Menko PMK: Pembangunan Huntara-Huntap dan Pemulihan Pasar Tradisional Terus Dipercepat

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) terus menunjukkan progres signifikan.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan per 28 Desember 2025, pembangunan huntara di tiga provinsi tersebut telah dimulai dan sebagian unit telah selesai dibangun.

“Total terdapat 1.050 unit huntara yang dibangun melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN),” kata Pratikno di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin (29/12/2025).

Lanjutnya, dari jumlah tersebut sebanyak 450 unit huntara dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah. Sementara itu, sebanyak 600 unit lainnya dibangun melalui dukungan dan keterlibatan jajaran BUMN sebagai bagian dari kolaborasi lintas sektor dalam penanganan pascabencana.

BACA JUGA:Lagi, Bupati Serahkan Bantuan 150 Juta dan Sembako Untuk Korban Bencana Sumbar

BACA JUGA:Pascabencana Banjir Sumatra, Kementerian ESDM Kirim Seribu Genset untuk Desa yang belum Menyala Listriknya

Selain pembangunan hunian, Pratikno mengatakan pemerintah juga terus mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengaktifan kembali pasar-pasar tradisional yang terdampak bencana.

Di Provinsi Aceh, tercatat terdapat 112 pasar tradisional yang terdampak, dengan 18 pasar di antaranya telah kembali beroperasi secara penuh. Di Sumut dari 47 pasar terdampak, sebanyak 46 pasar telah kembali beroperasi dan satu pasar lainnya masih dalam proses percepatan pemulihan.

“Sementara itu, di Sumbar terdapat tiga pasar terdampak, dua di antaranya telah mulai beroperasi dan satu pasar masih dalam tahap pemulihan,” kata Pratikno.

Pemerintah akan terus mempercepat pemulihan pasar-pasar tradisional melalui penataan infrastruktur, peningkatan kebersihan, serta dukungan dan keterlibatan kementerian dan lembaga terkait agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.

 

sumber : infopublik.id