Jelang Pemilu, Isu Politik Identitas Berkurang Drastis

Reporter: Debi Susanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 10 Feb 2024 - 17:32

Warga memeriksa kebenaran informasi melalui laman anti hoaks Kemenkominfo di Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/ Muhammad Ramdan--

Untuk mengatasi hal ini, Nezar mengatakan bahwa Kemenkominfo telah melakukan antisipasi sejak enam bulan sebelum Pemilu.

Kemenkominfo menggandeng berbagai stakeholders, termasuk media arus utama di berbagai platform, juga dengan platform media sosial yang menjadi tempat paling rentan untuk penyebaran disinformasi dan misinformasi.

“Kita bekerja sama dengan platform medsos, Google, Meta, Tiktok, X, dan lain-lain. Kita ada komitmen cukup bagus dalam menciptakan ruang digital yang sehat untuk menyukseskan Pemilu 2024,” jelas Nezar Patria.

Adapun Nezar menambahkan, sejak 1 Juli 2023 sampai 24 Januari 2024, pihaknya sudah mengidentifikasi 195 isu temuan hoaks di 2.885 konten.

Dari jumlah tersebut, 1.545 konten telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses.

Wamen Kominfo menekankan bahwa pemilu hajatan berskala besar, sehingga Kemenkominfo berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ekosistem media, dalam satu jalur koordinasi untuk mengatasi kekacauan informasi. Polarisasi yang mungkin terjadi juga dicoba untuk diantisipasi.

"Dibutuhkan juga keterlibatan organisasi masyarakat, tim pemenangan, didapatkan kesatuan pandang dan kesamaan sikap. Kita harus menciptakan pemilu ini damai. Sarana integrasi bangsa," tegas Nezar.

Kepercayaan Media Meningkat

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan, kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream semakin meningkat menjelang Pemilu 2024.

Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa rata-rata kepercayaan masyarakat terhadap media televisi mencapai 39 persen.

"Sekarang ada kondisi lebih kondusif, kepercayaan terhadap mainstream lebih tinggi. Mereka kembali ke sana. Masyarakat akhirnya memilih untuk melihat kebenaran informasi di media mainstream," katanya.

jelang pemilu, isu politik identitas berkurang drastis                            pemilihan umum (pemilu) 2024 akan segera digelar 14 februari. kali ini  dan tentu saja damai.
namun untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, penyelenggara, peserta, media, hingga masyarakat pada umumnya.
wakil menteri komunikasi dan informatika ri nezar patria menilai, salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 adalah isu disinformasi, misinformasi, malinformasi, dan yang dapat menimbulkan kegaduhan, kebingungan, dan konflik di tengah masyarakat. 
meski demikian, mantan jurnalis itu menyebut, jumlah isu disinformasi, misinformasi, dan malinformasi tersebut jauh lebih berkurang dibanding pemilu 2019 dan pilkada 2017.
baca juga: syarat dan cara pendaftaran kartu indonesia pintar (kip) kuliah 2024
baca juga:3 alasan pentingnya persiapkan pendidikan anak sejak dini!
“pada pemilu kali ini, jumlah disinformasi, misinformasi, dan malinformasi terkait pemilu 2024 jauh lebih berkurang dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya. hal ini dapat dirasakan di media sosial, instant messenger, dan grup whatsapp. semoga hal ini dapat dipertahankan dan ditekan hingga pemilu berakhir,” ujarnya dalam dialog forum merdeka barat 9 (fmb9) yang mengangkat tema 'dewasa berdemokrasi pada pemilu 2024.
ada yang berbeda pada pemilu kali ini. wamen mencermati, penurunan politik identitas yang kerap menjadi wacana dominan selama dua penyelenggaraan pemilu lalu. 
namun demikian, pola kampanye hitam meningkat dengan memakai medium teknologi informasi terbaru.
nezar menambahkan, salah satu hal baru dalam isu disinformasi, misinformasi, dan malinformasi tahun ini adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (ai).
baca juga:masyarakat bengkulu diajak dukung nabila putri bintadytama
baca juga:dbd mengganas, 55 warga di mukomuko dinyatakan positif
dengan ini dapat menghasilkan konten palsu yang lebih sulit dibedakan dengan sekali pandang. contohnya deepfake, yaitu teknik manipulasi gambar atau video yang dapat mengubah wajah, suara, atau gerak seseorang dengan menggunakan ai.
“itu menjadi hal baru dalam hoaks tahun ini. ini bukan hanya di indonesia, sejak generative ai muncul, sudah digunakan di beberapa negara, tidak hanya pemilu, tetapi juga untuk menyebarkan misinformasi dalam kesehatan dan ilmu pengetahuan,” paparnya.
untuk mengatasi hal ini, nezar mengatakan bahwa kemenkominfo telah melakukan antisipasi sejak enam bulan sebelum pemilu. 
kemenkominfo menggandeng berbagai stakeholders, termasuk media arus utama di berbagai platform, juga dengan platform media sosial yang menjadi tempat paling rentan untuk penyebaran disinformasi dan misinformasi.
baca juga:datangi sekolah, dinas pendidikan sosialisasi tentang kebencanaan
baca juga:jumlah pemilih tambahan 3.683 orang di mukomuko
“kita bekerja sama dengan platform medsos, google, meta, tiktok, x, dan lain-lain. kita ada komitmen cukup bagus dalam menciptakan ruang digital yang sehat untuk menyukseskan pemilu 2024,” jelas nezar patria.
adapun nezar menambahkan, sejak 1 juli 2023 sampai 24 januari 2024, pihaknya sudah mengidentifikasi 195 isu temuan hoaks di 2.885 konten.
 dari jumlah tersebut, 1.545 konten telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses.
wamen kominfo menekankan bahwa pemilu hajatan berskala besar, sehingga kemenkominfo berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti komisi pemilihan umum (kpu), badan pengawas pemilu (bawaslu), ekosistem media, dalam satu jalur koordinasi untuk mengatasi kekacauan informasi. polarisasi yang mungkin terjadi juga dicoba untuk diantisipasi.
baca juga:antarkan odgj ke rsj bengkulu disiapkan dana rp42 juta
baca juga:rp800 juta untuk membeli peralatan tangkap nelayan
"dibutuhkan juga keterlibatan organisasi masyarakat, tim pemenangan, didapatkan kesatuan pandang dan kesamaan sikap. kita harus menciptakan pemilu ini damai. sarana integrasi bangsa," tegas nezar.
kepercayaan media meningkat
pada kesempatan yang sama, ketua dewan pers ninik rahayu mengungkapkan, kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream semakin meningkat menjelang pemilu 2024. 
hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa rata-rata kepercayaan masyarakat terhadap media televisi mencapai 39 persen.
"sekarang ada kondisi lebih kondusif, kepercayaan terhadap mainstream lebih tinggi. mereka kembali ke sana. masyarakat akhirnya memilih untuk melihat kebenaran informasi di media mainstream," katanya.
baca juga:disparpora bakal aktifkan 53 desa wisata di mukomuko
baca juga:pemilu, kantor dukcapil tetap buka 
selain peningkatan kepercayaan masyarakat, ninik juga menyoroti peran media mainstream dalam pemilu 2024. 
ninik berharap media mainstream dapat berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi publik, memberikan edukasi kepada calon anggota legislatif, dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.
sementara itu, kepala departemen politik & perubahan sosial csis, arya fernandes menilai, saat ini kecenderungan model kampanye di pemilu 2024 mulai bergeser dari media sosial kembali ke media mainstream. 
menurutnya, hal ini--salah satunya--disebabkan oleh jenuhnya masyarakat dengan media sosial yang seringkali menyajikan informasi yang tidak terverifikasi dan cenderung menimbulkan hoaks dan disinformasi .(*)
 
sumber : indonesia.go.id

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 11 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan