RSUD Mukomuko Masih Terlilit Utang Obat Rp5,9 Miliar

MUKOMUKO, RADARUTARA.BACAKORAN.CO – Di tengah upaya memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, RSUD Mukomuko masih menghadapi beban keuangan yang cukup berat. Hingga penghujung tahun 2025, rumah sakit daerah ini tercatat masih menanggung utang obat dan lainnya sebesar kurang lebih Rp5,9 miliar kepada sejumlah distributor farmasi.

Utang yang mengendap sejak beberapa tahun lalu itu bukan hanya mengganggu stabilitas pengadaan obat, tetapi juga pernah menyeret persoalan ini ke ranah hukum, hingga menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka. Kondisi tersebut menimbulkan efek domino terhadap kepercayaan distributor.

Sebagian di antaranya memilih menahan suplai obat, bahkan tidak lagi memberikan fasilitas pembayaran tempo seperti sebelumnya.

Direktur RSUD Mukomuko, Syafriadi Taher, SKM, MKes, mengakui bahwa pihaknya hampir setiap bulan berupaya melakukan pembayaran bertahap. Walau tidak besar, langkah itu setidaknya menjadi bukti keseriusan manajemen dalam menyelesaikan kewajiban kepada para rekanan.

Menurutnya, rumah sakit tidak ingin pelayanan publik terganggu hanya karena tersendatnya pasokan obat. Komitmen pelunasan terus dilakukan sesuai kemampuan keuangan RSUD, sambil terus memperbaiki sistem manajemen dan transparansi penggunaan anggaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

BACA JUGA:Bangunan RSUD Mukomuko Rusak Parah

BACA JUGA:Kontrak Parkir Kendaraan di RSUD Mukomuko Rp30 Juta Setahun

“Meski berat, kami tetap mengangsur. Yang penting distribusi obat tetap ada dan pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti,” kata Syafriadi.

Di tengah tekanan beban keuangan tersebut, RSUD Mukomuko berusaha menjaga roda pelayanan tetap bergerak. Mereka berharap dukungan pemerintah daerah dan kepercayaan distributor dapat terus terjaga, karena keberlangsungan pelayanan kesehatan tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi masa lalu.

Dengan langkah-langkah penataan dan komitmen pelunasan yang konsisten, pihaknya mengharapkan beban utang ini dapat diselesaikan secara tuntas.

"Sebab di balik semua dinamika ini, ada kebutuhan masyarakat yang harus selalu menjadi prioritas utama yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan berkelanjutan," pungkasnya. (rel)