Rawan Main Mata Penempatan PPPK

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 13 Feb 2024 - 21:13

Rawan "Main Mata" Penempatan PPPK -ayojakarta.com-

rawan main mata penempatan pppk                             radarutara.bacakoran.co - bisnis kotor dalam penempatan tugas pppk, hasil perekrutan 2023, sangat rentan terjadi. 
pemicunya, rerata mereka yang lulus, menghindari penempatan tugas di wilayah-wilayah yang dinilai letaknya jauh dari tempat tinggal. 
kasus semacam ini pula yang menyebabkan, beberapa peserta lulus tes tahun lalu, memilih mundur, melanjut ke tahapan pelengkapan berkas. 
celah antara keinginan bertugas di tempat yang dekat. dihadapkan dengan jumlah peserta yang lulus, membuka ruang praktik "main mata" yang indikasinya sudah mulai tercium. 
korupsi merupakan praktik tindak pidana yang tidak bisa dikerjakan sendiri. rerata, peristiwanya, melibatkan banyak pihak. 
baca juga: mitigasi banjir jadi sorotan utama world water forum
baca juga:archimedes bapak ipa eksperimental
terstruktur dan sistematis. dugaan korupsi itu, dapat ditengarai mulai dari proses perencanaan anggaran, pembahasan sampai dengan pengesahannya. 
setelahnya, dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang dipungkas dengan pertanggungjawabannya. 
komisi pemberantasan korupsi (kpk), pernah mengulas lugas seputar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
beleid pidana khusus itu, menyebutkan adanya tujuh jenis korupsi yang saat ini cenderung masih dimaknai secara sempit. 
korupsi, bukan cuma sekadar memperkaya diri sendiri atau pihak lain. lebih luas lagi, kata kpk, diantaranya : kerugian keuangan negara, suap-menyuap. 
baca juga: perda rtrw dinilai berpotensi percepat bencana ekologis
baca juga:dpk bengkulu kian intensif kenalkan perpustakaan
ada juga penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan serta gratifikasi. 
penyalahgunaan wewenang hingga anggaran, kata kpk, atas program yang bersumber dari uang negara, sangat rentan terjadi dalam tahun-tahun politik. 
korupsi masih lazim dimaknai dalam pandangan sempit yakni sebatas memperkaya diri sendiri atau orang lain. 
padahal, cukup beragam praktik rasuah yang rentan terjadi di kanal-kanal layanan publik. 
salah satunya, dapat ditelisik sejak rancang bangun anggaran, yang telah diatur sedemikian hingga oleh regulasi, baik mekanisme teknis hingga administratifnya.
aktivis anti rasuah, soni taurus, tak menampik macam-macam praktik korupsi itu. dia menyerukan kampanye sosial tentang pentinya edukasi kepada masyarakat.
baca juga: mitigasi banjir jadi sorotan utama world water forum
baca juga:archimedes bapak ipa eksperimental
salah satunya, terus dia, soal jenis-jenis sampai dengan modus operandi maling-maling berdasi yang rentan terjadi di lingkungan pelayanan publik. 
"korupsi menjadi prahara sosial, bukan semata-mata persoalan hukum. karena korupsi, memberikan implikasi yang luas," ujarnya.
sebelumnya, kepala badan pemberdayaan dan sumber daya manusia (bkp-sdm) bu, syarifah inayati, se, januari lalu menjelaskan soal proses administrasi.  
pemda bengkulu utara (bu), kata dia, sudah memproses data-data untuk pengusulan nomor induk (ni) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
untuk diketahui, hasil pengadaan pegawai 2023, terdapat 1.564 orang yang bakal segera menjadi aparatur sipil negara (asn) di daerah. 
baca juga: perda rtrw dinilai berpotensi percepat bencana ekologis
baca juga:dpk bengkulu kian intensif kenalkan perpustakaan
saat itu, inayah, begitu akrabnya disapa, menjelaskan saat daerah telah merampungkan proses input daftar riwayat hidup (drh). 
drh menjadi salah satu administrasi yang harus dikerjakan oleh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus oleh pemerintah. 
daerah juga memproyeksikan kerja lebih cepat. proses penerbitan sk 1.564 pppk, kata dia, kata dia, bisa lebih cepat lagi. 
dia bilang, maret 2024 ini, sudah mulai digarap. itu artinya, pembayaran gaji perdana memungkinkan lebih cepat lagi. 
diketahui, pemda bu pada 20 september 2023, menginformasikan adanya 1.924 formasi pppk. 
baca juga: pemprov bengkulu dan forkopimda pantau pelaksanaan pemilu 2024
baca juga:sukseskan pemilu 2024, ayo nyoblos!
formasi itu terdiri dari formasi kesehatan dan teknis, masing-masing kuota 787 formasi dan 73 formasi. 
disusul lagi dengan jumlah lowongan kerja terbanyak yakni pppk guru dengan 1.064 formasi.
seluruh formasi itu, didaftar 2.297 orang. formasi nakes terdiri dari 801 pendaftar, formasi teknis diikuti oleh 226 pendaftar sedangkan guru 1.270 pendaftar. 
dalam pengumuman tersebut, diketahui keterisian formasi guru 903 orang, nakes 602 orang serta teknis sebanyak 59 orang yang dinyatakan lulus.
disinggung soal kabar terkini rencana pengadaan asn tahun 2024 ini? sekadar menginformasikan, dari total slot pppk yang dibuka, praktis masih menyisakan ratusan formasi di daerah yang masih kosong. 
baca juga: kemenkumham dan disperindag sepakat dukung umkm lindungi kekayaan intelektual
baca juga: pemerintah gelontorkan 136 ton beras ke mukomuko
anggarannya pun sudah diploting oleh daerah, lewat kepastian pusat dalam transfer dana alokasi umum (dau) earmarked dengan akun gaji pppk. 
inayah mengaku, hingga kini daerah masih menunggu kepastian resminya. penegasan, soal mekanisme seleksi yang konon bakal digelar pada tahun 2024 ini juga. 
"untuk tes asn tahun ini, kita masih menunggu surat resmi dari pusat," pungkasnya. 
pantauan ru, pemda bu sudah menyampaikan usulan formasi ke kementerian panrb untuk membuka kembali formasi tes asn tahun ini. 
baca juga: pemerintah gelontorkan 136 ton beras ke mukomuko
baca juga: mitigasi banjir jadi sorotan utama world water forum
usulannya, mulai dari formasi sebagaimana dibuka dalam tes tahun lalu. cuma rencana tahun depan, bakal dibuka pula tes asn khusus satpol pp. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan