PMK KMP Terbit, Dewan Serukan Mitigasi di Daerah Sangatlah Penting

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 29 Jul 2025 - 21:14

Ketua Komisi 2 DRPD Bengkulu Utara, Ardin Silaen, SH-Radar Utara / Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kerja kontijensi yang meliputi mitigasi risiko, analisa komprehensif di daerah pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 49 Tahun 2025, sangat penting dilakukan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi 2 DRPD Bengkulu Utara, Ardin Silaen, SH, menyikapi beleid yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan berlaku sejak 21 Juli 2025 yang menjadi estafet regulatif untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dasar hukum yang ditunggu, pasca peresmian kelembagaan membuka peluang unit koperasi di lingkungan desa dan kelurahan itu, membuka peluang pinjaman motor bisnis di lingkungan desa dan kelurahan dari perbankan hingga Rp 3 miliar.

Kerangka Acuan Kerja (KAK), lanjut Silaen, sangat penting dilakukan di tataran daerah agar penyelenggaraan program ini di daerah juga dibarengi dengan langkah preventif juga preemitif.

"Term of Reference (TOR) pastinya oleh pusat yang sudah ada. Tapi di daerah, perlu dibarengi lagi langkah-langkah kreatif yang senapas dengan regulasi di atasnya. Karena anggarannya nanti kan besar. Spirit program tentunya harus kita jaga bersama," wejangnya.

Diketahui, secara teori, alokasi pinjaman khusus untuk koperasi desa/kelurahan merah putih (KMP) di Kabupaten Bengkulu Utara, bisa tembus Rp 657 miliar.

Daerah ini telah membentuk 214 KMP di desa dan 5 KMP di kelurahan. Dari total jumlah tersebut, terdapat 1 KMP gabungan di wilayah Kecamatan Air Besi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Rimiwang Muksin,S.Sos,M.Si, belum bisa ditanyai soal perkembangan teranyar sektor regulasi.

Tapi sebelumnya, Rimiwang bilang, secara program, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi yang sangat strategis menggeliatkan perekonomian di daerah.

pmk kmp terbit, dewan serukan mitigasi di daerah sangatlah penting                            radarutara.bacakoran.co - kerja kontijensi yang meliputi mitigasi risiko, analisa komprehensif di daerah pasca terbitnya peraturan menteri keuangan atau pmk nomor 49 tahun 2025, sangat penting dilakukan. 
hal ini disampaikan ketua komisi 2 drpd bengkulu utara, ardin silaen, sh, menyikapi beleid yang diteken menteri keuangan (menkeu), sri mulyani dan berlaku sejak 21 juli 2025 yang menjadi estafet regulatif untuk koperasi desa/kelurahan merah putih. 
dasar hukum yang ditunggu, pasca peresmian kelembagaan membuka peluang unit koperasi di lingkungan desa dan kelurahan itu, membuka peluang pinjaman motor bisnis di lingkungan desa dan kelurahan dari perbankan hingga rp 3 miliar.
kerangka acuan kerja (kak), lanjut silaen, sangat penting dilakukan di tataran daerah agar penyelenggaraan program ini di daerah juga dibarengi dengan langkah preventif juga preemitif. 
baca juga:banpol segera cair rp 1,69 miliar, ketua dprd : penting untuk kaderisasi dan pendidikan politik
baca juga:dewan bu dukung pengukuhan pengurus forum anak daerah bengkulu utara
"term of reference (tor) pastinya oleh pusat yang sudah ada. tapi di daerah, perlu dibarengi lagi langkah-langkah kreatif yang senapas dengan regulasi di atasnya. karena anggarannya nanti kan besar. spirit program tentunya harus kita jaga bersama," wejangnya.  
diketahui, secara teori, alokasi pinjaman khusus untuk koperasi desa/kelurahan merah putih (kmp) di kabupaten bengkulu utara, bisa tembus rp 657 miliar. 
--
daerah ini telah membentuk 214 kmp di desa dan 5 kmp di kelurahan. dari total jumlah tersebut, terdapat 1 kmp gabungan di wilayah kecamatan air besi.
kepala dinas koperasi dan ukm, rimiwang muksin,s.sos,m.si, belum bisa ditanyai soal perkembangan teranyar sektor regulasi. 
baca juga:dampak efisiensi, dprd bengkulu utara prioritaskan pokir untuk desa yang keterbatasan anggaran
baca juga:tumbuhkan semangat nasionalisme, anggota dprd bu turun membaur bergotongroyong bersama warga 
tapi sebelumnya, rimiwang bilang, secara program, koperasi desa/kelurahan merah putih memiliki potensi yang sangat strategis menggeliatkan perekonomian di daerah. 
"dengan catatan, diselenggarakan oleh motor atau pengurus yang berintegritas," begitu pesan rimiwang, jelang 12 juli 2025 yang menjadi tenggat akhir pembentukan kelembagaan sebagaimana diminta kepala negara berdasarkan inpres 9/2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih. 
membaca bab ii ketentuan pinjaman, pada pasal 2 beleid menjelaskan, ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha kkmp/kdmp, bank dapat memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada kkmp/kdmp.
 ayat (2) pinjaman kepada kkmp/kdmp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah kkmp/kdmp mendapat persetujuan dari bupati/wali kota atau kepala desa berdasarkan hasil musyawarah kelurahan/musyawarah desa 
baca juga:banpol segera cair rp 1,69 miliar, ketua dprd : penting untuk kaderisasi dan pendidikan politik
baca juga:dewan bu dukung pengukuhan pengurus forum anak daerah bengkulu utara
selanjutnya, ayat (3) : persetujuan dari bupati/wali kota atau kepala desa berdasarkan hasil musyawarah pembangunan kelurahan/musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk persetujuan penggunaan dana desa atau dau/dbh untuk mendukung pengembalian pinjaman kkmp/kdmp sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
ayat (4) menjelaskan, pengaturan mengenai kewenangan, kewajiban, dan dukungan penggunaan dau/dbh oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mekanisme persetujuan dari bupati/wali kota kepada kkmp sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. 
(5) pengaturan mengenai kewenangan, kewajiban, dan dukungan penggunaan dana desa oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mekanisme persetujuan dari kepala desa kepada kdmp sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal. 
ditilik dari laman resmi milik kementerian keuangan (kemenkeu), menunjukkan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa, hingga senin, 28 juli 2025 secara nasional, untuk tkd memiliki realisasi 46,36%. sedangkan untuk dana bagi hasil (dbh) 37,67%. 
baca juga:dampak efisiensi, dprd bengkulu utara prioritaskan pokir untuk desa yang keterbatasan anggaran
baca juga:tumbuhkan semangat nasionalisme, anggota dprd bu turun membaur bergotongroyong bersama warga
tranfer ke daerah, masih dalam paparan data resminya, kemenkeu mengungkap, dari total rp 816.451,60 miliar atau 816,4 triliun, realisasinya sebesar rp 378.543,23 miliar atau 378,5 triliun. 
penyaluran dana bagi hasil, dari total rp 159.861,23 miliar atau 159,8 triliun terealisasi rp 60.223,64 miliar atau 60,2 triliun.
postur tkdd bengkulu utara 
transfer ke daerah 
-alokasi rp 1.029,91 miliar, realisasi rp 508,39 miliar (49,36%)
dana alokasi umum
-alokasi rp 684,92 miliar, realisasi rp 365,67 miliar (53,39%)
baca juga:banpol segera cair rp 1,69 miliar, ketua dprd : penting untuk kaderisasi dan pendidikan politik
baca juga:dewan bu dukung pengukuhan pengurus forum anak daerah bengkulu utara
dak fisik
-alokasi dak penugasan rp 39,60 miliar, realisasi rp 4,72 miliar (11,92%)
dana alokasi khusus nonfisik
-alokasi rp 179,21 miliar, realisasi rp 87,04 miliar (48,57%)
dana desa
-alokasi rp 171,84 miliar, realisasi rp 106,72 miliar (62,10%)
total tkdd 
-alokasi rp 1.201,76 miliar (1,2 triliun), realisasi rp 615,11 miliar (51,18%) (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 30 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan