Perangkat Desa Belum Gajian, Ini Kata DPMD!

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Senin , 10 Feb 2025 - 20:54

Panji, S.STP, M.Si, Kabid PMD DPMD Bengkulu Utara-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

perangkat desa belum gajian, ini kata dpmd!                            radarutara.bacakoran.co - sejumlah perangkat desa di bengkulu utara hingga masuk medio februari 2025, ada yang belum menerima penghasilan tetap (siltap) bulanannya.
diketahui, siltap para perangkat desa ini yang bersumber dari anggaran dana desa (add).
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten bengkulu utara, rahmat hidayat, s.stp., m.si., melalui kabid sdm pandji, s.stp., m.si., menjelaskan bahwa untuk pencairan add tahap awal tahun 2025 ini benar adanya desa yang belum menerima siltapnya.
hal itu lantaran dari sejumlah desa tersebut tidak kunjung mengajukan usulan pencairan add tahap i tahun 2025 tersebut.
baca juga:untung milyaran dalam peralihan rekening bank siltap perangkat desa 
baca juga:era kepempinan kada baru, program beasiswa perangkat desa berlanjut?
lanjut pandji, dari 215 desa di bengkulu utara baru ada 49 desa yang mengusulkan pencarian.
"baru ada 49 desa yang mengusulkan pencairan add, dan mereka sudah cair,"ujar pandji, saat dikonfirmasi ru, 10 februari 2025.
bahkan dijelaskannya, ada sejumlah teknis dan persyaratan yang harus dilengkapi desa untuk pencairan add tahap awal ini, medio januari dan februari 2025.
setiap pencairan add itu harus ada usulan terlebih dahulu dari desa kepada dpmd, usulan itu bakal lanjut diajukan kepada badan keuangan dan aset daearah (bkad), dengan juga melampirkan apbdes.
baca juga:jika apbdes 2025 molor, siltap perangkat desa jadi taruhan
baca juga:tingkatkan kapasitas sdm, perangkat desa diberi pelatihan jurnalistik
"pencairan add itu harus ada usulan dari desa dulu, nggak bisa langsung-langsung dicairkan aja, karena aturan sudah begitu,"tuturnya.
untuk itu, dirinya mengingatkan kepada seluruh desa yang belum mendapatkan siltap bulanan itu, agar segera megusulkannya terlebih dahulu, agar bisa segera di proses pencairannya.
tak hanya itu, untuk pengusulan add tahap ii mendatang, pemerintah desa sudah bisa mengusulkan soft file pencairan add melalui aplikasi/website pensilkatdes yang disiapkan oleh pemerintah daerah bengkulu utara, dengan syarat telah dilakukan verifikasi oleh pemerintah kecamatan. 
"tahap ii nanti, pengusulan pencairan add itu bisa pakai aplikasi/website pensilkatdes,"sambung panjdi.
baca juga:untung milyaran dalam peralihan rekening bank siltap perangkat desa
baca juga:era kepempinan kada baru, program beasiswa perangkat desa berlanjut?
dijelaskan oleh pandji, bahwa add dimanfaatkan untuk gaji dan tunjangan kepala desa dan para perangkat desa.
sebagai informasi, add sendiri bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) minimal sebesar 10% dari dana alokasi umum (dau) ditambah dana bagi hasil (dbh). 
artinya, add merupakan wewenang dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
penggunaan add tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014.
baca juga:jika apbdes 2025 molor, siltap perangkat desa jadi taruhan
baca juga:tingkatkan kapasitas sdm, perangkat desa diberi pelatihan jurnalistik
menerangkan bahwa siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa itu dibiayai dari add.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 11 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan