Terus Jadi Sorotan, ASN Semakin Nekat!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 05 Feb 2024 - 20:56

Terus Jadi Sorotan, ASN Semakin Nekat!-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Berikut Poin Larangan ASN dalam Pemilu

Diatur Lewat PP 94 Tahun 2021

1. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif pusat hingga daerah.

2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;

3. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atua pemberian barang barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

4. Memberikan surat dukungan disertai foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022

Tidak Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif pusat hingga daerah dengan cara;

1. Ikut kampanye;

2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

terus jadi sorotan, asn semakin nekat!                            radarutara.bacakoran.co - netralitas asn dalam pemilu, terus menjadi sorotan. warning juga gencar disampaikan komisi aparatur sipil negara (kasn). 
senin, 5 februari 2024, kasn kembali menyerukan jelang pesta demokrasi rakyat, rabu, 14 februari nanti, kasn terus mengingatkan asn untuk terus menjaga netralitasnya.
lembaga yang belum jelas keberadaannya, dalam uu asn terbaru itu, selasa, 6 februari 2024 mulai pukul 09.00 wib, akan menggelar webinar yang dapat diikuti umum. 
lewat kanal youtube kasn ri, bincang edukatif itu bakal diulas bersama beberapa pakar dalam ulasan bertajuk “pemilu semakin dekat, pelanggaran netralitas asn semakin nekat” 
baca juga: irigasi utama kemumu ke tebing kaning, jebol 
baca juga: bupati mian siap pertahankan wtp kali ketujuh
sudah pula diulas ru, pelanggaran di sektor merit, rentan dilakukan seorang kuasa pengguna anggaran (kpa). 
barisan pejabat eselon itu, menempati tangga kedua sebagai pelaku pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn). 
pelanggaran netralitas, juga memiliki kedekatan dengan penyalahgunaan wewenang. tidak hanya rancang bangun program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
kasn, membeber data umum soal pelanggaran netralitas itu. pelanggaran netralitas berdasarkan jenis jabatan. oknum jabatan tinggi pratama (jpt), menjadi subyek kedua tertinggi sebagai pelaku pelanggaran. 
baca juga: bahas operasi gi arga makmur akhir juni 
baca juga:ditilep tersangka, duit spp tak kunjung dikembalikan ke negara
"fungsional 33%, jpt 20%, pelaksana dan kepala wilayah masing-masing 13%, disusul pengawas dan administrator masing-masing 10%," beber kasn.
kondisi faktual tersebut, menukil data selama tahun 2023, tentang pelanggaran netralitas. pelanggaran regulasi, dapat berimplikasi pada potensi kerugian negara. 
salah satunya diatur undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (asn). rumpun regulasi lawas yakni peraturan presiden nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (pns) yang mengaturnya. 
di dalam beleid yang bakal segera diganti dengan aturan turunan anyar, sejalan dengan revisi uu asn itu, mengatur soal pemberhentian sementara, semenjak seorang asn menjadi tersangka. 
baca juga:perkembangan kehidupan nelayan jadi fokus pemprov bengkulu
baca juga:teman alumni smp bertanya soal jalan, sujono: saya sebenarnya malu
pemulihan dilakukan kembali, ketika dinyatakan tidak bersalah dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
adapula pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, tidak atas permintaan sendiri sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. 
pengamat hukum tata negara, dr elektison somi, pernah mengatakan prinsip kehati-hatian dalam birokrasi yang menjadi tuntutan. 
prinsip itu, kata dia, tidak dimaknai dengan proses yang lamban dan berlarut-larut. setiap kebijakan sudah diawali dengan beberapa tahapan, mulai dari telaah staf, keberadaan pejabat struktural. 
kelindan pencermatan berjenjang pejabat, memiliki peran, fungsi dan tanggungjawabnya selain diatur juga diapresiasi berupa tunjangan-tunjangan jabatan. 
baca juga:waspada banjir, pantau debit air sungai. begini pesan kapolsek ketahun..
baca juga:dp2kbp3a bakal dampingi korban fitnah, kekerasan dan asusila
"maka dari itulah, dituntut sebuah penyelenggaraan birokrasi yang profesional, efektif dan berkepastian hukum," tegasnya. 
dilema aparatur sipil negara (asn) dalam kontestasi politik turut pula diungkap oleh pemerintah via badan kepegawaian nasional (bkn). 
dalam realitanya, kalender politik menempatkan asn dihadapkan dengan larangan atau sanksi sekaligus ancaman karier dalam sistem merit. 
pelayan masyarakat dipaksa mesti netral. tapi berada di lingkungan yang notabene dikendalikan dalam pengaruh kuat orang politik. 
baca juga:kenaikan gaji pns 8 persen, pemerintah mukomuko tunggu petunjuk pusat
baca juga:pr berat genjot produksi beras bengkulu utara
"meskipun pada realitanya asn kerap kali terjebak dalam tekanan netralitas politik yang berimplikasi atau mengancam kariernya, calon pemimpin daerah memiliki kepentingan untuk memenangkan pemilihan," ujar otok kuswandaru.
otok adalah deputi bidang pengendalian dan pengawasan bkn. "sementara, asn misalnya memiliki kepentingan agar jabatan kariernya tidak terancam," jelasnya lagi. 
paparan itu dijumput dari laman milik bkn. penegasan itu terlontar dalam sosialisasi netralitas asn dalam politik pemerintah daerah, senin, 26 september 2023. 
ketua bawaslu bengkulu utara (bu), tri suyanto, se, menyambut baik langkah mitigatif sebagai bagian kerja-kerja preventif, pre emptif yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. 
baca juga:warga harus peka terhadap ancaman bencana
baca juga:pemkab susun kajian risiko bencana di kabupaten mukomuko
termasuk juga salah satunya; peraturan presiden nomor 116 tahun 2022 tentang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen asn. 
tak hanya menjadi alat kerja dalam upaya pencegahan bagi bawaslu. secara intern, kata dia, turut menjadi perlindungan bagi asn yang netral 
bawaslu menyampaikan, dari sektor regulasi, sudah cukup jelas. mulai dari uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan rumpun regulasi turunannya. dipadu lagi dengan aturan lintas lembaga baik pemerintah dan lembaga pemerintah.
"ini menjadi sinyal positif tentang upaya bersama dalam menyuguhkan laga kontestasi politik yang fair dan berkepastian hukum," ujarnya.
baca juga: kunjungi bengkulu, ini agenda mahfud md
baca juga: kri kurau-856 amankan pendistribusian logistik pemilu ke enggano
di sisi internal, lanjut tri, dalam pengadaan panitia adhoc di lingkungannya, bawaslu terus berupaya perpanjangannya bukan hanya memiliki pemahaman akan aturan seputar kepemiluan dan non pemilu yang diterbitkan pemerintah. 
tapi juga mereka-mereka yang memilki motivasi personal sebagai bentuk integritas diri dalam menjadi bagian pengawas pemilu yang profesional. 
"ini sebagai komitmen moril dalam melaksanakan pengawasan yang maksimal," pungkasnya. 
jerat asn korupsi, sebagaimana ditegas pp nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns.  
pada pasal 251, mengatur soal pns yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun. 
baca juga: hasil uji kompetensi ppt pratama pemprov bengkulu diserahkan ke gubernur
baca juga: penghitungan suara pemilu 2024 dimulai dari sini...
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns. 
sekda bu, h fitriansyah, s.stp, mm, dikonfirmasi perihal sektor meritokrasi di daerah, menegaskan tegak lurus dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah. 
"pemda bu pastinya memiliki sikap yang tegak lurus dengan regulasi. inilah perwujudan semangat kepastian hukum dalam tata pemerintahan," ujar sekda. 
disinggung soal hasil lelang jpt? ketua badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) itu masih memberikan jawaban tak ubahnya wawancara sebelumnya.
baca juga:kursi kasi kosong, pejabat di kecamatan ulok kupai merangkap 4 jabatan
baca juga: 51 warga kecamatan marga sakti sebelat berangkat umroh
"masih dalam proses," terang sekda.
untuk diketahui, kasn telah menerbitkan rekomendasinya atas beberapa usulan, mulai dari pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi (jpt) hingga rekomendasi selama tahun 2023. 
itu artinya, seluruh proses pengisian jabatan struktural minimal eselon iib, layaknya yang dilaksanakan pemda bengkulu utara (bu), telah diterbitkan.
apalagi, kasn juga menyampaikan, selama tahun 2023 kasn telah menerbitkan 2.640 rekomendasi hasil pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi. 
baca juga:kursi kasi kosong, pejabat di kecamatan ulok kupai merangkap 4 jabatan
baca juga:kata camat, 3 ruas jalan di napal putih bakal dibangun ta 2024 ini
selain itu, pelaksanaan pengisian jpt di tahun 2023 dilakukan oleh 430 instansi pemerintah (ip) pusat maupun daerah. 
"total pelaksanaan berjumlah 767 yang terdiri dari 367 seleksi terbuka dan 400 uji kompetensi," beber kasn dalam situs resminya. 
penegasan kasn pun, bakal menjadi estafet rencana pelantikan tiga besar hasil lelang jabatan 3 organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemda bu.
ketiganya yakni dinas tanaman pangan holtikultura dan peternakan, dinas ketahanan pangan dan dinas koperasi dan ukm, yang sudah molor setengah bulan itu. 
baca juga: 51 warga kecamatan marga sakti sebelat berangkat umroh
baca juga:kata camat, 3 ruas jalan di napal putih bakal dibangun ta 2024 ini
sedianya, leges tiga besar dari kasn atas lelang jabatan pimpinan tinggi pratama itu, dilakukan pada 29 desember 2023. 
tiga job eselon iib tersebut, disebut-sebut bakal menjadi pelantikan bersamaan dengan eselon lainnya dalam seruak gerbong mutasi di lingkungan pemda bu. 
kembali mengulas, kasn telah merekomendasikan 3 nama kepada kepala daerah ini atas kompetisi terbuka yang diikuti oleh sebelas birokrat. 
diantaranya; alamsyah, se, hardiantoni, sh, rimiwang muksin, s.sos, m.si, sabani, sh, sadly riyanto simanjuntak, se, wahidu syawal, sp, mh, abdul hadi, spt, chairi suhut partahian, sp, h juwita abadi, sp, muhadi gunawan, s.pt serta damiri, s,sos. (*)
baca juga:warga harus peka terhadap ancaman bencana
baca juga:pemkab susun kajian risiko bencana di kabupaten mukomuko
berikut poin larangan asn dalam pemilu
diatur lewat pp 94 tahun 2021 
1. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif pusat hingga daerah.
2. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
3. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atua pemberian barang barang kepada pns dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
4. memberikan surat dukungan disertai foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk
baca juga: kunjungi bengkulu, ini agenda mahfud md
baca juga: hasil uji kompetensi ppt pratama pemprov bengkulu diserahkan ke gubernur
peraturan bkn nomor 6 tahun 2022
tidak memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif pusat hingga daerah dengan cara;
1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pns;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan , seruan, atau pemberian barang kepada pns dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat ; dan/atau
baca juga: kunjungi bengkulu, ini agenda mahfud md
baca juga: kri kurau-856 amankan pendistribusian logistik pemilu ke enggano
7. memberikan surat dukungan disertai foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda peduduk

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan