DPRD Provinsi Bengkulu Belum Miliki Tatib

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Jumat , 21 Feb 2025 - 20:43

Ketua Panitia Kerja (Panja) Tatib DPRD Provinsi Bengkulu, Mahdi Husen-Net-

dprd provinsi bengkulu belum miliki tatib                            bengkulu ru - hingga saat ini dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu periode 2024-2029, diketahui belum memiliki tata tertib (tatib).
belum adanya tatib tersebut lantaran disebabkan beberapa kendala, yang akhirnya menghambat jalannya pengesahan tatib, walaupun dprd provinsi bengkulu perioden tersebut telah mejabat selama enam bulan.
ketua panitia kerja (panja) tatib dprd provinsi bengkulu, mahdi husen mengaku, panja telah melaksanakan beberapa kali rapat, dan juga melakukan studi tiru ke dprd provinsi jawa barat. 
"hanya saja dalam perjalanannya, proses yang dimaksud belum selesai," ungkap mahdi.
baca juga:ketua dprd bengkulu utara, saksikan langsung pelantikan bupati dan wakil bupati di istana merdeka
baca juga:lembaga kolektif kolegial, tatib dprd masih butuh penyempurnaan
sehingga, lanjut mahdi, hingga sekarang tatib dprd provinsi bengkulu belum selesai. salah satu kendala yang dihadapi, pihaknya masih menunggu aturan teknis dari kementerian dalam negeri republik indonesia (mendagri ri).
"kita sebenarnya telah koordinasi dan konsultasi dengan kemendagri ri," kata mahdi.
tapi, sambung mahdi, pihak kemendagri ri meminta agar dilaporkan secara tertulis. termasuk juga melaporkan kendala apa saja yang dihadapi.
"kita pun sudah menyampaikan klarifikasi terkait kendala melalui biro hukum. namun sampai sekarang ini belum ada jawaban sama sekali," ujar mahdi.
mahdi menambahkan, meskipun banyak kendala dalam proses penyusunan dan pengesahan tatib dprd provinsi bengkulu ini, pihaknya tetap berusaha agar prosesnya dapat selesai.
baca juga:tatib dprd, pembahasan anggaran diawali dari komisi
baca juga:tatib dprd tak jauh alami perubahan
"kalau sekarang ini tatib masih dalam tahap penyempurnaan. meskipun demikian kita belum bisa memastikan kapan proses penyempuraan ini rampung, hingga nantinya dprd provinsi bengkulu memiliki tatib," tambah mahdi.
lebih lanjut mahdi menyampaikan, dalam penyusunan tatib ini, pihaknya tetap berpedoman pada peraturan pemerintah (pp) nomor 12 tahun 2018.
"tapi beberapa kali rancangan tatib dprd provinsi bengkulu yang kita ajukan ke kemendagri ri, sampai sekarang belum juga mendapatka persetujuan," demikian mahdi. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 22 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan