Pemerintah Siapkan Restrukturisasi dan Bantuan Koperasi Terdampak Bencana

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Lewat restrukturisasi, Pemerintah memastikan keberlanjutan Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tetap berjalan di tengah dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Sejumlah koperasi desa dilaporkan terdampak langsung, baik dari sisi operasional usaha, distribusi produk, maupun kewajiban pembiayaan.

Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI, Ahmad Zabadi, mengungkapkan bencana alam di beberapa provinsi di Sumatra—termasuk Aceh—telah mengganggu aktivitas koperasi, khususnya yang bergerak di sektor unggulan daerah seperti kopi, pertanian, dan perikanan.

“Di Aceh, khususnya wilayah penghasil kopi, terdapat koperasi yang seharusnya sudah mengirimkan produk ke mitra dalam dan luar daerah. Namun akibat bencana, distribusi tertahan dan perlu penanganan khusus,” ujar Ahmad dalam Media Briefing DIKSI (Diskusi Redaksi) bertema

“Koperasi Desa Merah Putih: Update Terkini dan Arah Kebijakan 2026” yang diselenggarakan Direktorat Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

BACA JUGA:Stok Bantuan Bencana di Mukomuko Tersedia hingga Akhir 2025

BACA JUGA:Mukomuko Kembali Kirim Bantuan Tahap II untuk Korban Bencana Sumatera

Untuk menjaga keberlangsungan rantai pasok, Kementerian Koperasi telah berkoordinasi lintas sektor, termasuk dengan TNI, guna memfasilitasi pengangkutan logistik dan produk koperasi dari wilayah terdampak ke titik distribusi utama. Langkah ini dilakukan agar usaha koperasi tetap berjalan dan kerugian ekonomi dapat ditekan.

Selain gangguan distribusi, bencana juga berdampak pada koperasi yang sedang menjalani program fasilitasi pembiayaan. Pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap koperasi terdampak di Sumatra sebagai dasar penyiapan kebijakan restrukturisasi dan relaksasi pembiayaan, khususnya bagi koperasi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

“Skema yang kami siapkan mencakup penjadwalan ulang kewajiban, penurunan suku bunga, hingga kebijakan moratorium sementara, sebagaimana pernah dilakukan pada masa krisis sebelumnya,” jelas Ahmad.

Di sisi kemanusiaan, Kementerian Koperasi bersama Gerakan Koperasi Indonesia juga menginisiasi program Koperasi Peduli Bencana Sumatra. Melalui gerakan ini, bantuan tahap awal senilai lebih dari Rp1,6 miliar telah disalurkan ke wilayah terdampak, berupa toilet portabel, kebutuhan sanitasi perempuan, mainan anak, kain, hingga fasilitas penyediaan air bersih.

BACA JUGA:Menyatu dalam Roda Kepedulian, Team Ayok Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatera

BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan Serahkan Bantuan Masyarakat Bengkulu Pada Korban Bencana Sumatera

“Ini merupakan wujud karakter koperasi sebagai entitas bisnis yang berwatak sosial, hadir tidak hanya saat ekonomi tumbuh, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi bencana,” tegasnya.