Banyak Desa Belum Memiliki Perdes, Ini Pesan Tripika Untuk BPD dan Pemdes

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 23 Feb 2025 - 22:13

Camat Ketahun, Nasri, S.Pd-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

banyak desa belum memiliki perdes, ini pesan tripika untuk bpd dan pemdes                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - diakui camat ketahun, nasri, s.pd, masih banyak desa di wilayah kerjanya yang belum memiliki peraturan desa (perdes). 
tentu kondisi ini turut disayangkan oleh camat, mengingat perdes adalah landasan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di lingkungan desa dan memiliki fungsi atau menjadi landasan hukum dalam mengatur administrasi pemerintah desa.
mengelola sumber daya alam, mengelola keuangan desa, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat desa.
"baru ada empat desa di wilayah kita yang memiliki perdes. itupun, baru sebatas perdes tentang penertiban ternak liar," ungkap camat, minggu, 23 februari 2025.
baca juga:bpd bersama pemdes dituntut melahirkan produk hukum berupa perdes resmi diundangkan 
baca juga:penyusunan rancangan dan pengesahan perdes harus ke kemenkum ham
diakui camat, ada beberapa aspek yang menyebabkan sebagian besar desa belum memiliki perdes. 
diantaranya akibat keterbatasan pengetahuan lembaga bpd dan aparatur desa tentang hukum. 
karena sejatinya kata camat, perdes ini dibuat atas inisiatif lembaga bpd dan dirancang bersama-sama pemerintah desa.
"perdes sangat penting sebagai dasar hukum desa dalam mengontrol sosial masyarakat dan mengelola potensi yang dimiliki desa. 
kalau tidak punya perdes lalu apa yang menjadi dasar hukum desa dalam menegakan sebuah aturan?
 untuk itu, kami pemerintah kecamatan mendorong seluruh desa agar segera membuat dan memiliki produk perdes," desak camat.
baca juga:duhh! hingga tahun 2025 ini, hanya 1 desa di putri hijau yang memiliki perdes
baca juga:bpd bersama pemdes dituntut melahirkan produk hukum berupa perdes resmi diundangkan 
ditambahkan camat, pembuatan perdes diawali oleh peran bpd dan kades dengan menyusun rancangan peraturan yang akan di perdeskan. 
dimana dalam proses pembuatan rancangan peraturan itu bpd dan desa juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. 
agar peraturan yang dibuat oleh desa nantinya tidak bertentangan dengan kearifan lokal yang ada, tumpang tindih dengan peraturan adat melanggar hak asasi dan norma-norma lainnya.
"perdes dibuat bpd dan desa. insya allah jika keduanya dapat bersinergi dan saling support, pembuatan perdes itu tidak akan sulit. 
dan kami sangat berharap, desa-desa yang belum memiliki perdes sama sekali agar segera membuat perdes-nya masing-masing, minimal diawali dengan pembuatan perdes kewenangan. 
baca juga:penyusunan rancangan dan pengesahan perdes harus ke kemenkum ham
baca juga:payung hukum desa masih berbentuk draf perdes, berpotensi pungli?
masak iya, selama anggota bpd di desa menjabat tidak ada satupun, produk aturan yang bisa dibuat atau ditinggalkan untuk desa," tandasnya.
terpisah, dorongan yang sama juga disampaikan oleh kapolsek ketahun, iptu khalid wahyudi, sh, kepada seluruh jajaran pemdes di wilayah hukumnya agar memiliki produk perdes masing-masing. 
dikatakan kapolsek, perdes merupakan dasar hukum bagi desa dalam mengontrol persoalan sosial masyarakat dan menjadi dasar hukum desa dalam mengelola setiap potensi yang dimiliki oleh desa. 
tanpa produk perdes yang jelas, tentu kata kapolsek, peraturan yang ditegakkan oleh desa tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang bisa dipertanggung jawabkan.
"apalagi desa yang memiliki dan mengelola segala retribusi atau pungutan dari pasar desa, atau kegiatan lainnya. itu semua harus di dasari oleh perdes. 
baca juga:duhh! hingga tahun 2025 ini, hanya 1 desa di putri hijau yang memiliki perdes
baca juga:bpd bersama pemdes dituntut melahirkan produk hukum berupa perdes resmi diundangkan 
tanpa didasari perdes, aturan yang ditegakkan desa tetap saja tidak berkekuatan hukum," imbau kapolsek.
di sisi lain kapolsek menambahkan, perdes juga memiliki peran atau kontribusi yang sangat besar dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. sehingga kapolsek, turut mendorong seluruh desa di wilayah hukumnya untuk memiliki perdes.
"seperti ternak liar atau ketentuan-ketentuan lainnya, semua itu bisa dikontrol lewat perdes. 
untuk itu, kami dari kepolisian turut mendorong kepada desa-desa yang belum memiliki perdes sampai saat, ini agar segera membuat perdesnya masing-masing. 
baca juga:penyusunan rancangan dan pengesahan perdes harus ke kemenkum ham
baca juga:payung hukum desa masih berbentuk draf perdes, berpotensi pungli?
karena perdes juga berkontribusi besar dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," demikian kapolsek. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 24 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan