Persoalan Lingkungan Kian Kompleks, Pemprov MoU dengan Kejati Bengkulu

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 22 Jan 2024 - 21:47

Gubernur Bengkulu saat MoU dengan Kejati untuk menghadapi persoalan lingkungan yang kian kompleks-Doni Aftarizal/Radar Utara-

persoalan lingkungan kian kompleks, pemprov mou dengan kejati bengkulu                            bengkulu, radarutara.bacakoran.co - kian kompleksnya persoalan lingkungan yang terjadi di provinsi bengkulu. melatarbelakangi pemprov bengkulu menjalin kerjasama dengan kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu dalam bentuk momerandum of understanding (mou).
mou atau perjanjian kerjasama tersebut terkait penanganan hukum, baik dibidang perdata ataupun tata usaha negara (tun) yang menyangkut persoalan lingkungan.
gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah mengatakan, perjanjian kerjasama ini merupakan langkah strategis yang dilakukan dalam menanggulangi atau menghadapi persoalan lingkungan.
"karena persoalan lingkungan di daerah kita kian kompleks," ungkap rohidin diwawancarai usai penandatanganan mou yang digelar di balai raya semarak bengkulu senin, 22 januari 2024.
baca juga: atasi persoalan nelayan, gubernur bengkulu minta hnsi lakukan ini
baca juga: penanganan longsor jalan lintas rejang lebong-lebih jadi prioritas
menurutnya, penandatanganan mou ini juga sebagai bentuk konsistensi pemprov bengkulu, untuk mengatasi persoalan lingkungan yang semakin rumit.
"sehingga dengan kerjasama ini nantinya, kompleksitas permasalahan yang menyoalkan lingkungan secara perlahan dapat terurai atau terselesaikan," harap rohidin.
disamping itu, lanjut rohidin, dengan kerjasama ini nantinya penanganan hukum di bidang perdata dan tun juga dapat lebih terarah dan efektif.
"selain itu mou ini juga bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemprov bengkulu yang sedang melakukan pembangunan," katanya.
baca juga: giliran ptt tas sambangi dprd bengkulu, minta usulkan formasi asn
baca juga:episode lanjutan, kusut anggaran bumdes gardu jaya
sehingga, sambung rohidin, pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan terarah. dengan begitu cita-cita terjadinya percepatan pembangunan dapat terwujud.
"kita juga menekankan agar opd di lingkungan pemprov bengkulu tidak perlu khawatir lagi, karena sudah ada pendampingan dari kejati dalam mewujudkan pembangunan," ujarnya.
sementara kepala kejati bengkulu, rina virawati menerangkan, perjanjian ini dalam implementasinya nanti juga berkaitan dengan penataan aset yang dimiliki pemprov bengkulu. 
"kerjasama dengan pemprov bengkulu yang kita lakukan, lebih mengarah pada perdata dan tun. dimana pendampingan perdata dan tun itu termasuk didalamnya upaya penataan aset yang dimiliki pemerintah daerah," jelas rina.
baca juga:bersama masyarakat, ir. h. supriyanto kembali mantapkan diri ke dprd provinsi
baca juga: harimau di air sebayur, kesatuan pengelolaan hutan konservasi minta ini...
lebih lanjut rina menyampaikan, dengan adanya kerja sama antara pemprov bengkulu dan kejati ini, tentunya diharapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perdata dan tun dapat diatasi dengan lebih efektif. 
"selain itu dengan pendampingan nantinya, kita menargetkan pembangunan yang dilakukan pemprov dari sisi kualitas menjadi lebih baik. begitu juga dengan persoalan lingkungan," demikian rina. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 18 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan