Mau Lapor Pelanggaran Pemilu? Cermati Hal Penting Ini Agar Dapat Diproses

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 14 Feb 2024 - 21:48

Suasana pemungutan suara pada pemilu serentak 2024 di salah satu TPS, kemarin. -Radar Utara/Benny Siswanto-

Syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya

Syarat Formil, meliputi:

a. nama dan alamat pelapor;

b. pihak terlapor, dan

b. waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu

note : paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu

Syarat Materiil, meliputi:

a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu

b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu, dan

c. Bukti-bukti, dapat berupa surat, dokumen, video, foto atau barang yang digunakan dalam peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Untuk diketahui, tuntas penghitungan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), prosesnya akan berlanjut ke pleno rekapitulasi pada tingkat PPS yang berkedudukan di wilayah desa atau kelurahan, PPK, KPU kabupaten, KPU Provinsi dan KPU.

Obyek pelaporan saat ini yang dapat disampaikan ke Bawaslu diantaranya dugaan money politik sampai dengan pelanggaran penyelenggara Pemilu terkait kode etik.

mau lapor pelanggaran pemilu? cermati hal penting ini agar dapat diproses                            radarutara.bacakoran.co - hari h pencoblosan sudah dilakukan. jajaran penyelenggara, kini sudah memasuki tahapan penghitungan sejak rabu, 14 februari 2024 pukul 14.00 wib. 
lantas apa saja yang bisa dilaporkan tentang seputaran dugaan pelanggaran pemilu? badan pengawas pemilu (bawaslu), menggamblang soal penting ini. 
bawaslu menjelaskan, pelanggaran pemilu meliputi tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan regulasi peraturan yang mengatur tentang pemilu.
ketua bawaslu bengkulu utara (bu), tri suyanto, se menyampaikan, pelanggaran pemilu terbagi dalam beberapa jenis. 
baca juga: ini capaian pertumbuhan industri manufaktur indonesia
baca juga:berikan hak pilih, masyarakat diimbau datang ke tps
dari serangkaian jenis itu, kata dia, akan menjadi rujukan penyikapan pihaknya dalam melakukan tindaklanjut atas laporan yang diterima.
lebih rinci, tri menyampaikan, pelanggaran pemilu itu meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik.
"selanjutnya ada lagi yakni tindak pidana pemilu serta pelanggaran hukum lainnya," kata tri suyanto, menjelaskan. 
untuk diketahui, bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan, diberikan wewenang tidak hanya sebagaimana diatur dalam uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu saja. 
baca juga:manipulasi hasil pemilu, sanksi dipastikan menanti
baca juga:tiang listrik milik pln nyaris ambruk
wasit pemilu itu, dapat menggunakan aturan lainnya, dalam menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran. 
beleid aturan lainnya itu, akan menjadi obyek rekomendasi bawaslu dalam menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran untuk dijatuhkan sanksi sesuai regulasi.
masyarakat juga perlu mengetahui siapa saja yang bisa menjadi pelapor dugaan kontestasi atau proses curang yang terjadi.
bawaslu menjelaskan, pihaknya yang dapat menjadi pelapor meliputi warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih. 
baca juga: sinyal positif sektor industri di tahun politik 
baca juga:wajib anda ketahui, ini 6 manfaat mengkonsumsi jamu beras kencur bagi kesehatan tubuh
artinya yang telah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah. selanjutnya, peserta pemilu dan pemantau pemilu yang terakreditasi bawaslu. 
"tiga subyek itu, dapat menyampaikan setiap perbuatan yang dinilai tidak berkesesuaian dengan ketentuan dalam uu pemilu kepada bawaslu," terangnya.
obyek laporan dugaan pelanggaran, adalah setiap tahapan penyelenggara pemilu. itu artinya, saat ini, obyek pelaporannya meliputi dugaan money politik. 
sampai dengan tahapan pencoblosan, penghitungan suara di setiap tahapan yang kini tengah berlangsung. 
baca juga: bisnis modifikasi otomotif indonesia ngebut
baca juga: rekapitulasi oleh kpps, pleno hanya di kecamatan. begini tahapan penghitungan hasil pemilu 2024
"laporan paling lama 7 hari kerja sejak diketahuinya dugaan pelanggaran," tegasnya menerangkan.
penyampaian laporan, terus dia, dilakukan ke kantor bawaslu pada hari senin hingga kamis, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00. untuk jumat, hingga 16.30 waktu setempat. 
"khusus masa tenang, pemungutan suara dan penghitungan suara, laporan pelanggaran dapat dilakukan dalam waktu 1x24 jam," terangnya lagi.
sesuai regulasi, penyampaikan laporan pelanggaran dapat diwakilkan kepada phak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus. 
baca juga:prabowo - gibran kuasai suara 19 tps di desa suka makmur - giri mulya
baca juga:kades desak realisasikan pembangunan jembatan pelopat macan. ini alasannya...
syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya
syarat formil, meliputi: 
a. nama dan alamat pelapor;
b. pihak terlapor, dan
b. waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu
note : paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu
baca juga: ini capaian pertumbuhan industri manufaktur indonesia
baca juga:berikan hak pilih, masyarakat diimbau datang ke tps
syarat materiil, meliputi:
a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu
b. uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan 
c. bukti-bukti, dapat berupa surat, dokumen, video, foto atau barang yang digunakan dalam peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
untuk diketahui, tuntas penghitungan di tingkat tempat pemungutan suara (tps), prosesnya akan berlanjut ke pleno rekapitulasi pada tingkat pps yang berkedudukan di wilayah desa atau kelurahan, ppk, kpu kabupaten, kpu provinsi dan kpu. 
obyek pelaporan saat ini yang dapat disampaikan ke bawaslu diantaranya dugaan money politik sampai dengan pelanggaran penyelenggara pemilu terkait kode etik.
baca juga:manipulasi hasil pemilu, sanksi dipastikan menanti
baca juga:tiang listrik milik pln nyaris ambruk
laporan lainnya seperti dugaan pelanggaran netralitas meliputi, asn, kades, perangkat desa, hingga tni-polri. 
pantauan di lapangan terkini yang menjadi sorotan adalah soal temuan surat suara mirip tercoblos yang menguntungkan salah satu caleg dprd provinsi bengkulu atas nama sonti bakara. 
tapi surat suaranya sudah diganti oleh kpps di wilayah kota arga makmur dan menjadi lokus laporan kejadian khusus. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 15 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan