16 OPD Nongol di SIRUP, Minus DPRD Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 21 Jan 2024 - 20:40

Sekretaris DPRD Evi Fitriani yang juga Sekretaris Banggar saat membacakan kesepakatan bersama TAPD dan Banggar atas R-APBD 2024 dalam sidang Paripurna, 29 November 2023.-Radar Utara/Benny Siswanto-

16 opd nongol di sirup, minus dprd bengkulu utara                            radarutara - dari total 77 satuan kerja di lingkungan pemda bengkulu utara (bu) tahun 2024. baru menunjukkan belasan jejaring daerah yang menginput data keuangannya ke sistem informasi rencana umum pengadaan (sirup).
 
sekretariat dprd yang lazim menghabiskan anggaran puluhan miliar saban tahunnya,. hingga minggu, 21 januari 2023 pukul 19.22 wib, belum nongol di sistem yang dikelola lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp).
 
membaca paparannya pada sistem, rencana anggaran tertinggi ditempati oleh dinas perdagangan dengan total anggaran sebesar rp 8,6 miliar yang bakal melibatkan penyedia. sisanya, sebesar rp 581,2 juta lebih masuk dalam kegiatan swakelola. 
 
posisi kedua ditempati dinas perhubungan dengan kegiatan penyedia sebesar rp 3,3 miliar dengan swakelola sebesar rp 871,8 juta. 
baca juga:oknum guru tsk asusila, jeratan hukum dengan pemberatan, berlanjut ancaman pecat dari asn
baca juga:pemilu 2024 jadi tantangan kelanjutan pembangunan jalan tol bengkulu
torehan angka paling buncit, ditempati sekretariat daerah sebesar rp 90 juta. setda menjadi salah satu satker yang anggarannya tak terpaut jauh, saban tahunnya dengan sekretariat dprd. 
 
pantauan media ini, bejana anggaran tahun berjalan, praktis belum bergerak. kecuali beberapa anggaran saja, yang masuk dalam belanja strategis di daerah, salah satunya seperti anggaran gaji. 
unsur pimpinan dprd bengkulu utara-radar utara/benny siswanto-
ditilik dalam jaringan, hal itu tertuang dalam peraturan bupati (perbup) nomor 1 tahun 2024 yang menjadi payung hukum. atas pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib tahun 2024.
 
direktif ini dipilih, sebagai rembet masalah yang muncul dan kini masih menjadi sorotan. terkait proses pembahasan di dewan. proses anggaran, yang persetujuanya diteken ketua dprd sonti bakara di kecamatan giri mulya. 
baca juga:waspada potensi ancaman bencana dampak cuaca ekstrem
baca juga:kpu se-indonesia never holiday seminggu full masuk kerja 
diteken pula oleh wakil ketua 1, juhaili, se. minus, wakil ketua 2, herliyanto,s.sos. penandatangan, 2 orang unsur pimpinan dprd itu. praktis tidak dilakukan usai paripurna pandangan akhir fraksi atas rapbd 2024. 
 
begitu juga bupati ir h mian yang tidak menekennya usai paripurna. 
berita terpopuler klik disini
arsip ru, mencatat, ketua dprd sonti bakara, sh usai memimpin paripurna r-apbd itu, langsung menutupnya. tidak dilanjut penandatanganan kesepakatan bersama atas anggaran rp 1,4 triliun itu. 
 
"wah nanti gimana ya, tpp januari ini? cair ga ya?" ujar seorang asn bertanya.
baca juga:disiapkan rp800 juta untuk nelayan di mukomuko
baca juga: rancang relokasi rumah warga di sepadan sungai. desa ini masuk target sasaran..
mesti ada payung hukum yang jelas, dalam merealisasikan anggaran ini. belum lagi, soal anggaran-anggaran honor. 
 
menggenjot sektor pendapatan asli daerah (pad), menjadi langkah laten yang kembali dilakukan daerah. untuk menampal defisit anggaran yang dijabar dalam rancangan apbd 2024. 
berita terpopuler klik disini
produk hukum yang evaluasi gubernurnya, rampung 12 januari 2024 itu. memproyeksikan beberapa kegiatan mulai dari asumsi anggaran belanja tak terduga (btt) rp30 miliar sampai dengan proyeksi defisit puluhan miliar, pascapembahasan bersama dewan. 
 
kembali mengulas, pada 29 november 2023, sekretaris badan anggaran (banggar) yang juga sekretaris dprd, dra evi fitriani. dijabarkan adanya kesepakatan kenaikan proyeksi pendapatan daerah dari asumsi awal, angkanya sebesar rp 125 m. sehingga asumsi anggaran menjadi rp 1,371 triliun.
baca juga:bencoolen mall diingatkan pedomani amdal
baca juga:susun rencana aksi tindaklanjuti lhp kinerja & kepatuhan bpk
dalam paparan itu pula, defisit yang awalnya rp 42 miliar, menjadi rp 55 miliar. terjadi penambahan belanja daerah sebesar rp 139 miliar dengan total belanja daerah sebesar rp 1,4 triliun. 
 
eksekutif dan legislatif, menyepakati lubang defisit itu bakal ditampal dengan skenario pembiayaan netto daerah. pajak daerah tahun ini digenjot. 
 
pad tahun lalu juga menjadi suplai pengadaan motor untuk kades dan luruh senilai rp 8 miliar lebih yang kini mengundang sorotan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 5 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan