Realisasi Program Pemerintah, Masyarakat Kerap Merasa Dibohongi

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Kamis , 01 Feb 2024 - 20:09

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, S.Ip, MAP saat reses -Radar Utara/ Doni Aftarizal -

realisasi program pemerintah, masyarakat kerap merasa dibohongi                            bengkulu, radarutara.bacakoran.co - masyarakat di provinsi bengkulu beberapa diantaranya merasa kerap dibohongi, terutama pada saat program-program yang dicanangkan pemerintah daerah (pemda) terealisasi.
ini terungkap dalam reses anggota dprd provinsi bengkulu, dempo xler, s.ip, map yang dihadiri ratusan berbagai elemen masyarakat, kamis 1 februari 2024.
"ada beberapa program yang dicanangkan pemda, sebenarnya sangat bagus untuk masyarakat. misal program pendidikan gratis, kesehatan gratis dan lainnya," ungkap perwakilan masyarakat saat menyampaikan aspirasinya dalam reses.
sementara dempo xler mengatakan, suatu kewajaran ketika masyarakat merasa dibohongi terkait realisasi atau pelaksanaan program-program pemda.
baca juga: keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja didorong menjadi budaya
baca juga:kerusakan tutupan hutan tinggi, pemprov bengkulu lakukan ini
"sebagaimana yang kita dengar bersama-sama tadi, misal seperti program pendidikan gratis. dimana masyarakat secara gamblang menyampaikan jika dalam implementasinya, masyarakat harus tetap membayar," kata dempo.
begitu juga, lanjut dempo, program seperti kesehatan gratis. memang programnya gratis, tapi pada saat implementasinya masyarakat harus tetap bayar.
"sebenarnya masyarakat itu tidak keberatan jika harus membayar, tapi hendaknya jangan dibohongi. dalam artian kalau memang gratis, maka pemahaman masyarakat tidak harus membayar apapun," ujar politisi partai amanat nasional (pan) ini.
termasuk, sambung dempo, dengan program lapangan pekerjaan, yang dibarengi rendahnya angka pengangguran di daerah. dimana masyarakat merasa program itu kurang tepat.
baca juga: harus punya second plan, kpu: pulo tello fix 
baca juga: sorot dugaan politisasi anggaran di bengkulu utara
"dalam hal ini masyarakat lebih mengharapkan program-program untuk pengembangan diri. baik itu dari sisi soft skill ataupun hard skill, sehingga masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja sendiri," tegas dempo.
disisi lain, dempo membeberkan, aspiras lainnya masyarakat meminta kemudahan dalam mengakses informasi, baik itu terhadap legislatif atau pun eksekutif.
"karena selama ini masyarakat sulit ketika ingin bertemu dengan seorang kepala daerah (kada) ataupun wakil rakyat di parlemen. tentu ini menjadi catatan bagi kita," sampai anggota dprd provinsi bengkulu daerah pemilihan (dapil) kota bengkulu ini.
lebih lanjut disampaikannya, aspirasi lainnya berkaitan dengan infrastruktur serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, yang tentunya tidak bisa lepas dari kepentingan masyarakat.
baca juga: dpk bengkulu pastikan rencana diorama fatmawati kian matang
baca juga: ppdb 2024 harus transparan, edwar samsi: kurangilah nitip-nitip
"yang jelas semua aspirasi itu bakal kita tindaklanjuti dengan menuangkannya menjadi pokok-pokok pikiran anggota dprd," demikian dempo. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 2 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan