Desa Berhak Mengatur Rumah Tangganya, Waka I DPRD: Perdes Instrumen Penting Penyelenggaraan Pemdes

Reporter: Sigit Haryanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 16 Mar 2025 - 19:34

Desa Berhak Mengatur Rumah Tangganya, Waka I DPRD: Perdes Instrumen Penting Penyelenggaraan Pemdes-Radar Utara / Sigit Haryanto-

desa berhak mengatur rumah tangganya, waka i dprd: perdes instrumen penting penyelenggaraan pemdes                            radarutara.bacakoran.co - wakil ketua i dprd bengkulu utara, ichram nurhidayat, st, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap dpmd bengkulu utara yang diduga menganulir agenda penyusunan peraturan desa (perdes) oleh desa di kecamatan marga sakti sebelat (mss). 
ichram menyatakan, jika memang upaya menganulir itu benar terjadi maka tindakan dpmd bengkulu utara itu, tidak menghargai proses demokrasi di tingkat desa. 
"jika hal itu (dugaan pembatalan, red) terjadi, kami sangat menyayangkan hal tersebut. 
ini adalah bentuk intervensi yang harusnya tidak terjadi," tegas unsur pimpinan sekaligus koordinator komisi i dprd bengkulu utara.
baca juga:dprd bu dorong pemkab libatkan seluruh stakeholder untuk wujudkan visi dan misi asta cita
baca juga:anggota dprd bu soroti akar masalah banjir, sebelum terlambat pemerintah harus peka, sigap dan tepat 
menurut ichram, perdes merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
pembatalan agenda pembuatan perdes dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik di desa.
"terkait perdes ini, desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
intervensi dari pihak luar, apalagi tanpa alasan yang jelas. mengingat anggaran yang digunakan untuk mendukung pembuatan perdes tersebut murni disuport oleh anggaran yang berasal dari masing-masing desa," tegasnya.
baca juga:komisi iii dprd bu soroti lubang bekas tambang belum direklamasi, dorong peran pengawasan eksekutif
baca juga:desak pemkab, dewan minta petakan jalan rusak & segera ditangani 
lebih jauh, ichram akan menelusuri dugaan penganuliran agenda pembuatan perdes oleh desa di kecamatan mss ini kepada bagian hukum di pemkab bengkulu utara dan dpmd bengkulu utara untuk mengklarifikasi polemik ini. 
"nanti kita akan diskusikan di dalam internal komisi. namun, untuk langkah awal nanti kita akan coba berkoordinasi dengan pihak bagian hukum di pemkab bengkulu utara, termasuk dpmd bengkulu utara. 
bahkan, jika diperlukan kami akan rekomendasikan komisi i untuk gelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk mengungkap fakta sebenarnya. 
dengan harapan kita ingin memastikan hak-hak desa dalam mengatur domainnya dapat dihormati," tandas dewan muda dari partai golongan karya (golkar) ini.
baca juga:dprd bu dorong pemkab libatkan seluruh stakeholder untuk wujudkan visi dan misi asta cita
baca juga:anggota dprd bu soroti akar masalah banjir, sebelum terlambat pemerintah harus peka, sigap dan tepat 
terpisah, ketua forum bpd kecamatan mss, hariyadi mengatakan, bahwa dugaan pembatalan agenda pembuatan perdes ini menimbulkan keresahan di kalangan desa khususnya, lembaga bpd se-kecamatan mss.
mereka berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan hak-hak mereka dalam penyusunan perdes dapat dipulihkan.
"semoga ada solusi, supaya agenda penyusunan perdes yang menjadi semangat kami hari ini untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat berjalan sesuai rencana. 
mengingat desa-desa di kecamatan mss membutuhkan sebuah produk perdes yang diharapkan bisa menjadi instrumen hukum bagi desa dalam menyelenggaran pembangunan serta pelayanan publik di tingkat desa," demikian hariyadi. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 17 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan