Periodisasi Kada Urung Disunat. Ini Putusan MK

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 21 Dec 2023 - 20:05

Mahkamah Konstitusi--

periodisasi kada urung disunat. ini putusan mk                            arga makmur ru - peta politik 2024, agaknya bakal berubah. ini setelah mahkamah konstitusi atau mk, mengabulkan uji materiil sebagaimana ditegas dalam nomor perkara nomor perkara 143/puu-xxi/2023. 
 
itu artinya, napas lega bakal dirasa para kepala daerah hasil pilkada 2018. sebelumnya, kepala daerah itu bakal terpangkas periodisasinya. menjadi kurang dari 5 tahun.
 
 itu berarti, ratusan kabupaten di indonesia, bakal dikendalikan oleh bupati dan walikota dengan status penjabat. 
 
tapi beleid itu, kemudian dilawan ke gelanggang mk. perkara dengan pemohon : drs. murad ismail; dr. emil elestianto dardak, m.sc.; dr. bima arya sugiarto; dkk, melakukan pengujian materiil undang-undang nomor 10 tahun 2016. tentang perubahan kedua undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 
baca juga:amankan nataru, 2.000 personil gabungan dikerahkan
dijumput dari laman resminya, mk menerangkan dalam provisi: menyatakan permohonan provisi para pemohon tidak dapat diterima. dalam pokok permohonan:
1. mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 
2. menyatakan pasal 201 ayat (5) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5898) yang semula menyatakan.
 
"gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”. 
 
sehingga, norma pasal 201 ayat (5) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota selengkapnya menjadi menyatakan, “gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”. 3. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya.
 
pantauan radar utara, kamis siang, lewat zoom meeting dilakukan rapat konfirmasi anggota/dewan pengurus asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia (apkasi) dengan penasehat khusus apkasi 2023. rapat dalam jaringan yang dilakukan apkasi dengan melibatkan pihak terkait.
 
dalam hal ini seluruh pemda/pemkot se indonesia yang turut melibatkan guru besar institut pemerintahan dalam negeri, prof. h.m. ryaas rasyid,m.a., ph.d, sebagai penasehat khusus asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia. 
 
turut terungkap adanya kontradiksi antara undang-undang pilkada yang saat itu masih menjadi obyek uji materiil. diduga kuat tidak sejalan dengan amanah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
 
dimana, dalam beleid tersebut, lugas menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 5 tahun. 
 
dalam perkara konstitusi tersebut, diketahui pemohon merupakan gubernur dan walikota dari beberapa daerah yang dilantik pada tahun 2019.
baca juga: sopir angkutan antre solar berhari-hari, ini jawaban spbu
yaitu murad ismail (gubernur maluku), emil elestianto dardak (wakil gubernur jawa timur), bima arya sugiarto (walikota bogor), dedie a. rachim (wakil walikota bogor), marten a. taha (walikota gorontalo). hendri septa (walikota padang), dan khairul (walikota tarakan). 
 
murad dkk, mempersoalkan norma pasal 201 ayat (5) uu pilkada yang berbunyi “gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.” 
 
menurut para pemohon, norma pasal a quo telah merugikan dan melanggar hak konstitusional mereka sebagai kepala atau wakil kepala daerah terpilih, karena 
apabila menjabat hingga tahun 2023 seperti yang diatur oleh norma pasal a quo, masa jabatan mereka akan terpotong. (bep)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan