Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Hingga Juni 2024

RADAR UTARA - Dalam rangka menekan harga beras yang terus melambung tinggi. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperpanjang bantuan sosial beras sebesar 10 kilogram hingga Juni 2024 mendatang. 

Hal ini diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai rapat internal mengenai penyaluran bantuan pangan, di Istana Kepresidenan, Senin (6/11/2023).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran Bantuan Sosial beras sebesar 10 kilogram itu. Sebelumnya, telah diperpanjang hingga bulan Februari 2024. Namun saat ini telah diputuskan lagi untuk dilanjutkan hingga Juni 2024.

"Diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari (2024), lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Jadi akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi, tapi belum turun, oleh karena itu bantuan dilanjutkan," lanjutnya.

Zulhas mengatakan bantuan beras 10 kilogram ini akan diberikan kepada kurang lebih 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Jokowi menyetujui memberikan bantuan pangan beras 10 kilogram sampai Juni 2024

BACA JUGA:Baliho Caleg Masih Bertebaran, Peringatan Bawaslu 'Dicueki'

"Tadi dibahas bantuan pangan 2024 Pak presiden setuju, untuk 2024 akan diberikan dari Januari sampai Juni," timpal Airlangga.

Ia mengungkapkan realisasi penyaluran bantuan di bulan September mencapai 94,95%, Oktober 94,89%, dan November 18,45%. "Dan kita masih ada bulan Desember, bulan September tersalur 210 ribuan (ton) demikian pula bulan Oktober," ucapnya.

Ia juga mengungkapkan kondisi stok Bulog per 2 November mencapai 1.442.945. Sehingga masih cukup untuk memberikan penyaluran bantuan beras. Selain itu, ia mengungkapkan saat ini ada kebutuhan tambahan anggaran untuk tahap untuk penyaluran bantuan beras.

"Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu tahap pertama butuh Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun jadi ada RP 19,1 triliun," sebutnya.

Sehingga ia menjelaskan arahan Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melunasi tagihan Bulog.

"Menkeu diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," tutup Airlangga. (red)