Presiden Prabowo Teken Inpres, Helmi: Persoalan Alur Bisa Segera Tertangani

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, Selasa 24 Juni 2025 resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait upaya percepatan pembangunan Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.

Inpres tersebut diharapkan dapat menjadi jawaban terkait kondisi darurat yang dialami masyarakat, yang mendiami salah satu pulau terdepan di Indonesia tersebut.

"Tetap semangat rakyat Enggano. Kita bakal terus bantu dan mendorong pembangunan di Pulau Enggano," ungkap Presiden Prabowo didampingi Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Sementara itu, Ketua AMAN Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi mengucapkan terima kasih untuk ibu Rieke Diah Pitaloka, Komisi VI DPR yang sudah hadir ke Bengkulu dan mendorong komunikasinya ke Waka DPR Sufmi Dasco Ahmad. 

BACA JUGA:Dalam 2 Bulan, Pendapatan Warga Enggano Hanya Rp 700 Ribu

BACA JUGA:Atasi Krisis Enggano, KKP Siapkan Kapal Orca dan Pesawat

"Ini luar biasa, do'a seluruh masyarakat Enggano akhirnya terjawab," kata Fahmi.

Menurut Fahmi, isu terkait kondisi 4.000 masyarakat adat Enggano yang terdampak akibat terhentinya operasional kapal laut ke pulau itu, selama ini terkesan diabaikan. 

"Ada banyak jalan dan ada banyak orang lain yang berempati. Kami percaya itu, dan kini tinggal menunggu langkah selanjutnya," ujar Fahmi.

Dibagian lain, Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE mengapresiasi penerbitan Inpres, yang merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Teken Inpres Pulau Enggano, Begini Tanggapan Bupati Arie

BACA JUGA:Update Pulau Enggano, BBM PLTD Menipis, Listrik Dibatasi, Kapolsek: Jaga Kekompakan, 'Yawaika'

"Khususnya terhadap daerah tertinggal dan terluar seperti Enggano. Alhamdulillah ini menjadi kabar bahagia bagi seluruh masyarakat Bengkulu, khususnya Enggano. Inpres ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara,” sampai Helmi.

Helmi menyebutkan, perjuangan agar Enggano mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat bukanlah hal yang instan. Sejak kegiatan retreat kepala daerah bersama pemerintah pusat, selalu disuarakan perlunya percepatan pembangunan Enggano.