Pengawasan BBM Subsidi, BPH Migas dan Pemprov Bengkulu Buat PKS

BENGKULU RU - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memastikan diri untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS). Berkaitan dengan pengawasan dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Bengkulu. Ini terungkap dalam rapat pembahasan rencana pelaksanaan PKS, Selasa, 09 Januari 2024.

Komite BPH Migas, Abdul Halim menerangkan, kerjasama ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM subsidi, khususnya di wilayah provinsi Bengkulu. "Kita ingin memastikan bahwa BBM subsidi 

benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkannya," ungkapnya.

Menurutnya, pengaturan distribusi BBM subsidi di Bengkulu menjadi fokus utama pembahasan, mengingat permasalahan dalam pendistribusian BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu ini cukup kompleks. "Sehingga akhirnya banyak masyarakat yang berhak, malah tidak mendapatkan BBM subsidi dan begitu juga sebaliknya," kata Halim. 

Makanya, lanjut Halim, dengan adanya PKS nanti, pihaknya berusaha melakukan pengaturan yang lebih ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam pendistribusian BBM bersubsidi ini. 

BACA JUGA: TPD Bengkulu Nobar, Baraya Ganjar Deklarasi Dukung GAMA

"Berkaitan dengan draf PKS, pihaknya masih melakukan tahap pengumpulan data terlebih dahulu dengan melibatkan berbagai pihak," ujarnya.

Sementara Sekdaprov Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes menyebutkan, dalam rapat tadi juga dipaparkan hasil evaluasi pendistribusian BBM bersubsidi tahun sebelumnya. "Adapun hasil evaluasi diantaranya pada tahun lalu terjadi peningkatan sekitar 3 persen pada konsumsi Bio Solar. Sehingga kuota Bio Solar ditambah," beber Isnan.

Lebih jauh disampaikannya, dalam PKS nanti direncanakan juga mencakup integrasi data dengan Samsat untuk memastikan informasi yang lebih akurat dan terkini dalam pengaturan distribusi BBM subsidi. 

"Kita berharap dengan kerjasama ini dapat memberikan solusi terhadap tantangan pengawasan dan distribusi BBM subsidi di Provinsi Bengkulu," singkatnya. (tux)