Bukan dari Caleg, Saksi Pemilu 2024 Wajib Kantongi Mandat Partai Politik

Reporter: Sigit Haryanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 26 Jan 2024 - 21:03

Jelang hari pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024, tampak baliho partai politik dan caleg bertebaran. -Radar Utara/Debi Susanto-

bukan dari caleg, saksi pemilu 2024 wajib kantongi mandat partai politik                            radarutara.bacakoran.co - saksi yang ditugaskan untuk mengawal proses pemungutan suara pada pemilu 2024. wajibkan membawa atau mengantongi surat mandat tugas dari partai politik (parpol) sebagai syarat sah seorang saksi dalam mengawasi proses penghitungan suara. 
"surat mandat itu di rekomendasikan oleh pimpinan parpol, bukan rekomendasi dari caleg perorangan," ungkap ketua ppk napal putih, bambang abdu mutalib, m.pd, saat dibincangi oleh radar utara disela acara bimtek kpps yang berlangsung pada jumat, 26 januari 2024. 
dijelaskan bambang, secara tekhnis, para saksi utusan parpol yang akan bertugas mengawasi proses penghitungan suara nantinya minimal dapat berkoordinasi atau menyampaikannya kepada pihak ppk atau pps di h-1 pencoblosan. 
"kita berharap minimal h-1 mandat atau rekomendasi saksi utusan parpol itu bisa disampaikan kepada kami," pintanya.
baca juga:soal 2,3 juta honoorer diangkat jadi asn, ini info terbarunya
baca juga:niatkan ibadah, ustad syamsurizal rajab maju pilihan legislatif bengkulu utara 
ditegaskan bambang, bagi saksi yang tidak memenuhi syarat maka konsekwensinya tidak akan mendapat ruang khusus untuk bersuara atau bersikap dalam mengawal proses penghitungan suara.
"saksi yang tidak memenuhi syarat, tidak akan kita beri ruang untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses penghitungan suara," pungkasnya.
lebih jauh, bambang, menambahkan, saksi perorangan hanya yang bisa dimandatkan bagi pemilihan dpd.
"hanya saksi dpd yang rekomendasi dikeluarkan secara perorangan. untuk saksi presiden harus mendapat rekomendasi dari pengurus tkn atau tkd," demikian bambang.
baca juga:perjuangkan dana inpres bangun kabupaten mukomuko
baca juga:3 alasan pentingnya persiapkan pendidikan anak sejak dini!
 
apk wajib bersih pada h-3 pencoblosan
sementara itu, ketua panwascam ulok kupai, mulyadi menegaskan, seluruh lingkungan harus bersih dari alat peraga kampanye pada tiga hari sebelum pencoblosan atau pelaksanaan pemilu 14 februari 2024. 
karena h-3 itu merupakan tahapan masa tenang dan seluruh pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dalam tahapan ini. 
"yang jelas, pada masa tenang seluruh apk harus dibersihkan," tegas mulyadi.
mulyadi meminta kepada seluruh peserta pemilu agar ikut aktif menurunkan apk sebelum masa tenang dimulai. karena menurut mulyadi, tidak mungkin pembersihan apk dilakukan sendiri oleh jajarannya. 
baca juga:mau tau! ini 7 jenis mobil dengan pajak termurah di indonesia
baca juga:pejabat eselon digeser, pemda bengkulu utara lantik 9 pejabat 
"h-6 sebelum hari tenang, kita akan berkoordinasi atau mengingatkan para peserta pemilu terkait pembersihan apk ini. setidaknya setiap peserta pemilu bisa membersihkan apk-nya masing-masing tanpa kami yang harus turun tangan," katanya. 
pada waktunya nanti, lanjut mulyadi, pihaknya juga akan berkoordinasi kepada jajaran terkait di tingkat kecamatan untuk bersama-sama memantau proses pembersihan apk menjelang masa tenang.
"lebih lanjut nanti kita juga akan berkoordinasi dengan jajaran tripika di tingkat kecamatan untuk bersama-sama memantau pembersihan apk di masa tenang ini," demikian mulyadi. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan