Pemda Bisa Miliki Penilai Aset Internal, Apa Aturannya?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 20 Aug 2025 - 21:50

Pejabat Penilai pengganti KJPP kini resmi diatur. Simak aturan dan manfaatnya bagi tata kelola aset daerah yang lebih efisien.-Radar Utara / Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Peran Pejabat Penilai pengganti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di Pemda adalah topik yang sedang gencar dibahas, terutama dalam konteks efisiensi dan tata kelola aset daerah atau yang masih lazim disebut Barang Milik Daerah (BMD).

Pantauan Radar Utara, regulasi yang kini ada, memang membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memiliki penilai internal, mengurangi ketergantungan pada KJPP yang seringkali memakan biaya tinggi.

Peran Pejabat Penilai di lingkungan pemerintah daerah merupakan terobosan yang didorong oleh kebutuhan akan efisiensi dan percepatan dalam pengelolaan aset.

Sebelumnya, penilai aset di Pemda harus mengandalkan KJPP, yang prosesnya bisa memakan waktu dan biaya besar. Peran ini kini diatur secara resmi.

Aturan yang menjadi payung hukum utama adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilai Pemerintah.

Regulasi ini memberikan landasan bagi kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk memiliki penilai internal yang memiliki kompetensi yang setara dengan penilai dari KJPP.

Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penatausahaan dan pemanfaatan aset, serta menghemat anggaran. Pantauan media ini, di sejumlah daerah tengah dihadapkan dengan ketiadaan pejabat penilai internal.

Sementara, dengan corak fiskal tahun 2026 yang sudah digamblang pemerintah, urgensi menggenjot pembiayaan kreatif hingga sektor penerimaan asli daerah, potensial dapat dilakukan lewat pemanfaatan aset milik daerah.

Hanya saja, praktiknya tak sedikit Pemda dihadapkan dengan tata kelola aset yang masih menjadi tantangan hingga sektor regulasi teknis yang juga belum mumpuni.

Kualifikasi dan Kompetensi Pejabat Penilai

pemda bisa miliki penilai aset internal, apa aturannya?                            radarutara.bacakoran.co - peran pejabat penilai pengganti kantor jasa penilai publik (kjpp) di pemda adalah topik yang sedang gencar dibahas, terutama dalam konteks efisiensi dan tata kelola aset daerah atau yang masih lazim disebut barang milik daerah (bmd). 
pantauan radar utara, regulasi yang kini ada, memang membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memiliki penilai internal, mengurangi ketergantungan pada kjpp yang seringkali memakan biaya tinggi.
peran pejabat penilai di lingkungan pemerintah daerah merupakan terobosan yang didorong oleh kebutuhan akan efisiensi dan percepatan dalam pengelolaan aset. 
sebelumnya, penilai aset di pemda harus mengandalkan kjpp, yang prosesnya bisa memakan waktu dan biaya besar. peran ini kini diatur secara resmi.
baca juga:dorong kemandirian fiskal, bkad gelar rakor dan pelatihan optimalisasi tata kelola aset daerah
baca juga:aset motor angkutan sampah mangkrak, segera dialihkan ke bkd
aturan yang menjadi payung hukum utama adalah peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 173/pmk.06/2020 tentang penilai pemerintah. 
regulasi ini memberikan landasan bagi kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk memiliki penilai internal yang memiliki kompetensi yang setara dengan penilai dari kjpp. 
tujuannya adalah untuk mempercepat proses penatausahaan dan pemanfaatan aset, serta menghemat anggaran. pantauan media ini, di sejumlah daerah tengah dihadapkan dengan ketiadaan pejabat penilai internal. 
sementara, dengan corak fiskal tahun 2026 yang sudah digamblang pemerintah, urgensi menggenjot pembiayaan kreatif hingga sektor penerimaan asli daerah, potensial dapat dilakukan lewat pemanfaatan aset milik daerah.
baca juga:dinas sosial bengkulu utara usulkan ht untuk aset komunikasi setiap desa
baca juga:pemdes kota bani dukung alih fungsi terminal putri hijau, harapkan jadi aset produktif
hanya saja, praktiknya tak sedikit pemda dihadapkan dengan tata kelola aset yang masih menjadi tantangan hingga sektor regulasi teknis yang juga belum mumpuni. 
kualifikasi dan kompetensi pejabat penilai
untuk menjadi pejabat penilai pengganti kjpp, seseorang tidak bisa sembarangan. ada beberapa kualifikasi ketat yang harus dipenuhi:
sertifikasi: pejabat yang ditunjuk harus lulus sertifikasi profesi penilai yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui pemerintah. sertifikasi ini memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan kompetensi yang mumpuni dalam melakukan penilaian aset.
tingkat jabatan: jabatan penilai biasanya diberikan kepada pejabat atau pegawai di lingkungan badan keuangan dan aset daerah (bkad) yang dianggap kompeten.
baca juga:dorong kemandirian fiskal, bkad gelar rakor dan pelatihan optimalisasi tata kelola aset daerah
baca juga:aset motor angkutan sampah mangkrak, segera dialihkan ke bkd
pengalaman: pejabat tersebut juga diharapkan memiliki pengalaman kerja yang relevan dalam bidang pengelolaan aset atau keuangan daerah.
fungsi strategis dan implikasi positif
keberadaan pejabat penilai internal memiliki implikasi positif yang luas bagi pemerintah daerah.
efisiensi anggaran: dengan tidak lagi harus mengontrak kjpp untuk setiap penilaian aset, pemerintah daerah dapat menghemat anggaran secara signifikan.
percepatan proses: proses penatausahaan, seperti penilaian nilai wajar aset untuk laporan keuangan, dapat dilakukan lebih cepat karena tidak ada lagi hambatan birokrasi dan koordinasi dengan pihak eksternal.
penguatan tata kelola: keberadaan penilai internal akan meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah. penilaian yang akurat dan berbasis data akan mempermudah pemerintah dalam mengambil keputusan strategis, seperti pemanfaatan aset untuk investasi daerah.
baca juga:dinas sosial bengkulu utara usulkan ht untuk aset komunikasi setiap desa
baca juga:pemdes kota bani dukung alih fungsi terminal putri hijau, harapkan jadi aset produktif
dengan demikian, keberadaan pejabat penilai pengganti kjpp bukan hanya soal regulasi, melainkan bagian dari transformasi pengelolaan aset daerah yang lebih modern dan profesional.
regulasi yang mengatur kewenangan penilai pemerintah 
kewenangan pejabat penilai pengganti kjpp diatur secara eksplisit dalam berbagai regulasi. salah satu yang paling penting adalah peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 19 tahun 2016 yang kemudian diperbarui oleh permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. 
regulasi ini memberikan kewenangan penuh kepada pejabat penilai pemerintah untuk melakukan penilaian aset daerah dalam konteks tata kelola internal.
dalam praktiknya, pejabat penilai pemerintah dapat melakukan penilaian untuk berbagai keperluan, seperti penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, inventarisasi aset, dan pemanfaatan aset seperti sewa atau pinjam pakai, tanpa perlu menyewa jasa kjpp.
baca juga:dorong kemandirian fiskal, bkad gelar rakor dan pelatihan optimalisasi tata kelola aset daerah
baca juga:aset motor angkutan sampah mangkrak, segera dialihkan ke bkd
batasan dan perbedaan dengan kjpp 
meskipun memiliki kewenangan yang luas, peran pejabat penilai pemerintah tidak sepenuhnya menggantikan kjpp. ada beberapa batasan yang perlu dipahami:
tujuan penilaian: penilaian oleh pejabat pemerintah umumnya dilakukan untuk keperluan internal pemerintah daerah. sementara itu, untuk transaksi yang melibatkan pihak eksternal, seperti penjualan aset, kerja sama pemanfaatan (ksp), atau lelang, penilaian tetap harus dilakukan oleh kjpp yang independen.
sertifikasi: pejabat penilai pemerintah harus memiliki sertifikasi khusus yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar kompetensi yang diperlukan.
studi kasus di kabupaten bengkulu utara 
pemda bengkulu utara kini sudah membangun program yang dinamai otakada akronim dari optimalisasi tata kelola aset daerah yang kini digarap serius badan keuangan dan aset daerah (bkad). 
baca juga:dinas sosial bengkulu utara usulkan ht untuk aset komunikasi setiap desa
baca juga:pemdes kota bani dukung alih fungsi terminal putri hijau, harapkan jadi aset produktif
diwawanca, kepala bkad setempat, masrup, s.st.pi,mm tak menampik otakada menjadi komponen fungsi sekaligus dapat menjadi bauran sistem program daerah, dalam upaya menggenjot potensi ceruk fiskal di tengah keterbatasan, efisiensi apbd yang kini masih ditopang penuh dari transfer pusat. 
"kita sudah melakukan rakor sekaligus pelatihan di sektor ini. ini bagian dari proses hulu yang terus berlanjut ke hilir nantinya yakni potensi pad. walau pun prosesnya, bisa dibilang seperti mencari tepung dalam jerami," ujar masrup menganalogi. 
pemda bengkulu utara memang memiliki tantangan tersendiri di sektor penatausahaan dalam tata kelola aset. maklum, salah satu kabupaten bongsor di provinsi bengkulu ini, telah "menerlukan" 2 kabupaten yakni mukomuko dan bengkulu tengah (benteng). 
lahirnya daerah otonomi baru (dob), pastinya berimplikasi pada dinamika pemerintahan yang menyertai. tak terkecuali, persoalan aset. apalagi, saat itu sistem tata kelola aset belum semoderen saat ini. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 21 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan