Mayoritas Desa 'Ngotot' Kelola Ketahanan Pangan Lewat TPK, BUMDes Bermasalah Jadi Alasan
Mayoritas Desa 'Ngotot' Kelola Ketahanan Pangan Lewat TPK, BUMDes Bermasalah Jadi Alasan-Ist-
KETRINA, RADARUTARA.BACAKORAN.CO- Sebagian besar desa di hampir di setiap wilayah kecamatan tetap bersikeras menjalankan program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Padahal, pemerintah pusat mendorong agar program ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Camat Putri Hijau, K Agus Mujahidin, S.Sos, M.Si, melalui Kasi PMD Putri Hijau, Posma Gultom, SE, menjelaskan alasan di balik keputusan desa-desa tersebut.
"Banyak BUMDes milik desa yang sebelumnya sudah terbentuk namun bermasalah alias vakum tidak berjalan," ungkap Posma, Selasa 10 Juni 2025.
Lanjut Posma, kondisi BUMDes yang tidak aktif ini membuat desa-desa cenderung memilih TPK untuk menghindari risiko tambahan yang lebih besar.
"Ketimbang menambah risiko lagi, maka desa lebih condong mengeksekusi program ketahanan pangannya lewat peran TPK ketimbang BUMDes," tambah Posma.
Diungkapkan Posma, saat ini, sebagian besar kegiatan program ketahanan pangan di setiap desa baru akan dilaksanakan pada pencairan DD Tahap II.
BACA JUGA:Bengkulu Ambil Bagian Perkuat Ketahanan Pangan
BACA JUGA:Perkuat Ketahanan Pangan, Gubernur Helmi Tawarkan Ini
Posma juga menekankan bahwa TPK yang dibentuk desa untuk mengelola 20 persen DD untuk ketahanan pangan harus merupakan TPK khusus.
"Seluruh unsur komponen desa harus terlibat di dalam TPK yang di-SK-kan khusus oleh Kades.
Ini berarti TPK tersebut harus melibatkan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat desa, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program ketahanan pangan demi keberlanjutan dan keberhasilannya," demikian Posma. (*)
- Tag
- Share
-
-
