Tarik Retribusi Tiga Layanan Ini, Ilegal?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 06 Feb 2024 - 21:31

UPTD Meteorologi Legal menjadi bagian dari rencana salin rupa BLUD 2024 yang diproyeksikan Pemda Bengkulu Utara-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Pantauan RU, banyak daerah di Provinsi Bengkulu, bisa kehilangan retribusi PJJ ini. Pasalnya, obyek pemungutannya wajib dicantumkan dalam Perda PDRD.

Pemungutan obyek pajak yang belum masuk dalam Perda PDRD, patut diduga menyalahi aturan, lantaran mengeksekusi pundi-pundi secara ilegal, tanpa landasan hukum.

Sekda BU, H Fitriansyah,SSTP, MM, tak menampik pencermatan yang tengah dilakukan daerah, dalam proses salin rupa tiga basis layanan itu menjadi BLUD.

Memang tidak serta merta dapat dilakukan. Karena dalam proses pembuatan dasar hukum daerah, wajib berkelindan jenjang regulasi yang ada di atasnya.

"Satker pemrakarsa akan melakukan studi komparatif dan konsultatif," ujar Sekda, menjelaskan.

Diakui Sekda, ketiga sektor layanan ini, memiliki potensi strategis menyokong penerimaan daerah yang tahun ini dipatok Rp 25 miliar itu.

Meski begitu, penyelenggaraannya, wajib memiliki payung hukum yang jelas. Bukan itu saja, dalam proses ini daerah juga melakukan kajian produk hukum daerah yakni Perda PDRD.

"Karena semua pajak dan retribusi yang dilakukan daerah, wajib ditegaskan dalam perda yang menjadi rumpun aturan UU HKPD," ujarnya.

Kalau pun belum ditegaskan secara eksplisit, kata Sekda, memungkinkan dapat ditegasi lewat aturan teknis dan operasional lewat direktif kepala daerah.

RU mencermati, penegasan eksekutorial dalam Perkada, bersifat penjelasan teknis dan operasional, namun bersifat penegasan atas beleid yang sudah tertulis dalam perda.

Manakala, penegasan basis PAD itu ditegasi dalam Perkada, tapi tidak ditegaskan dalam Perda. Pelaksanaannya, patut diduga cacat hukum sehingga ilegal.

tarik retribusi tiga layanan ini, ilegal?                            radarutara.bacakoran.co - tabrakan regulasi, memungkinkan terjadi dalam upaya salin rupa tiga fasilitas layanan di kabupaten bengkulu utara (bu).
rencananya, unit layanan itu akan diubah menjadi badan layanan umum daerah (blud). pantauan ru, proses ini harus benar-benar mencermati regulasi di atasnya. 
tiga layanan yang tengah dibidik untuk berstatus blud itu, mulai dari unit pelaksana teknis dinas (updt) kemetrologian yang merupakan bagian dari dinas perdagangan. 
selanjutnya, uptd kir kendaraan yang berada di bawah dinas perhubungan (dishub) serta laboratorium yang ada menjadi bagian dari dinas lingkungan hidup (dlh).
baca juga:irigasi jebol, tantawi dali: pupr harus segera melakukan penanganan
baca juga: stok beras aman, pemprov bengkulu pastikan harga stabil
dari sisi potensi, ketiganya dapat menjadi segmen penyokong pundi-pundi daerah. hanya saja, secara regulasi, statusnya saat ini masih dipandang sebagai basis pelayanan murni. 
itu artinya, pengenaan tarif oleh daerah memungkinkan akan bergesekan dengan hukum alias ilegal.
sementara, untuk memungut pendapatan asli daerah (pad), wajib merujuk undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd). 
turunan dari uu di atas, sebenarnya telah dibuat pemda bu. tepatnya, peraturan daerah (perda) kabupaten bengkulu utara nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau pdrd.
baca juga: mahfud md do'akan arie septia adinata sukses jadi pemimpin bengkulu utara
baca juga:breaking news...pacaran, siswi smp jadi korban asusila. kronologisnya bikin geleng kepala... 
konon, menjadi satu-satunya kabupaten di provinsi bengkulu yang telah merampungkannya sehingga sah menjadi payung hukum pemungutan retribusi. 
salah satunya, pajak penerangan jalan yang saban tahun mendominasi kantung-kantung penerimaan daerah di sektor retribusi.
pantauan ru, banyak daerah di provinsi bengkulu, bisa kehilangan retribusi pjj ini. pasalnya, obyek pemungutannya wajib dicantumkan dalam perda pdrd. 
pemungutan obyek pajak yang belum masuk dalam perda pdrd, patut diduga menyalahi aturan, lantaran mengeksekusi pundi-pundi secara ilegal, tanpa landasan hukum. 
baca juga:cawapres mahfud md diagendakan ke bengkulu utara. hadiri istighosah dan doa bersama di ponpes ini... 
baca juga: 288 perkara di tahun 2023, kasus asusila terhadap anak tinggi 
sekda bu, h fitriansyah,sstp, mm, tak menampik pencermatan yang tengah dilakukan daerah, dalam proses salin rupa tiga basis layanan itu menjadi blud.
memang tidak serta merta dapat dilakukan. karena dalam proses pembuatan dasar hukum daerah, wajib berkelindan jenjang regulasi yang ada di atasnya. 
"satker pemrakarsa akan melakukan studi komparatif dan konsultatif," ujar sekda, menjelaskan. 
diakui sekda, ketiga sektor layanan ini, memiliki potensi strategis menyokong penerimaan daerah yang tahun ini dipatok rp 25 miliar itu. 
baca juga: buku 'bengkulu hebat' karya gubernur rohidin masuk ipusnas
baca juga:rogoh dana belanja tak terduga untuk irigasi jebol. ini saran ketua ktna...
meski begitu, penyelenggaraannya, wajib memiliki payung hukum yang jelas. bukan itu saja, dalam proses ini daerah juga melakukan kajian produk hukum daerah yakni perda pdrd.
"karena semua pajak dan retribusi yang dilakukan daerah, wajib ditegaskan dalam perda yang menjadi rumpun aturan uu hkpd," ujarnya.
kalau pun belum ditegaskan secara eksplisit, kata sekda, memungkinkan dapat ditegasi lewat aturan teknis dan operasional lewat direktif kepala daerah. 
ru mencermati, penegasan eksekutorial dalam perkada, bersifat penjelasan teknis dan operasional, namun bersifat penegasan atas beleid yang sudah tertulis dalam perda. 
manakala, penegasan basis pad itu ditegasi dalam perkada, tapi tidak ditegaskan dalam perda. pelaksanaannya, patut diduga cacat hukum sehingga ilegal.
baca juga:terus jadi sorotan, asn semakin nekat!
baca juga: irigasi utama kemumu ke tebing kaning, jebol 
"dinamika regulasi ini, merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang berkepastian hukum. karenanya, proses pun dilakukan dengan prinsip kehati-hatian," ujar sekda.
radar utara pernah mengulas soal potensi pad, dalam upaya salin rupa yang tengah dilakukan oleh pemda, terhadap uptd kir dinas perhubungan (dishub) bengkulu utara (bu) menjadi blud. 
ulasan itu, disandingkan fakta proyeksi anggaran dalam r-apbd bu 2024 yang hingga kini belum juga berjalan, memiliki asumsi defisit anggaran puluhan miliar. 
laporan radar utara edisi 29 november 2022, praktis mendukung angka potensial yang menjadi obyek pad kir. 
baca juga:irigasi jebol, tantawi dali: pupr harus segera melakukan penanganan
baca juga: stok beras aman, pemprov bengkulu pastikan harga stabil
dalam warta, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama di tahun lalu, masih dalam bulan november 2023, sudah menghimpun pajak kendaraan di waktu "pemutihan pajak" sebesar 18.452.128.000. 
tercatat realisasi pajak ketika itu, berasal dari 6.152 unit r2 serta 1.531 unit r4. kalau ditotal semuanya sebanyak 7.683 unit kendaraan. 
data sebelumnya, tunggakan pajak tertinggi ditempati motor sebesar rp 7,53 miliar. disusul dengan truk sebesar rp 4,1 miliar yang saat didata, jumlahnya di daerah ini sebanyak 1.227 unit. 
mobil jenis pikap, menempati tunggakan terbanyak ketiga, sebesar rp 1,88 miliar yang terbagi pada 1.725 unit. 
baca juga: mengenal ilmuan dunia : andre marie ampere, penemu elektromagnet
baca juga:jorok, kebiasaan ngiler saat tidur. ini 4 cara menghentikanya...
untuk diketahui, status blud memberikan keleluasaan pengelola dalam memenej, mulai dari merencanakan kegiatan yang menjadi kewenangan blud. 
pengelolaan yang lebih otonom, menjadi dasar penyelenggaraan program dan peningkatannya pun lebih mudah, karena segala penerimaannya dikelola sepenuhnya untuk meningkatkan pelayanan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan