Pengaruhi Pemilih, Bisa Dipenjara 3 Tahun

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 12 Feb 2024 - 20:42

Pengaruhi Pemilih, Bisa Dipenjara 3 Tahun -pemilu.tempo.co-

Kemudian, akibat dari seruan tersebut, menyebabkan surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Ada juga Pasal 510 UU Pemilu yang mengatur sanksi kepada subyek yang melakukan tindakan yang berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih.

Pasal ini menegaskan, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Termasuk juga ditegaskan dengan adanya denda paling banyak Rp 24.OOO.OOO,- (dua puluh empat juta rupiah).

Berikutnya, Pasal 511 UU Pemilu yang mengatur soal potensi premanisme dalam Pemilu.

Beleid ini menerangkan sanksi bilamana terjadi kekerasan terhadap pemilih.

Ditegaskan, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya.

Lantas unsur diatas, dilakukan pada saat pendaftaran Pemilih, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu.

Versi UU Pemilu, aksi kekerasan itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.OOO.OOO,- (tiga puluh enam juta rupiah)

"Karena partisipasi pemilih akan mempengaruhi kualitas hasil kontestasi itu sendiri," terangnya memungkas. (*)

pengaruhi pemilih, bisa dipenjara 3 tahun                             radarutara.bacakoran.co - kerusakan infrastruktur atau ketidakpuasan terhadap birokrasi. 
acap dijadikan alasan orang atau sekelompok orang enggan memilih atau menjadi golongan putih atau golput. 
aksi provokasi sampai dengan kekerasan hingga menyebabkan seseorang tidak dapat memilih atau menguntungkan kontestan tertentu, dapat terancam pidana hingga 3 tahun penjara.
undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu), turut mengatur soal ini. 
baca juga: kelindan wewenang wasit pemilu bernama bawaslu
baca juga: ratusan knalpot brong disita, penjual bisa ditindak!
khususnya, bagi pihak-pihak yang mengajak orang lain untuk golput. 
sanksinya jauh lebih berat. ketimbang terhadap salah satu praktik pelanggaran tindak pidana pemilu. 
aktivis sosial, alfian yudiansyah, menilai uu pemilu relatif sudah dapat menjadi alat kerja dalam desain penyelenggaraan hingga pengawasan pemilu 2024. 
tinggal lagi, kata dia, perlu dibarengi oleh sosialisasi secara massif kepada masyarakat, terkait kepemiluan. 
baca juga: surat dengan tte, harusnya lebih cepat diproses
baca juga: harga cabai meroket, waspadai ancaman inflasi
"bukan hanya kapan mencoblos saja. tapi termasuk juga sanksi-sanksi yang ada di uu pemilu ini. karena sifat dari undang-undang ketika telah disahkan adalah menganggap semua orang tahu," terangnya, saat dibincangi belum lama ini. 
maka menjadi sangat penting, penyelenggara pemilu, pengawas, pemerintah baik pusat hingga daerah sampai dengan swasta. 
untuk turut menyukseskan hajat lima tahunan yang bakal digelar 14 februari 2024. 
"sementara fakta di lapangan, pelanggaran atau kesalahan, bisa saja terjadi karena ketidaktahuan. muatan-muatan inilah yang perlu digeber oleh lintas sektor," ujarnya. 
baca juga:larang pemilih, bisa dipenjara setahun. begini aturanya...
baca juga: pmr sman 07 bengkulu utara, tuan rumah diklat dan pelantikan gabungan. sekolah ini kirim utusan...
"sosialisasi ke ruang publik sangat penting dan menjadi tanggungjawab pemangku kepentingan," serunya. 
koordinator divisi (kordiv) penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (p2ps) bawaslu bengkulu utara (bu), andi wibowo, sh, tak menepis pentingnya penginformasian seputar hiruk pikuk politik pemilu yang dipayungi oleh uu pemilu. 
selain menyeru kepada pemangku kepentingan di daerah, untuk turut serta dalam menyosialisasikan hal-hal seputar pemilu dan regulasi lainnya. 
bawaslu mengamini tentang sanksi-sanksi yang terbilang berat, ketika terbukti melakukan hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilu.  
baca juga: jelang pemilu, ini hasil pengawasan bawaslu provinsi bengkulu
baca juga: masa kampanye berakhir, bang ken turunkan apk
"misalnya, mengajak golput itu bisa dipidana. ancamannya 3 tahun penjara. ada juga dendanya," ujar andi, belum lama ini. 
penegasan andi tersebut, linier dengan pasal 515 uu pemilu. pada intinya menegasi soal subyek atau pelakunya. 
yakni, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi tertentu dengan maksud tertentu.
aksinya itu ditujukan kepada pemilih, supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu.
baca juga: air melimpah, petani apresiasi gerak cepat uptd pengairan
baca juga:masyarakat bengkulu diajak dukung nabila putri bintadytama
kemudian, akibat dari seruan tersebut, menyebabkan surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
ada juga pasal 510 uu pemilu yang mengatur sanksi kepada subyek yang melakukan tindakan yang berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih. 
pasal ini menegaskan, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
termasuk juga ditegaskan dengan adanya denda paling banyak rp 24.ooo.ooo,- (dua puluh empat juta rupiah).
baca juga: kelindan wewenang wasit pemilu bernama bawaslu
baca juga: ratusan knalpot brong disita, penjual bisa ditindak!
berikutnya, pasal 511 uu pemilu yang mengatur soal potensi premanisme dalam pemilu. 
beleid ini menerangkan sanksi bilamana terjadi kekerasan terhadap pemilih. 
ditegaskan, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya.
lantas unsur diatas, dilakukan pada saat pendaftaran pemilih, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu.
baca juga: surat dengan tte, harusnya lebih cepat diproses 
baca juga: pps terima logistik pemilu 2024, hari ini didistribusikan ke tps sulit
versi uu pemilu, aksi kekerasan itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak rp 36.ooo.ooo,- (tiga puluh enam juta rupiah)
"karena partisipasi pemilih akan mempengaruhi kualitas hasil kontestasi itu sendiri," terangnya memungkas. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan