pergeseran suara caleg, berkepastian hukum jadi tuntutan!
baca juga: perencanaan pembangunan desa bisa jadi temuan bpkp, jika...
surat tertanggal 26 februari 2024 dengan nomor : ps.03.01-bb25/satker-pjn.i/239 dengan tujuan bupati bengkulu utara.
selain itu kepala balai pelaksanaan jalan nasional bengkulu, kepala dinas putr kabupaten bengkulu utara serta kapolres bengkulu utara.
turut pula ditembuskan kepada kepala balai penyelenggara transportasi darat kelas iii bengkulu, kepala dinas perhubungan bengkulu utara. 
unsur tripka di kecamatan ketahun dan kecamatan batiknau. selanjutnya, ketua asosiasi pertambangan batu bara (apbb) bengkulu dan ketua asosiasi pengusaha truk indonesia (aptrindo). 
baca juga: audiensi dengan rektor ugm, ini yang dibahas gubernur rohidin
baca juga: mulai 4 maret, polres mukomuko gelar operasi keselamatan nala. ini sasarannya..
delapan pemerintah desa yang meliputi : desa bintunan, air lakok, serangai, urai, selolong, paninjau, giri kencana dan pasar ketahun. 
kepala dinas perhubungan bu, zahrin, s.sos, mm, diwawancara di lokasi menyampaikan soal rencana rekayasa lalulintas di ruas jalan utama ekonomi itu.
secara kewenangan, kata zahrin, pelaksanaannya juga akan disikapi secara prosedural oleh satker sesuai dengan kualifikasi jalan yang akan menjadi obyek kegiatan anggaran yang masuk dalam rencana strategis nasional itu.
"tentunya akan disikapi sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaannya juga akan melibatkan lintas sektor, karena ruas ini merupakan akses strategis dan nadi ekonomi," ujar zahrin, yang turut hadir pada sosialisasi oleh pelaksana kegiatan, kamis, 29 februari 2024.
baca juga: komisi iv dprd sesalkan pencopotan dirut rsud m yunus
baca juga: dibantu tni, polres mukomuko amankan pleno kpu mukomuko
terpisah, kades urai, nodi haryanda, menyampaikan, pangkal soal penolakan melintasnya angkutan batubara saat dilakukan pengalihan arus lalulintas, disebabkan kerusakan massif di jalan raya yang didominasi oleh banyaknya angkutan yang melintas saban harinya dan juga jumlahnya.
"kerusakan jalan yang parah ini disebabkan oleh aktivitas truk batubara. ketika pengalihan arus nanti dilakukan, maka kerusakan yang terjadi akan semakin parah," kata nodi. 
disinggung soal bakal adanya pertemuan kembali di tingkat kabupaten? nodi menilai hal tersebut bukan soal.
akan tetapi, lanjut dia, perlu dilakukan pertemuan di tingkat desa-desa yang menjadi perlintasan pada saat dilakukan pengalihan status.
baca juga:stid diterapkan, pelindo bengkulu dorong pelaku usaha lakukan kepengurusan
baca juga: selama ramadhan, guru dan siswa diminta berpakaian muslim
"tujuannya apa? supaya pemerintah mendengar langsung aspirasi dari masyarakat," ungkapnya. 
ketua asosiasi pengusaha batubara (apbb) provinsi bengkulu, sutarman, dirinya berharap tidak terjadi diskriminasi dalam penyelenggaraan transportasi darat. 
versinya, angkutan niaga yang melintas bukan hanya batubara saja. masih banyak moda niaga lainnya. dia berpendapat, ketika dilakukan pembahasan di tingkat kabupaten, sedianya asosiasi niaga lain harusnya hadir. 
bahkan soal kompensasi dalam format fiskal, sudah siap dilakukan pihaknya pada tahun lalu, ketika dilakukan pengalihan arus sementara. tapi instrumen regulasi yang mesti dilalui, menyebabkan proses yang tidak sederhana. sementara, untuk memberikan kompensasi langsung, sesuai arahan kepala daerah ini saat dirinya memberikan laporan persoalan yang terjadi, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih anggaran.
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
baca juga:pantau utak atik pergeseran suara caleg, berkepastian hukum jadi tuntutan!
"makanya waktu itu tidak jadi. dan kami pun waktu itu siap mendukung fiskal untuk perbaikan, tapi juga dihadapkan dengan regulasi yang tidak mudah. waktu itu nilainya mencapai 1 miliaran. tapi karena tidak jadi, karena tidak bisa begitu saja mencampur aduk anggaran, uang itu kami kembalikan lagi ke anggota asosiasi," ujarnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 1 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan