Tahun Depan, Desa Ditugasi Untuk Promkes

ARGA MAKMUR RU - Slot penggunaan dana desa 2024, terus ditegasi Kementerian Desa PDTT. Teranyar, kementerian yang tengah dipimpin Abdul Halim Iskandar ini, menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi komponen penugasan via dana desa tahun depan.  

Gus Halim, sapa akrab Mendes PDTT, menegasi adanya Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Beleid tersebut, menegasi prioritas penggunaan komponen transfer pusat ke daerah itu. Salah satunya untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan JKN.

"Hal tersebut sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN," terang Kemendes, menegas. 

Program-program konkret yang sejalan dengan regulasi induk serta rumpun aturan turunannya, soal promosi kesehatan, pula digamblang kementerian. Dalam beberapa contoh yang wajib dilaksanakan desa diantaranya sosialisasi dan promosi  kebijakan pelaksanaan program JKN melalui komunikasi, informasi dan edukasi. Selanjutnya, advokasi pelaksanaan program JKN. 

"Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan," tegasnya. 

Daerah juga terus menjalankan program-program dana desa yang menyebar pada 215 desa di daerah. Salah satunya penyaluran dana desa, alokasi dana desa hingga bagi hasil pajak dan retribusi. 

BACA JUGA:Sepanjang 2023, Lakalantas Menelan 62 Korban Luka Berat, 26 Meninggal

Hal ini seperti disampaikan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) BU, Margono, S.Pd, melalui Kabid Pemerintahan Desa, Pandji, S.STP, MM. Ia menyampaikan, penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini relatif rampung dilakukan oleh daerah kepada 215 desa. Begitu juga untuk Dana Desa atau DD yang nilainya sebesar Rp 178.385.537.000, penyalurannya juga tepat waktu, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan program-program pemerintahan desa. 

"Termasuk untuk BLT DD yang nilai totalnya sebesar Rp 24 miliar lebih, juga telah disalurkan pada seluruh sasaran program yang tahun 2023 ini berjumlah 6.704 KPM," jelasnya. 

Disinggung tentang rancang bangun regulasi untuk dana desa 2024, dia menjabarkan kini sudah melakukan perancangan itu. Sembari, mencermati dinamika regulasi yang nantinya akan menjadi saduran dalam rancang bangun regulasi administratif hingga teknis. 

"Kita memproyeksikan, tingkat serapan dana desa tahun depan ini bisa terus maksimal seperti tahun ini," pungkasnya. (bep)