Lima Desa Bakal Ditetapkan Batas Wilayah dan Peta Resmi pada 2026

MUKOMUKO, RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menargetkan lima desa untuk mendapatkan penetapan batas wilayah dan peta desa resmi pada tahun 2026.

Langkah ini penting untuk menghindari tumpang tindih wilayah serta memastikan setiap desa memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan pemerintahan.

Kadis PMD Mukomuko, Ujang Selamet, S.Pd, menyebutkan bahwa penyusunan batas dan peta desa membutuhkan anggaran sekitar Rp30 juta per desa.

Biaya tersebut digunakan untuk survei lapangan, pengukuran, penyusunan peta geospasial, hingga pengesahan dokumen wilayah.

Ia menegaskan bahwa dokumen batas dan peta desa tidak hanya menjadi pelengkap administrasi, tetapi menjadi dasar utama bagi banyak urusan desa—mulai dari pengelolaan aset, penyusunan RPJMDes, hingga pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa dan ADD.

BACA JUGA:Tantangan Penegasan Batas Wilayah, Kadis PMD Juga Ingatkan Sisa Waktu DD Tahun Anggaran Berjalan

BACA JUGA:Efisiensi Anggaran dan Peta Dasar Berdampak Pada Pengukuran Batas Wilayah Kabupaten Bumi Pekal

"Saat ini, masih banyak desa di Mukomuko yang belum memiliki peta dan batas resmi. Karena itu, pemerintah daerah akan menjalankan program ini secara bertahap sesuai kemampuan anggaran," katanya.

Dengan batas wilayah yang jelas, Ujang berharap tidak ada lagi persoalan tumpang tindih atau keraguan ketika ada program pembangunan masuk ke desa. Semua pihak, kata dia, dapat bekerja dengan acuan yang sama dan lebih transparan.

DPMD juga mendorong agar setiap desa berkoordinasi dengan kecamatan dan masyarakat dalam proses penetapan batas. Hal ini untuk memastikan hasilnya sesuai kondisi lapangan dan diterima oleh semua pihak.

"Jika program ini berjalan konsisten, Mukomuko ke depan akan memiliki data desa yang lebih lengkap dan akurat, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh," pungkasnya. (rel)