Bayar Gaji PPPK, Pemprov Bengkulu Tunggu Ini

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Selasa , 27 Feb 2024 - 20:42

Sekdaprov Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes-Radar Utara/Doni Aftarizal-

bayar gaji pppk, pemprov bengkulu tunggu ini                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - untuk melakukan pembayaran gaji terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
demikian disampaikan sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes, selasa 27 februari 2024.
menurut isnan, hingga saat ini belum ada kepastian terkait pembayaran gaji pppk yang telah lulus. sementara ini, pihaknya masih mengacu kepada kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi bengkulu terlebih dahulu.
"tentunya sembari menunggu petunjuk teknis yang nantinya bakal dikeluarkan pemerintah pusat," ungkap isnan.
baca juga: tahun 2024, kemiskinan ekstrim ditargetkan nol
baca juga: dpa dan rak tak bisa dicetak, pemda klaim verifikasi by sistem
dilanjutkan isnan, jika nantinya dalam petunjuk tersebut mengarahkan agar penggajian pppk dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), tentu pemprov bengkulu segera menindaklanjuti.
"jadi kalau saat ini untuk pembayaran gaji yang lulus pppk belum ada kepastian," kata isnan.
isnan menjelaskan, pembayaran gaji pppk pemprov bengkulu nantinya juga merujuk kepada apbd provinsi. pada tahun 2023 lalu terdapat 748 pppk yang lulus di lingkungan pemprov bengkulu.
"tentunya jumlah tersebut menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran untuk penggajian para pegawai yang telah lulus pppk," jelas isnan.
baca juga: antrean di spbu, ternyata ini persoalannya
baca juga:awal maret, kejari bakal tetapkan tersangka korupsi rsud mukomuko 
disisi lain isnan mengatakan, saat ini porsi belanja pegawai di lingkungan pemprov bengkulu, sudah melebihi ketentuan ambang batas nasional.
"kalau mengacu ambang batas nasional, belanja pegawai di daerah itu maksimal sebesar 30 persen. kita di lingkungan pemprov bengkulu sudah mencapai 35 persen lebih, jadi sudah melampaui," beber isnan.
lebih lanjut disampaikannya, pppk itu instruksi pusat, sehingga pemda tidak bisa menentukan sendiri. kalau ada penerimaan 3 kali dalam setahun, pasti pihaknya tetap menindaklanjuti.
"meskipun demikian kita tetap harus berhati-hati, jangan sampai nantinya malah belanja pegawai kian membengkak," sampai isnan.
baca juga:skenario situasi kahar, 19 orang jadi cadangan cjh bengkulu utara
baca juga: antisipasi serangan jantung, nakes standby di pleno kabupaten
isnan menambahkan, pemprov bengkulu berupaya mengikuti ketentuan dan petunjuk yang diberikan pemerintah pusat terkait pembayaran gaji pppk. 
"keterbukaan dan kewaspadaan terhadap perubahan aturan dan kebijakan menjadi hal yang diutamakan, untuk memastikan kelancaran proses penggajian para pppk di provinsi bengkulu," demikian isnan. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 28 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan